TEMPO.CO, Jakarta - Head of Communication PT Vale Indonesia Bayu Aji mengungkapkan perseroan sangat membuka ruang komunikasi bagi siapa saja, termasuk masyarakat adat Padoe di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Menurut Bayu Aji, di awal kegiatan operasional tambang di wilayah konsesi, belum ada entitas adat dalam bentuk kelembagaan/organisasi. Meski begitu, pihaknya tetap membangun interaksi komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di wilayah operasional. Misalnya tokoh adat, tokoh masyarakat, agama, perempuan, dan tokoh pemuda setempat.
Baca Juga:
"Praktik itu masih berjalan secara intens hingga saat ini," tutur Bayu Aji, Kamis malam 15 Desember 2022.
Bayu Aji mengatakan ini menjawab kecemasan yang dialami masyarakat adat Padoe. Ameria Sinta dari masyarakat adat Padoe mengatakan selama ini hutan dikelola mandiri oleh masyarakat. Namun, adanya aktivitas tambang membuat warga harus keluar dari lahan itu. Masyarakat adat Padoe, kata dia, memilih mengalah demi menghindari konflik, meskipun mereka terbebani.
Bayu Aji mengatakan PT Vale Indonesia menghargai setiap entitas yang ada di wilayah operasionalnya. Sehingga terus membangun hubungan yang baik dengan semua lembaga yang ada, khususnya lembaga yang mendapat mengakuan resmi dari pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat.
Berbagai program justru telah didorong untuk mengakomodir kepentingan entitas adat yang ada seperti Pasitabe, KWAS, Kedatuan Luwu, Kemokolean Nuha, dan Mokole Matano.
DIDIT HARIYADI
Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center.
Baca: PT Vale Indonesia bantah Serobot Lahan di Luwu Timur
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
