TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mendapatkan somasi dari sejumlah anggota KPU daerah yang mengaku mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual partai politik. Intimidasi dilakukan agar para anggota KPU di daerah meloloskan beberapa partai yang awalnya tidak memenuhi syarat (TMS), lalu menjadi memenuhi syarat (MS).
Ibnu Syamsu Hidayat, kuasa hukum para korban, menyebut para kliennya tersebar tak cuma di satu daerah saja.
"Teman-teman yang melaporkan kepada kami, baik di firma hukum kami di Themis Indonesia maupun di Amar Law Office juga menerima dari beberapa daerah, artinya bukan hanya dari satu daerah, tetapi ada beberapa daerah yang menghubungi kami dan kami temani sampai saat ini," ujar Ibnu di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Desember 2022.
Ibnu menyebut para kliennya dipaksa untuk mengubah status TMS menjadi MS kepada beberapa partai politik yang tengah menjalani verifikasi faktual di daerah. Menurut pengakuan kliennya di daerah, pemaksaan disertai ancaman untuk mengubah status itu berasal dari pejabat di KPU Pusat.
Ancaman itu disebut terjadi pada 8-9 orang yang tersebar di 3-5 kabupaten/kota dan dua provinsi. "Identitas serta asal daerah tidak bisa kami buka demi keamanan," kata Ibnu.
KPU diminta bentuk tim investigasi internal
Airlangga Julio, kuasa hukum para korban dari Amar Lawfirm, mengatakan somasi yang diberikan ini agar KPU segera menghentikan intimidasi tersebut. Mereka juga mendesak KPU segera membentuk tim investigasi internal untuk mengusut hal ini.
Dalam somasinya, Julio meminta agar KPU menindaklanjuti seluruh aduan yang diterima atau hasil investigasi internal mengenai manipulasi data dalam verifikasi faktual, serta menindaklanjuti pengancaman kepada para anggota KPU di daerah.
"Dan pelanggaran hukum itu agar ditindaklanjuti oleh DKPP RI, Bawaslu RI, dan juga kepolisan atau penegak hukum lainnya," kata Julio.
Ketua KPU bantah ada intimidasi
Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah soal intimidasi untuk mengubah status verifikasi faktual TMS menjadi MS. Ia menyebut pihaknya hanya meminta agar seluruh anggota KPU bekerja sesuai Undang-Undang dan SOP yang ada.
"Juga agar jajaran KPU bekerja dengan perlakuan setara kepada semua Parpol," kata Hasyim.
Meski begitu, Hasyim membenarkan adanya perubahan status TMS menjadi MS pada verifikasi faktual beberapa Parpol calon peserta Pemilu 2024. Namun, perubahan itu terjadi setelah ada perbaikan data sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Pemilu Peserta Pemilu.
