Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Benarkan Dipilih Jadi Dirjen Imigrasi

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Silmy Karim. Instagram
Silmy Karim. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim membenarkan sudah terpilih sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Iya Keppres sudah terbit. Dilantik awal Januari," kata Silmy Karim saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 26 Desember 2022.

Direktur Utama PT Krakatau Steel tersebut berhasil menyingkirkan nama-nama lainnya pada proses seleksi kalangan non-pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai contoh Dorry Sonata merupakan konsultan dan trainer senior. 

Nama Silmy Karim cukup populer. Dia pernah diusir anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI saat rapat beberapa waktu yang lalu. Silmy diusir anggota DPR RI karena dinilai menantang DPR RI pada Februari 2022.

Sebelum menjadi Dirut Krakatau Steel, ia juga pernah menjabat di perusahaan BUMN lainnya yaitu PT Pindad (Persero) dan PT Barata Indonesia (Persero).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahapan seleksi kompetensi bidang, Silmy Karim bersaing dengan nama-nama seperti Dorry Sonata, Leonardo Sipayung, Denny Iskandar, Adhi Sri Kuncoro Harimawan, James Willem Victor Woisiri, Titiek Susiana S, Budi Purwanto dan Adi Suminto.

Silmy Karim diketahui mulai menjabat di PT Krakatau Steel sejak 6 September 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Baca: Visa on Arrival Bisa Digunakan untuk 6 Jenis Kegiatan Kunjungan Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

17 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Ungkap Rancangan PKPU Pilkada 2024 dalam Tahap Harmonisasi di Kemenkumham

Rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah atau Pilkada sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. KPU bakal segera mempublikasikan


Kanwil Kemenkumham Bali Pastikan WNA Inggris Penerobos Bandara dengan Truk Diproses Hukum Sebelum Dideportasi

2 hari lalu

Masyarakat mengerumuni truk gabah yang dirampas seorang WNA asal Inggris untuk menerobos Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Senin, 10 Juni 2024. ANTARA/tangkap layar Madebali24
Kanwil Kemenkumham Bali Pastikan WNA Inggris Penerobos Bandara dengan Truk Diproses Hukum Sebelum Dideportasi

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali mengatakan insiden WNA terobos bandara menggunakan truk rampasan ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak.


Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

2 hari lalu

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Dr. Andrie Soeparman dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sistem KI terbagi dalam lima level: pengenalan KI, pendaftaran KI, manajemen KI, KI sebagai nilai ekonomi, dan KI sebagai poros ekonomi.


Habib Rizieq Bebas Hari Ini, Kememkumham: Tertib Jalani Pembimbingan

3 hari lalu

Rizieq Shihab disambut oleh istri dan putri-putrinya setelah dinyatakan bebas bersyarat dan tiba di kediamannya di Petamburan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Istimewa
Habib Rizieq Bebas Hari Ini, Kememkumham: Tertib Jalani Pembimbingan

Rizieq telah selesai menjalani masa pembimbingan di Badan Pemasyarakatan atau Bapas Kelas I Jakarta Pusat hingga 10 Juni 2024.


Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

4 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Selidiki Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Kakanwil Kemenkumham NTT Bentuk Tim Pulbaket

Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton mengatakan, ada tiga orang yang memberikan testimoni soal modus pungli di Rutan Kupang tersebut.


Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

4 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

Sejumlah eks tahanan mengaku ada pungli Rp2 juta hingga Rp40 juta jika ingin cepat bebas dari Rutan Kupang


Kasus Dugaan Pungli di Rutan Kupang, 13 Pegawai Terbukti Melakukan Pelanggaran Disiplin

4 hari lalu

Ilustrasi pungli. Shutterstock.com
Kasus Dugaan Pungli di Rutan Kupang, 13 Pegawai Terbukti Melakukan Pelanggaran Disiplin

13 Pegawai Rutan Kupang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dalam kasus pungli.


Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

6 hari lalu

Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dugaan Pungli di Rutan Kupang, Tahanan Bayar Rp40 Juta agar Bebas

Ombudsman RI menyebut petugas di Rutan Kupang diduga melakukan pungli dengan memungut Rp2 juta sampai Rp40 juta dari tahanan


Profil Asep Nana Mulyana yang Akan Dilantik Jadi Jampidum Baru

6 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Profil Asep Nana Mulyana yang Akan Dilantik Jadi Jampidum Baru

Asep Nana Mulyana menggantikan Jampidum Fadil Zumhana yang wafat pada 11 Mei 2024 lalu.


Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Masih Rangkap Jabatan sebagai Dirjen di Kemenkumham

7 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Masih Rangkap Jabatan sebagai Dirjen di Kemenkumham

Asep Nana Mulyana belum mengetahui siapa pengganti dirinya sebagai Dirjen Perundang-undangan setelah ia ditunjuk sebagai Jampidum.