Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut polarisasi di masyarakat imbas dari Pilpres 2019 masih terjadi sampai saat ini dan dikhawatirkan berlanjut hingga ke Pilpres 2024. Willy menyebut hal ini sebagai dampak gagalnya rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019.
"Rekonsiliasi pasca-pilpres lalu hanya dibangun di level elite dan di level bawahnya terabaikan. Inilah yang menyebabkan potensi polarisasi masih kuat. Apalagi, sepertinya ada yang terus mengorkestrasi sentimen politik identitas, terutama di medsos,” ujar Willy dalam keterangannya, Rabu, 16 November 2022.
Willy menjelaskan, dibutuhkan upaya serta itikad yang kuat dari para pelaku politik untuk mencegah berlanjutnya keterbelahan pada Pilpres 2024. Menurut Willy, salah satu solusinya dengan memilih pemimpin Indonesia dari kalangan negarawan alih-alih politikus. "Yaitu kalangan yang senantiasa mengorientasikan semangat persatuan saat memegang kendali kekuasaan," kata dia.
Menurut Willy, negarawan memilki prinsip yang berbeda dengan politikus. Negarawan, kata Willy, percaya dengan kewajiban politik saat mereka berkuasa proyek persatuan nasional dalam bentuk rekonsiliasi harus dipastikan berjalan.
Adapun saat ini NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Anies merupakan tokoh politik yang tidak tergabung dengan partai mana pun saat ini.
Sebelumnya, berdasarkan hasil diskusi’Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional’ yang dilakukan oleh Forum 2045 bersama organisasi guru besar dan akademia se-Indonesia di UGM, Yogyakarta, polarisasi di masyarakat masih terjadi pasca-Pilpres 2019. Adapun akademikus yang terlibat dalam diskusi itu, antara lain pakar neurosains Roslan Yusni Hasan, sosiolog Robertus Robet, pakar politik Airlangga Pribadi Kusman, praktisi telematika MS. Manggalany, hingga pakar komunikasi massa Wahyu Riawanti.
Menurut kajian lembaga tersebut, bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, tidak serta merta menyatukan publik luas dalam kerja sama yang produktif. Fakta itu mengindikasikan belum adanya upaya serius dari berbagai kalangan untuk merajut persatuan bangsa yang terkoyak oleh perkubuan politik.
Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi, menyebut ajakan rekonsiliasi dan reintegrasi bangsa menjadi sangat relevan mengingat Pilpres 2024 sebentar lagi. Menurut Untoro, rekonsiliasi dapat mengantisipasi perpecahan sebelum pesta politik itu dimulai dan meredam wacana politik identitas yang praktiknya kembali marak belakangan ini.
“Literasi yang rendah dan daya kritis yang tumpul di tingkat akar rumputnya dapat disulut menjadi kayu bakar konflik, dengan api yang bernama populisme. Dalam situasi semacam itu, isu politik identitas dapat dimainkan untuk kepentingan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampaknya bagi bangunan kebangsaan kita,” kata Untoro.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: Fahri Hamzah Ungkap Deklarasi Dini Capres Kembali Picu Polarisasi di Masyarakat
