TB Hasanuddin Sebut Presiden Ajukan KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI

Reporter

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengatakan bahwa KSAL Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Panglima TNI.

"Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu adalah KASAL," ujarnya setelah rapat Komisi I pada Senin, 28 November 2022.

TB mengatakan bahwa yang diajukan dan direkomendasikan oleh presiden hanya satu nama saja. "Sesuai aturan, hanya satu nama saja," ujarnya.

Selain itu, dia tidak mempermasalahkan jika Yudo Margono direkomendasikan sebagai calon Panglima TNI yang baru. Karena menurutnya, kepala staf dari darat, laut, maupun udara, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan.

"Lalu siapa yang dipilih? Kita serahkan hak prerogatif kepada Presiden, dan presiden memilih kepala staf angkatan laut, buat kami selesai. Mari kita bawa ke fit and proper test," katanya.

Penyerahan Surpres

Mengenai jadwal surpres calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, akan dilaksanakan pada hari ini, yang kemudian pada Selasa akan dibawa ke Bamus dan akan diserahkan untuk uji kelayakan di Komisi I.

"Sehingga rencananya, Rabu akan dilaksanakan uji kelayakan," katanya.

Kemudian setelah itu, keputusan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPR dan pada Kamis-nya akan dilaksanakan Sidang Paripurna. Setelah sidang selesai, akan diserahkan kembali kepada presiden nama yang telah disepakati atau disetujui untuk menjadi Panglima TNI yang baru.

Yang diharapkan dari Panglima TNI baru

bahwa terdapat 5 hal yang dia prediksikan untuk digali dalam hal ini, yakni:

1. Memiliki sebuah harapan dan permintaan dari seluruh fraksi bahwa seluruh prajurit TNI harus berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang ada dan menjaga netralitas. Terlebih menjelang 2024 yang mana merupakan tahun politik.

2. Panglima TNI yang baru harus mampu meningkatkan disiplin. Karena berdasarkan data yang ada, disiplin prajurit kira-kira mulai menurun.

3. Panglima yang baru harus mampu melakukan upaya-upaya pelatihan dan pendidikan dalam rangka menjaga profesionalisme sebagai prajurit profesional.

4. Panglima TNI harus mampu meneruskan Renstra minimum essential force. Yang terakhir yaitu 2011 dan 2024.

5. Panglima TNI juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit.

NESA AQILA

Baca: Istana Kirim Surpres Jokowi Soal Nama Calon Panglima TNI ke DPR Sore Ini






Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

24 menit lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

43 menit lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

54 menit lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

1 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

2 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

2 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

2 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

3 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

3 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.