TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sinyal untuk menghentikan segala bentuk pembatasan sosial Covid-19 yang diterapkan dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kepala negara menyebut PPKM kemungkinan akan dihentikan akhir tahun ini.
Setelah dikonfirmasi, Jokowi mengatakan dirinya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Termasuk, kajian dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19.
"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Sehingga, kata Jokowi, dirinya bisa menyiapkan Keputusan Presiden mengenai penghentian PPKM, hingga kebijakan lain seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Kita harapkan segera, sesudah saya dapatkan (kajian) dalam minggu-minggu ini," kata dia.
Airlangga ikut hadir dalam konferensi pers ini. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dirinya sudah melaporkan ke presiden mengenai kesiapan Indonesia untuk menghentikan PPKM. Sudah hampir satu tahun, kata dia, kasus Covid-19 di Indonesia bergerak. "Artinya berdasarkan kriteria dari WHO (World Health Organization) di level satu," kata dia.
Sehingga sebetulnya, kata Airlangga, Indonesia sebetulnya sudah berubah status dari pandemi menjadi endemi. Tapi untuk menyatakan PPKM dihentikan, Airlangga menyebut Kementerian Kesehatan nantinya akan lebih dulu menggelar sero survei. "Insyaallah ini bisa dilakukan," kata dia.
Sebelumnya, rencana untuk menghentikan PPKM ini disampaikan Jokowi beberapa jam sebelumnya, saat acara Outlook Perekonomian Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. "Mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM kita," kata Jokowi.
Jokowi kembali bercerita soal dirinya yang pernah menolak kebijakan lockdown. Saat varian Delta masuk ke Indonesia, kasus harian mencapai 56 ribu. "Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat," kata dia.
Tapi kalau kebijakan lockdown itu diambil, Jokowi yakin kondisi Indonesia akan lebih buruk dibandingkan saat ini yang cenderung bisa bertahan. "Kalau itu kta lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain saat ini," kata dia.
Lalu muncul lagi varian Omicron, di mana kasus harian tembus 64 ribu saat puncaknya. Jokowi menyebut dirinya masih mengingat bagaimana Indonesia saat itu kekurangan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan, stok oksigen untuk pasien tidak ada, hingga pasien menumpuk di rumah sakit.
"Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan," kata Jokowi. Sehingga, dia mengklaim situasi yang sangat sulit tersebut dapat dikelola dengan baik.
Kini, Jokowi menyebut kasus harian covid-19 sudah turun ke angka 1.200. Situasi yang kian terkendali ini yang membuat Jokowi berencana untuk mengakhiri PPKM. "Situasi seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya," kata dia.
Baca: Kasus Covid-19 Melandai, Jokowi: Mungkin Akhir Tahun, PPKM Berakhir
