Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Reporter

Editor

Febriyan

Dela, 72 tahun, mengikuti aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR, Senin, 5 Desember 2022. Kredit Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang nenek bernama Dela ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang digelar di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 5 Desember 2022. Nenek berusia 72 tahun itu ikut dalam aksi tersebut karena merasa haknya terancam jika RKUHP disahkan oleh DPR dan pemerintah. 

Dela mengaku berangkat dari kediamannya di Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar pukul 10.00 WIB.  Dia tiba di depan Gedung DPR bersama rombongan peserta aksi dari LBH Jakarta pukul 13.00 WIB. Wanita berusia 72 tahun ini mengatakan mesti turun ke jalan karena merasa hak nya bakal dirampas jika RKUHP disahkan.

“Walaupun saya sudah tua, sebenarnya sudah nggak pantas ya turun ke jalan. Tapi karena saya merasa hak saya dirampas, dibegal. Ini kan UU apapun yang dibuat dampaknya ke rakyat, yang jadi korban adalah kami rakyat kecil,” kata Dela di depan Gedung DPR, Senin, 5 Desember 2022.

Soroti pasal unjuk rasa dan demonstrasi

Salah satu pasal yang disoroti Dela adalah pasal unjuk rasa dan demonstrasi. Menurut dia, pasal ini berpotensi mengkriminalisasi massa aksi kala menyampaikan keresahannya kepada pemerintah maupun DPR.

Menurut Dela, masyarakat berhak melangsungkan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa dihantui rasa khawatir akan dipenjara. “Kita berhak protes siapa saja, karena mereka lah yang mewakili kita, bukan menangkapi dan memenjarakan kita,” kata dia.

Dela menilai pengesahan RKUHP malah menunjukkan ketidakadilan pemerintah. Sebab, kata dia, RKUHP masih memasukkan pasal-pasal yang bermasalah.

“Pemerintah jangan teriak adil kalau rakyatnya sendiri tidak diperlakulan adil. Jangan teriak merdeka kalau rakyat Indonesia belum pernah merasakan kemerdekaan,” kata dia.

Adapun pasal unjuk rasa menjadi salah satu pasal yang disoroti Aliansi Reformasi KUHP. Dalam draf RKUHP versi 30 November 2022, aturan tentang unjuk rasa termuat dalam pasal 256. Pasal ini berbunyi: 

“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

8 hal yang dipermasalahkan dalam RKUHP

Koordinator Lapangan aksi tersebut, Adhitiya Augusta Triputra, menerangkan pasal bermasalah dalam RKUHP bersifat anti demokrasi, membungkam kebebasan pers, mengatur ruang privat masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, serta mengancam keberadaan masyarakat adat. 

“Aksi ini mengenai penolakan pengesahan RKUHP yang DPR berencana akan disahkan tanggal 6 Desember besok saat rapat paripurna. Aksi bersifat simbolik seperti tabur bunga, mengirim bunga karangan,” kata Adhit saat dihubungi, Senin, 5 Desember 2022.

Adit merangkum 8 keresahan ihwal RKUHP yang bakal disampaikan dalam aksi hari ini, yaitu:

1. Mengancam masyarakat adat
2. Mengembalikan pasal-pasal subversif dan anti demokrasi
3. Membangkang Putusan MK
4. Mempidana dan mengancam ruang privat dalam rumah
5. Mengancam memiskinkan rakyat tanpa ampun
6. Mengancam buruh, mahasiswa, petani, dan rakyat yang dirampas ruang hidupnya serta siapapun yang berjuang dengan demonstrasi
7. Tajam ke bawah, tumpul ke atas: mempersulit menjerat kejahatan perusahaan/korporasi
8. Memutihkan dosa negara dengan menghapuskan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM berat

Adhit menyebut aksi tolak pengesahan RKUHP ini akan diikuti puluhan kelompok masyarakat sipil. Di antaranya YLBHI, LBH Jakarta, Trend Asia, KontraS, Walhi, AJI, dan Imparsial.






Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

3 jam lalu

Walhi: Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia Berada di Jurang

Walhi juga melihat di tahun-tahun politik, penerbitan izin selalu meningkat.


Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

4 jam lalu

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

6 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

9 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

11 jam lalu

KontraS Kecam Penetapan 17 Buruh sebagai Tersangka Kerusuhan Berdarah di PT GNI

Kontras menyebut buruh PT GNI itu ditahan tanpa pendampingan hukum. Padahal ancaman pidana di atas 5 tahun.


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

13 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

14 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

23 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

2 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.