TEMPO.CO, Luwu Timur - Mata Muhammad Anwar, 45 tahun, berkaca-kaca pada Rabu, 29 Juni 2022. Hari itu ia menceritakan sulitnya mencari uang akibat aktivitas tambang nikel. Dia sekeluarga tinggal di Desa Pasi-pasi, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Anwar adalah seorang nelayan sekaligus petani. Setahun terakhir, masyarakat harus berjuang mencari ikan. Jika hanya mengandalkan hasil pertanian, itu tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. “Pendapatan berkurang, tidak seperti awalnya,” katanya saat ditemui di rumahnya, Rabu, 29 Juni 2022.
Sebelum tambang milik PT Citra Lampia Mandiri (CLM) itu beroperasi, hasil melaut mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Anwar. Sekali melaut, dia bisa mendapat keuntungan Rp100 ribu. “Itu satu kali jalan. Tapi, sekarang ini turun drastis hanya Rp50 ribu,” ungkap Anwar.
Akibat limbah tambang, ketinggian air di sepanjang pesisir dermaga Pasi-pasi menjadi dangkal. Saat hujan turun, air menjadi keruh. Padahal, lokasi tersebut menjadi spot favorit bagi nelayan untuk menangkap ikan. Dampak pertambangan ini memaksa nelayan harus keluar sejauh dua kilometer.
Umumnya, nelayan di desa ini menangkap ikan menggunakan jolloro atau perahu kecil. Pola tangkapnya pun masih tradisional, yakni memancing dan menggunakan jaring.
Baca Juga:
Anwar merupakan nelayan jaring. Ia merajut jaringnya sendiri di teras rumah yang semi permanen. Selain itu, dia juga menerima pesanan pembuatan jaring dari desa tetangga.
“Dari pada kami melaut tidak ada hasil. Jadi, saya bekerja seperti ini,” ucap Anwar yang tak menyebutkan nominal setiap pesanan jaring. “Upahnya tak seberapa, setidaknya membantu memenuhi kebutuhan keluarga.“
Kondisi serupa juga dirasakan nelayan lain, Muhammad Said. Pria 48 tahun itu mengatakan di tengah gempuran tambang, dia berupaya bertahan hidup dengan terus mencari ikan. Bahkan, ia harus menyeberang ke perairan Sulawesi Tenggara.
Karena wilayah tangkap jauh, nelayan terpaksa menambah biaya pembelian bahan bakar bensin. Sekali melaut, Said menghabiskan bensin mencapai enam liter. Per liternya dibeli seharga Rp10 ribu. “Dulunya 2-3 liter sudah cukup. Sekarang 5-6 liter pun kadang tidak cukup sehari,” ucapnya.
Aktivitas tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Bila hasil tangkapan tak sesusai, dia malah rugi. Padahal, sebelumnya wilayah tangkapan di sekitar pesisir Pasi-pasi masih bagus. Nelayan bisa mendapat penghasilan yang menjanjikan. Hasil tangkapan di wilayahnya pun cukup melimpah. Mulai dari ikan, kepiting, hingga cumi-cumi. “Sekarang sudah tidak bisa lagi,” ucap Said.
Di darat, warga juga terus berupaya bertahan di tengah ekspansi lahan tambang nikel milik PT Vale Indonesia. Salah satunya, Lukman, warga Desa Balangbano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur. Pria 48 tahun ini tetap gigih bercocok tanam.
Menurut Lukman, perusahaan tambang nikel raksasa ini mengklaim, bahwa sebagian lahan Lukman masuk wilayah konsesi. Namun, Lukman mengaku tidak pernah diperlihatkan isi kontrak karya tersebut. Justru, informasi ia dapatkan dari pemerintah desanya pada 2020.
Di lahan seluas kurang lebih satu hektare, Lukman bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. “Saya bertani kebun merica dan sayur. Tapi, selama ini saya konsentrasi tanam sayur,” tutur masyarakat adat Padoe ini saat ditemui di rumahnya.
Meski tak seberapa, keuntungan dari hasil menanam itu dia gunakan untuk modal usaha. Di rumahnya, Lukman membuka usaha kelontong. Bila hasil kebun terkumpul, dia menjualnya ke tengkulak. “Dijual, walaupun berapa ikat (sayur-sayuran) dari lahan sendiri,” ungkap Lukman.
Di tengah kecemasan, Lukman tak putus harapan. Dia berkomitmen terus berkebun, meskipun suatu waktu lahan penghidupannya digarap perusahaan. “Daripada jadi penonton. Bukan kami tidak berani (melawan) dalam artian apa. Kami kan tahu aturan. Kami ikut undang-undang. Pada dasarnya kami seperti itu,” tutur dia dengan suara serak.
Sementara itu, Head of Communication PT Vale Indonesia Bayu Aji membantah perusahaannya disebut menyerobot lahan masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur. Musababnya, PT Vale adalah perusahaan terbuka dan terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Internasional
"Vale tidak pernah mengambil hak-hak pihak lain," ucap Bayu Aji kepada Tempo, Kamis 15 Desember 2022.
Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai keberadaan-komunitas dalam area operasional. Karena ini sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang menghargai bumi dan manusia. Sehingga, sangat taat aturan dan menjunjung tinggi keberadaan alas hukum. Bayu pun memastikan seluruh lahan yang dikelola dan masuk dalam lahan konsesi telah memiliki dokumen lengkap.
Khawatir tanah diambil perusahaan
Ameria Sinta, masyarakat adat Padoe, Wasuponda menuturkan, selama ini hutan dikelola mandiri oleh masyarakat. Namun, jika sudah ada aktivitas maka warga harus keluar dari lahan itu.
Masyarakat adat Padoe memilih mengalah demi menghindari konflik, meskipun mereka terbebani. “Kalau ketemu orang Vale, petani merasa tertekan. Tapi, kami mau bagaimana lagi? Kami mau cari lahan lain, susah juga,” tutur perempuan 42 tahun ini. Akhirnya mereka tetap bertahan di wilayah konsensi perusahaan.
Sebagian masyarakat juga bekerja sebagai sub kontraktor di bawah struktur PT Vale dan ada memilih merantau keluar daerah. “Jadi, dalam keadaan tertekan pun tetap berbesar hati untuk mencari kehidupan,” tambahnya.
Terpisah, Supervisor Eksternal Department PT. Citra Lampia Mandiri (CLM), Fauzi Lukman, membantah bahwa ada masyarakat yang mengeluh terkait aktivitas tambang di Luwu Timur. Sebab, menurut dia, ada pendamping desa dan pemerintah yang intens melakukan pegawasan.
“Belum pernah kami dengarkan. Selama ini kami rutin melakukan pengawasan,” tutur Fauzi. “Terima kasih atas informasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti,” dia menambahkan.
DIDIT HARIYADI
Liputan ini didukung oleh Rainforest Journalism Fund, Pulitzer Center.
Catatan Redaksi:
Berita ini diperbarui pada Kamis, 15 Desember 2022, pukul 22.25 WIB. Perbaruan dilakukan pada pemuatan jawaban konfirmasi dari PT Vale Indonesia. Terima kasih.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
