Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Editor

Febriyan

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyerahkan laporan Komisi III terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tak mau berkomentar banyak soal pendemo Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendirikan tenda di depan gerbang DPR RI, Jakarta Pusat, sore ini. Saat ditanya apakah ada nasehat untuk para pendemo tersebut, Yasonna enggan berkomentar panjang. 

"Enggak usah lah, enggak ada gunanya," kata Yasonna di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022. 

Yasonna menyadari RKUHP mendapat banyak protes dari masyarakat. Namun menurut dia, selama ini tidak ada aturan yang dibuat pemerintah disetujui 100 persen oleh masyarakat. 

Politikus PDIP itu pun mempersilakan masyarakat yang menolak RKUHP untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.  

"Silakan aja judicial review, itu mekaniems konstitusional. Saya mengajak teman-teman untuk melakukan langkah-langkah konstitusional saja. Kita belajar melakukan hal-hal secara konstitusional, secara hukum dalam pendekatannya," kata Yasonna. 

DPR dan pemerintah hari ini mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna.Dalam draf akhir versi 30 November 2022, rancangan tersebut terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. RKUHP akan resmi berlaku 3 tahun mendatang.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi oleh Aliansi Reformasi KUHP yang menggelar aksi simbolik dengan menggelar tenda di depan Gedung DPR. Sebanyak dua tenda didirikan di depan Gedung DPR. Aliansi turut menggelar sebuah tikar di depannya dan mengadakan diskusi seputar pasal bermasalah dalam RKUHP. Mereka sempat menyebut 17 hal yang menjadi masalah dalam rancangan tersebut. 

Kemarin, aliansi yang terdiri dari sekitar 41 organisasi masyarakat sipil tersebut turut menggelar aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR. Berbeda dari hari ini, aksi simbolik aliansi berupa menabur bunga dan membakar kitab RKUHP.

Aksi Aliansi Reformasi KUHP itu sempat digelar sampai lebih dari pukul 18.00 WIB. Mereka pun akhirnya membubarkan diri setelah aparat kepolisan memberikan peringatan bahwa waktu untuk menggelar unjuk rasa telah habis.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA 






Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

44 menit lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

1 jam lalu

Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengevaluasi fasilitas pendukung di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat atas penyelenggaraan konser Dewa 19 di JIS pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu.


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

2 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

3 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

3 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

4 jam lalu

Demi Presidential Threshold 20 Persen, 3 Koalisi Partai Politik Panaskan Mesin Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024, telah terbentuk sementara ini 3 poros koalisi partai politik untuk memenuhi presidential threshold 20 persen, Siapa saja?


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

4 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

10 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

10 jam lalu

Buka Peluang Berkoalisi dengan Partai Lain, PDIP: Tapi Bukan Mumpungisme

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tetap bakal aktif mencari kawan berkoalisi, walaupun secara presidential threshold PDIP sudah memenuhi.


Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

10 jam lalu

Konser Dewa 19 di JIS Disebut Bencana, Lahan Stadion Diurus Jokowi-Ahok & Diresmikan Anies Baswedan, Siapa Pemiliknya?

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS menuai banyak kekecewaan dari berbagai pihak. Sebenarnya, siapa pemilik JIS?