Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

image-gnews
Sejumlah mahasiswa dari berbagai mahasiswa berunjukrasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022. Mereka menuntut pencabutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU sekaligus mengenang 1.000 hari meninggalnya lima mahasiswa saat aksi menolak RKUHP pada 2019. ANTARA/Darryl Ramadhan
Sejumlah mahasiswa dari berbagai mahasiswa berunjukrasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022. Mereka menuntut pencabutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi UU sekaligus mengenang 1.000 hari meninggalnya lima mahasiswa saat aksi menolak RKUHP pada 2019. ANTARA/Darryl Ramadhan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pada 15 Desember 2022 kemarin sejumlah massa demonstrasi menolak pengesahan RKUHP yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Barat (AMJB) ditangkap oleh pihak aparat. Berdasarkan rilis pers yang dipublikasikan Aliansi BEM Se-Unpad sore tadi, 16 Desember 2022, massa aksi yang terdiri lebih dari 500 orang tiba pada pukul 15.00 WIB, dan memulai long march ke depan gedung DPRD Jawa Barat pada pukul 16.00.

Massa aksi demo melakukan berbagai orasi, meneriakkan nyanyian bahaya KUHP. Menuju petang pada pukul 18.30, massa aksi bertahan di titik aksi. Mereka pun bertahan hingga malam. 

Baca : Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Menjelang pukul 19.00 WIB massa demonstrasi memanggil anggota DPRD Jawa Barat untuk menemui mereka di luar gedung. Namun, massa justru mendapatkan semburan air dari water canon polisi. Sebagai sinyal untuk pembubaran massa aksi, aparat mengerahkan pasukan yang dilengkapi dengan tameng, tongkat T, dan senjata berpeluru karet untuk mengejar dan menangkap peserta aksi. 

Aparat kemudian melakukan penyisiran massa aksi disertai penggledehan tas, menyita barang-barang mereka. Terdapat sejumlah laporan yang menyebut adanya kekerasan fisik dan verbal terhadap massa aksi. Masa kemudian dipaksa untuk membubarkan aksinya oleh pihak aparat.

Masih mengutip rilis pers dari Aliansi BEM Se-Unpad, ketika kericuhan terjadi, salah seorang pelajar laki-laki tampak dibopong oleh beberapa kawannya setelah dada dan kakinya tertembak peluru karet di sekitar Taman Radio di Jalan Ir. Djuanda, Tamansari, Kota Bandung. Bersama para korban lain yang mengalami penembakan, ia dilarikan ke Universitas Pasundan di Jalan Tamansari No 68.

Polisi juga melakukan penangkapan dan penahanan yang disinyalir ilegal terhadap 31 orang peserta aksi. Dua di antaranya merupakan pelajar yang sedang melakukan peliputan demonstrasi.

Polisi juga menyita beberapa sepeda motor di sekitar titik aksi. Namun sampai menjelang tengah malam, pihak polisi tidak memberikan kepastian data soal penangkapan dan penyitaan. Bahkan dikabarkan aparat sempat menghalang-halangi LBH untuk memberikan pendampingan hukum kepada peserta aksi yang ditangkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aliansi BEM Se-Unpad menyebut polisi dalam menjalankan tugasnya seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum dalam bentuk pengendalian sosial sebagai landasan untuk menggunakan kekerasan. Anggota polisi di lapangan seringkali menerjemahkan perintah “amankan” dari atasan dengan melakukan tindakan represif demi mencapai stabilitas keamanan.

Mereka juga menyoroti draf RKUHP per 9 November 2022 yang masih memuat pasal-pasal bermasalah yang diduga merupakan kolonialisasi hukum pidana Indonesia.

Padahal, penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, mereka menilai pemerintah seakan-akan tutup mata dan telinga terhadap suara penolakan tersebut. Pemerintah juga dirasa bergegas untuk mengesahkan RKUHP tanpa mengakomodasi masukan yang telah disampaikan secara terus-menerus oleh masyarakat. Hal ini yang menjadi pemicu berbagai perlawanan masyarakat di seluruh Indonesia.

7 Sikap Aliansi

Mengingat hal-hal tersebut, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat menyatakan sejumlah poin sikap: 

  1. Menentang dan mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat Polri, termasuk pengejaran dan penembakan peluru karet secara acak dan tidak proporsional terhadap massa aksi demonstrasi menolak UU KUHP
  2. Mengecam pengerahan kekuatan berlebihan dalam menangani demonstrasi sehingga mengakibatkan cedera serius yang tidak perlu terhadap massa aksi
  3. Mendesak Kepolisian untuk menindak, menangkap dan mengadili anggotanya yang melakukan intimidasi, kekerasan, penangkapan, penghadangan, penyitaan pada aksi tolak KUHP maupun RKUHP.
  1. Mengecam tindakan penghalangan bantuan hukum bagi para korban penangkapan ilegal aksi demonstrasi.
  2. Menuntut Kepolisian untuk membebaskan massa aksi yang ditangkap secara sewenang-wenang tanpa syarat dan meminta maaf kepada publik karena telah lalai dalam menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan aksi penangkapan dan penahanan yang ilegal
  3. Menuntut janji Pemerintah untuk melakukan Reformasi Polri secara total yang terbukti tidak terealisasi hingga hari ini
  4. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk membatalkan KUHP yang bermasalah serta membuka partisipasi publik yang luas dan bermakna.

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Komnas HAM Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-undang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

11 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Demonstrasi di Bangladesh: Pengerahan Militer dan Jam Malam hingga Disoroti Kepala HAM PBB

Beberapa hari belakangan, Bangladesh menjadi sorotan dunia karena aksi demonstrasi besar-besaran


Fakta-fakta Kerusuhan di Bangladesh Akibat Demo Kuota PNS

16 jam lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Fakta-fakta Kerusuhan di Bangladesh Akibat Demo Kuota PNS

Bangladesh didera kerusuhan massal akibat demo mahasiswa. Mereka memprotes kuota PNS yang dinilai tidak adil.


Panggil Mahasiswa yang Demo Isu Korupsi, Rektor UPN Veteran Jakarta Bilang Cuma Menasihati

17 jam lalu

Petugas memeriksa kelengkapan berkas peserta sebelum mengikuti pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2024 di Universitas Pembangunan Nasional
Panggil Mahasiswa yang Demo Isu Korupsi, Rektor UPN Veteran Jakarta Bilang Cuma Menasihati

Rektor UPN Veteran Jakarta mengatakan tak segan memberi sanksi bila mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa yang dianggap melanggar etik.


Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

10 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

Beredar surat pernyataan dari UPNVJ yang harus ditandatangani oleh mahasiswa baru agar tidak melakukan demontrasi yang menghakimi, merendahkan, dan menghina.


Cerita Karyawan Indofarma Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun: Tiap Bulan Deg-degan..

18 hari lalu

Karyawan Indofarma Group melakukan aksi penuntutan upah Juni 2024 yang tak kunjung diterima, serta beberapa permasalahan perusahaan lainnya, di Indofarma Marketing Office, Manggarai pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Cerita Karyawan Indofarma Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun: Tiap Bulan Deg-degan..

Karyawan Indofarma Group menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji untuk Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan. Ini cerita mereka.


40 Organisasi Buruh Berdemo Desak Pemerintah Cabut PP Tapera

24 hari lalu

Kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, berbaris di depan pelataran kantor Kementerian Keuangan, dalam unjuk rasa meminta pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
40 Organisasi Buruh Berdemo Desak Pemerintah Cabut PP Tapera

Kaum buruh mendesak pemerintah segera mencabut peraturan tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Desakan ini disampaikan buruh di pelataran kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, siang ini, Kamis, 27 Juni 2024.


Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

30 hari lalu

Para dokter saat protes terhadap rencana penerimaan lebih banyak siswa ke sekolah kedokteran, di depan Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, 22 Februari 2024. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Gejolak Demonstrasi Paramedis di Korea Selatan, Giliran Dokter Senior dan Profesor Memprotes

Sejumlah akademisi dan dokter di Korea Selatan memprotes kebijakan baru pemerintah soal penerimaan Jurusan Kedokteran.


Polisi Jerman Tewas Diserang saat Demonstrasi Anti-Islam

48 hari lalu

Seorang pria menyerang orang dengan pisau, di kios informasi sayap kanan Buergerbewegung Pax Europa (BPE) di pasar sentral kota Mannheim, Jerman, 31 Mei 2024, dalam tangkapan layar yang diperoleh dari video media sosial. Buergerbewegung Pax Europa/Handout melalui REUTERS
Polisi Jerman Tewas Diserang saat Demonstrasi Anti-Islam

Seorang petugas polisi berusia 29 tahun meninggal pada Ahad setelah berulang kali ditikam dalam serangan di sebuah demonstrasi anti-Islam di Jerman.


UKT ITS Tetap, Tapi IPI Naik Hampir Dua Kali Lipat

51 hari lalu

Arsip foto gerbang pintu masuk kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. ANTARA/HO-Humas ITS.
UKT ITS Tetap, Tapi IPI Naik Hampir Dua Kali Lipat

ITS menetapkan penambahan kelompok UKT menjadi 9 kelompok untuk jalur regular atau di luar jalur Mandiri.


Tolak Revisi UU Penyiaran, Sejumlah Organisasi Jurnalis Lakukan Demo di Depan Gedung DPR

55 hari lalu

Organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa terkait revisi Undang-undang Penyiaran di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Defara
Tolak Revisi UU Penyiaran, Sejumlah Organisasi Jurnalis Lakukan Demo di Depan Gedung DPR

Organisasi pers hingga organisasi pro-demokrasi menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang digodok di DPR.