Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KASUM dan Komnas HAM Optimis Kasus Munir Akan Menemukan Titik Cerah Dengan Pembentukan Tim Adhoc Baru

Editor

Febriyan

image-gnews
Penulis Buku Mencintai Munir yang juga istri dari aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati menunjukan Buku Mencintai Munir saat peluncurannya di Jakarta, Rabu, 14 September 2022. Buku Mencintai Munir merupakan rekaman tentang jalan hidup Suciwati bersama Munir hingga perjuangan Suciwati dalam menguak tabir pembunuhan suaminya serta kegigihan almarhum Munir dalam memperjuangkan penegakan prinsip HAM di Indonesia. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Penulis Buku Mencintai Munir yang juga istri dari aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati menunjukan Buku Mencintai Munir saat peluncurannya di Jakarta, Rabu, 14 September 2022. Buku Mencintai Munir merupakan rekaman tentang jalan hidup Suciwati bersama Munir hingga perjuangan Suciwati dalam menguak tabir pembunuhan suaminya serta kegigihan almarhum Munir dalam memperjuangkan penegakan prinsip HAM di Indonesia. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) dan Komnas HAM optimis kasus pembunuhan Munir Said Thalib akan menemukan secercah titik terang dengan dibentuknya tim adhoc baru. Anggota KASUM, Usman Hamid, menyebut pembentukan tim tersebut sejatinya adalah sebuah keniscayaan.

Usman menyatakan pembentukkan kembali tim adhoc kasus Munir dapat mengisi kekosongan proses mencari keadilan yang mandek selama ini. Bahkan, Direktur Amnesti Internasional Indonesia itu menyatakan pembentukan tim tersebut dapat berpotensi membuka peluang hukum baru yang dapat berguna untuk penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

“Oleh karena itu KASUM dari dulu selalu mendorong Komnas HAM agar mengambil peran dengan kekhawatiran besar kasus Munir tersebut tidak memperoleh penyelesaian yang benar dan adil,” kata Usman kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.

Usman menyatakan meskipun proses penyelidikan nantinya tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan, KASUM berharap tim adhoc nantinya bisa menjadi secercah harapan bagi penegakan HAM di Indonesia.

“Penyelidikan dalam arti optimal tentu tidak akan mudah. KASUM sendiri saat ini dapat ikut membantu proses penyelidikan dan diberi kesempatan mengusulkan nama,” ujar dia.

Pemerintah dinilai tak memiliki kemauan untuk menuntaskan kasus Munir

Selama ini, kata Usman, kendala terbesar penyelidikan kasus tersebut adalah tidak adanya kemauan dari pemerintah. Ia menyebut pemerintah sebenarnya bisa saja menyelesaikan kasus tersebut dengan mudah mengingat sumber daya yang dimiliki sudah lebih dari cukup untuk menemukan siapa dalang kematian Munir.

“Dengan segala kemampuan polisi yang ada terkhusus para intel dan reserse kriminal maupun jajaran jaksa yang berpengalaman, tentu kasus ini tidak sulit. Sayangnya hal itu tidak didukung kemauan politik negara,” ucapnya.

Terkait dengan nama yang akan diajukan KASUM, Usman enggan membeberkan siapa saja yang akan diajukan kepada Komnas HAM nantinya. Yang pasti, menurut dia, KASUM masih terus mendiskusikan nama-nama tersebut secara internal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Biarkan Komnas HAM yang menyampaikan ya,” ujar dia.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menyebut pihaknya juga memiliki optimisme besar terkait tim adhoc tersebut. Sebab, kata dia, berbeda dengan sebelumnya, tim adhoc yang baru akan melibatkan peran dari masyarakat.

“Kami masih optimis dengan hasil penyelidikan yang dihasilkan oleh tim adhoc kasus Munir. Karena komposisinya tidak hanya melibatkan dari unsur pemerintah saja,” kata Hari.

Selain itu, Hari juga enggan berspekulasi apakah proses penyelidikan tim ini nantinya akan menjumpai jalan terjal atau tidak. Ia mengatakan yang pasti tim adhoc tersebut akan berusaha yang terbaik dalam proses penyelidikan.

“Belum tahu apakah nanti akan ada kesulitan atau tidak, karena belum dijalani. Saya sendiri tidak mau berspekulasi apapun,” ujar dia.

Laporan TPF Kasus Munir Hilang

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menelusuri kasus pembunuhan Munir pada 2004. Saat itu, SBY membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang kemudian menyelesaikan tugasnya pada 24 Juni 2005.

Akan tetapi, laporan dari TPF kasus Munir tersebut dinyatakan hilang sebelum sempat dibuka ke publik. Dokumen tersebut dinyatakan hilang pada Februari 2016, saat pemerintahan Presiden Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Hartato Salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergandengan tangan dengan Pengasuh Pesantren Mama Bakry Sadeng, KH Abah Raodl Bahar, di Pondok Pesantren Mama Bakry, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 1 Juni 2024. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Airlangga Hartato Salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar

Di Hari Raya Idul Adha, pengurus DPP Golkar menyiapkan 38 hewan kurban.


Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

21 jam lalu

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan bukunya yang berjudul Gibran The Next President di Kota Solo, Jawa Tengah, pada, Jumat (14/6).
Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan buku berjudul Gibran The Next President. Ia mengaku bukan simpatisan maupun dibayar siapapun dalam membuatnya.


Intip Harga Sapi Kurban Pesanan Pejabat sampai Mantan Presiden, Ada yang Tembus Rp 150 Juta

1 hari lalu

Sebanyak lima ekor sapi jenis Limosin diterima dan akan dikurbankan di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam Hari Raya Idul Adha 1440 H, Minggu 11 Agustus 2019. Di antara dua penyumbang sapi Limosin itu adalah dua keluarga mantan Presiden RI yang memang bermukim di kawasan Menteng. Tempo/MUH HALWI
Intip Harga Sapi Kurban Pesanan Pejabat sampai Mantan Presiden, Ada yang Tembus Rp 150 Juta

Sejumlah pedagang menceritakan soal jenis sapi yang laris dijual ke sejumlah pejabat pada momen hari raya Idul Adha tahun ini.


Kaesang Pangarep Bicara Persiapan Terkini Persis Solo untuk Hadapi Liga 1 2024-2025

1 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep enggan beri komentar banyak soal Pilkada Solo, saat ditemui wartawan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kaesang Pangarep Bicara Persiapan Terkini Persis Solo untuk Hadapi Liga 1 2024-2025

Pemilik Persis Solo, Kaesang Pangarep, mengungkap berbagai persiapan terkini yang dilakukan klubnya untuk menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Apa saja?


Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

2 hari lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

Profil AKBP Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM buntut penyitaan ponsel Sekjen PDIP Hasto kasus Harun Masiku.


Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dan pengetahuannya dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Dilaporkan karena Sita Ponsel Hasto Kristiyanto, Bagaimana Regulasi Penyitaan Barang Elektronik Saksi?

Penyitaan ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK menuai polemik. Bagaimana Aturan penyitaan ponsel untuk penyidikan?


Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

2 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

Di setiap kunjungan kerja, Jokowi selalu mengungkit distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat.


Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

2 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.


Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

3 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

Belakangan bagi-bagi jabatan di lingkar kerabat Jokowi pada sejumlah posisi di BUMN rupanya tak henti pada dua keponakannya.


Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

3 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Komnas HAM Ajukan Tambah Anggaran Rp 37,15 Miliar pada 2025, Termasuk untuk Kawal Pembangunan IKN

Komnas HAM memiliki sejumlah strategi dalam mengawal pembangunan IKN.