TEMPO.CO, Jakarta -Penasehat Hukum Marsekal (Purn) Agus Supriatna, Teguh Samudera mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK. Ia menyebut pihaknya tidak pernah mengetahui adanya surat panggilan.
"Karena selama ini saya selaku penasehat hukum tidak pernah tahu adanya surat panggilan tersebut," katanya dalam keterangan tertulis Selasa 29 November 2022.
Ia juga menyesalkan sejumlah pemberitaan yang menyudutkan kliennya setelah tidak hadir dalam persidangan kasus AW-101 pada Senin, 21 November 2022 lalu, Teguh menyebut pemberitaan itu dibuat tanpa adanya konfirmasi kepada kliennya yang berdampak pada pembunuhan karakter terhadap pribadi Agus.
"Pemberitaan itu tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Termasuk pemanggilan yang dilakukan JPU/KPK telah sampai kepada klien kami atau tidak," katanya,
Menurutnya, hal tersebut dapat menggiring opini publik terhadap Agus, sehingga terlihat seperti pelaku tindak pidana korupsi. Padahal saat ini, kata dia, status Agus masih sebagai saksi.
Teguh juga menyebutkan para saksi telah bersumpah bahwa Marsekal tersebut tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dalam kasus tersebut. Bahkan, dia tidak mengetahui istilah Dana Komando, sebagaimana istilah yang digunakan Jaksa dalam dakwaannya.
"Ini merupakan suatu hal yang merugikan, termasuk nama baik klien kami," katanya yang juga akan mengajukan somasi ke sejumlah media.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan TNI AU untuk menghadirkan mantan KASAU Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna sebagai saksi dalam persidangan perkara pengadaan helikopter angkut Agusta Westland (AW)-101.
Adapun yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut ialah Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang (KCG).
"KPK kembali meminta bantuan melalui pihak TNI AU. Saksi tersebut dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 28 November 2022 di PN Tipikor Jakarta Pusat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Agus telah diminta hadir oleh JPU KPK dalam persidangan pada 21 November 2022 melalui surat yang telah dikirim ke kediaman Agus di Cibubur, Jakarta Timur. "Terkait hal tersebut, KPK juga telah meminta bantuan pihak TNI AU. Namun, saksi ini tidak hadir tanpa keterangan," ucap Ali.
Oleh karena itu, JPU KPK akan kembali memanggil saksi Agus melalui surat yang dikirim ke alamat di Trikora Raya Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, untuk hadir dalam persidangan pada 28 November 2022. "Kami mengingatkan baik saksi ataupun kuasa hukumnya untuk kooperatif," ujar Ali.
Irfan didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU angkatan 2016 yang merugikan keuangan negara senilai Rp738,9 miliar. Dalam dakwaan Irfan disebutkan ada dana komando (DK/dako) diduga ditujukan untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) periode 2015-2017 Agus Supriatna senilai Rp17,733 miliar dari Irfan.
Jumlah tersebut adalah 4 persen dari pembayaran tahap 1 untuk PT. Diratama Jaya Mandiri, yaitu senilai Rp436,689 miliar dari total seluruh pembayaran Rp738,9 miliar.
NESA AQILA | ANTARA
Baca: KPK Minta Kesadaran Eks KSAU Agus Supriatna Bersedia Diperiksa dalam Kasus Heli AW-101
