Wamenkumham Enggan Tanggapi Tindakan Represi Aparat terhadap Massa Aksi Tolak RKUHP

Polisi membubarkan aktivis yang membentangkan spanduk saat aksi jalan pagi bersama tolak RKUHP dalam Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 27 Noveber 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej enggan berkomentar ihwal tindakan represi aparat terhadap massa aksi yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sebelumnya koalisi masyarakat sipil menggelar aksi jalan santai bersamaan dengan car free day pada Minggu, 27 November 2022, di Bundaran HI, Jakarta. Namun mereka mendapat perlakuan kasar dari aparat. "Saya tidak menanggapi soal represi ya," kata Edward di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Dalam aksi jalan santai tersebut, massa aksi menyuarakan penolakannya terhadap RKUHP yang selangkah lagi disahkan jadi undang-undang. Menurut mereka, RKUHP masih memuat sejumlah pasal bermasalah. 

Edward menilai aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi. “Ya itu kan bagian dari demokrasi, didengarkan saja,” kata dia. Toh jika masyarakat protes, Edward mengatakan pintu gugatan melalui Mahkamah Konstitusi terbuka lebar. “Boleh (menggugat), silakan ke MK. Kami sangat siap."

Baca Juga: Demo Tolak RKUHP di CFD Dibubarkan Polisi, LBH Jakarta: Apalagi Kalau Sah

Sebelumnya, aksi jalan santai menolak pengesahan RKUHP oleh Koalisi Masyarakat Sipil diwarnai dengan upaya penghentian paksa oleh aparat. Koordinator lapangan acara jalan santai, Belgis Habiba, menyayangkan upaya penghentian paksa dari aparat tersebut.

Belgis mengatakan penghentian paksa aksi jalan santai kemarin sejatinya merupakan gambaran kecil ihwal apa yang terjadi jika RKUHP disahkan. Ia menyebut aparat bisa semakin menjadi-jadi membubarkan aksi bila RKUHP disahkan karena seolah mendapat legitimasi hukum.

"Ada salah satu pasal mengenai unjuk rasa yang harus izin, kita ingin menuntut hak melalui aksi, eh malah kita dipenjara. Belum lagi soal pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah, ini juga akan dipenjara," kata dia, Minggu, 27 November 2022.

Aktivis Greenpeace tersebut juga menceritakan bagaimana awal mula ketegangan antara peserta aksi dengan aparat kepolisian. Belgis berkata saat peserta aksi membentangkan spanduk-spanduk penolakan di depan tugu Selamat Datang, mereka diminta untuk membubarkan aksi dan menyuruh berpindah ke tempat lain. "Lalu saat kami turuti dan berjalan pelan menjauh dari tugu Selamat Datang, kami masih dimarahi dan dibentak," ujar Belgis saat dihubungi oleh Tempo.

Tidak sampai di situ, Belgis menjelaskan aparat berupaya mengambil spanduk-spanduk yang dibawa oleh peserta aksi. Ia menjelaskan aparat tersebut menyebut aksi yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut tidak memiliki izin. "Alasan dari aparat CFD bukan ruang untuk berekspresi. Tapi di saat yang sama kami lihat banyak aksi dan kampanye lain yang serupa," ujar juru kampanye kehutanan Greenpeace tersebut.

IMA DINI SHAFIRA | MIRZA BAGASKARA

Baca Juga: Bagaimana RKUHP Mengancam Kebebasan Pers






Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

11 jam lalu

Aksi Greenpeace Bentangkan Spanduk di Atas Kapal Shell di Atlantik

Greenpeace tuntut Shell membayar untuk kerusakan iklim yang disebabkannya. Ada aktivis asal Indonesia di lokasi.


Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

5 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Jakarta Siap Mendukung Serta Sukseskan KTT ASEAN 2023

Heru Budi meminta dukungan masyarakat Jakarta untuk memeriahkan hingga rangkaian acara KTT ASEAN berakhir.


Tidak Ada CFD di Jakarta Saat Perayaan Imlek 2023 Besok

14 hari lalu

Tidak Ada CFD di Jakarta Saat Perayaan Imlek 2023 Besok

Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan car free day atau CFD Jakarta saat perayaan Imlek, Minggu, 22 Januari 2023.


Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

16 hari lalu

Sudah Menjabat Dirjen Imigrasi, Silmy Karim Masih Harus Ikut Pendidikan Teknis Keimigrasian

Dirjen Imigrasi Silmy Karim harus segera mengikuti pendidikan teknis keimigrasian agar keputusan yang ia buat menjadi sah sesuai UU.


13 Kecamatan di Kota Tangerang Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor

18 hari lalu

13 Kecamatan di Kota Tangerang Gelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, dilaporkan telah menggelar Hari Bebas Kendaraan bermotor sejak awal 2023.


Kota Tangerang Gelar CFD di Seluruh Kecamatan Mulai Januari 2023

19 hari lalu

Kota Tangerang Gelar CFD di Seluruh Kecamatan Mulai Januari 2023

Selama CFD berlangsung, Pemerintah Kota Tangerang juga akan menyediakan fasilitas pelayanan terpadu, seperti pengurusan SIM hingga donor darah.


6 Pembuang Sampah Sembarangan Saat CFD kena OTT, Didenda Total Rp 400 Ribu

19 hari lalu

6 Pembuang Sampah Sembarangan Saat CFD kena OTT, Didenda Total Rp 400 Ribu

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menempatkan tujuh Posko sepanjang Jalan Sudirman -Thamrin saat CFD.


Masyarakat Antusias Lihat Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman - Thamrin

19 hari lalu

Masyarakat Antusias Lihat Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman - Thamrin

Presiden Jokowi menghabiskan hari Minggu paginya dengan bersepeda di kawasan CFD Thamrin - Sudirman.


Jokowi CFD di Sudirman-Thamrin, Pengunjung: Dia Humble Banget, Padahal Bahaya

19 hari lalu

Jokowi CFD di Sudirman-Thamrin, Pengunjung: Dia Humble Banget, Padahal Bahaya

Jokowi bersepeda di kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu, 15 Januari 2023.


Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

27 hari lalu

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

Sawit Watch mengajukan banding terhadap putusan PTUN dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.