Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menunjukkan Wakil Presiden PT. Widya Sapta Colas periode 2013-2015, Viktor Sitorus, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Desember 2022. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp.156 miliar dari total nilai kontrak sebesar Rp.265 miliar terkait proyek multiyears peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono. Nantinya, KPK akan meminta bantuan Yudo untuk menghadirkan eks Kepala Satuan Angkatan Udara, Agus Supriatna.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto, pada Senin 5 Desember 2022. Dalam konferensi pers, ia menyebut kesaksian Agus Supriatna akan membantu dalam proses penyidikan oleh KPK.

"Mudah-mudahan nanti kalo Pak Panglima yang baru sudah dilantik, nanti kami akan koordinasi lagi dan meminta bantuan. Karena kesaksian beliau cukup penting untuk didengar di persidangan," kata Karyoto.

Karyoto menambahkan KPK juga telah melakukan sejumlah upaya koordinasi dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang saat ini masih bertugas. Ia menyebut panglima TNI saat ini supportif terhadap upaya KPK tersebut.

"Ini besok, kita lihat setelah pergantian Panglima, kami akan memulai lagi (koordinasi). Sebenarnya Panglima yang lama kemarin juga sudah sangat mendukung kami, kembali kepada yang bersangkutan," ujar dia.

KPK telah beberapa kali melakukan panggilan terhadap Agus Supriatna untuk memberikan kesaksian di persidangan. Agus kembali dipanggil oleh KPK untuk hadir di persidangan Senin 5 Desember 2022, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Marsekal (Purn) Agus Supriatna, Teguh Samudera mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan heli AW 101 hingga pemeriksaan oleh KPK. Ia menyebut pihaknya tidak pernah mengetahui adanya surat panggilan.

"Karena selama ini saya selaku penasehat hukum tidak pernah tahu adanya surat panggilan tersebut," katanya dalam keterangan tertulis Selasa 29 November 2022. 

Ia juga menyesalkan sejumlah pemberitaan yang menyudutkan kliennya setelah tidak hadir dalam persidangan kasus AW-101 pada Senin, 21 November 2022 lalu, Teguh menyebut pemberitaan itu dibuat tanpa adanya konfirmasi kepada kliennya yang berdampak pada pembunuhan karakter terhadap pribadi Agus.

"Pemberitaan itu tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Termasuk pemanggilan yang dilakukan JPU/KPK telah sampai kepada klien kami atau tidak," katanya, 

Menurutnya, hal tersebut dapat menggiring opini publik terhadap Agus, sehingga terlihat seperti pelaku tindak pidana korupsi. Padahal saat ini, kata dia, status Agus masih sebagai saksi.

Teguh juga menyebutkan para saksi telah bersumpah bahwa Marsekal tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dalam kasus tersebut. Bahkan, dia tidak mengetahui istilah Dana Komando, sebagaimana istilah yang digunakan Jaksa dalam dakwaannya.

"Ini merupakan suatu hal yang merugikan, termasuk nama baik klien kami," katanya yang juga akan mengajukan somasi ke sejumlah media.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan mantan KASAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi dalam persidangan perkara pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101.

Adapun yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut ialah Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG).

"KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU. Saksi tersebut dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 28 November 2022 di PN Tipikor Jakarta Pusat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.

Agus telah diminta hadir oleh JPU KPK dalam persidangan pada 21 November 2022 melalui surat yang telah dikirim ke kediaman Agus di Cibubur, Jakarta Timur. "Terkait hal tersebut, KPK juga telah meminta bantuan pihak TNI AU. Namun, saksi ini tidak hadir tanpa keterangan," ucap Ali.

Oleh karena itu, JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk hadir dalam persidangan pada 28 November 2022. "Kami mengingatkan baik saksi ataupun kuasa hukumnya untuk kooperatif," ujar Ali.

Baca: KPK Minta Kesadaran Eks KSAU Agus Supriatna Bersedia Diperiksa dalam Kasus Heli AW-101






Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

15 jam lalu

Kesulitan Kejar Harun Masiku Cs, KPK Terkendala Strategi Pelaku Ganti Nama

Ketua KPK Firli Bahuri mengakui kesulitan menangkap empat buronan yang salah satunya adalah Harun Masiku.


Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

22 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

1 hari lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

1 hari lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

1 hari lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

1 hari lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

1 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

2 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

2 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

2 hari lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.