Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Editor

Amirullah

Sejumlah aktivis membentangkan spanduk saat aksi jalan pagi bersama tolak RKUHP dalam Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 27 Noveber 2022. Aksi tersebut sempat dibubarkan oleh polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Albert Aries, menyebut anggapan pembahasan RKUHP tidak melibatkan peran masyarakat adalah tidak benar. Ia berkata pembahasan RKUHP sudah melalui proses mendengarkan aspirasi masyarakat.

Aries berkata pasal-pasal yang terkandung di dalam RKUHP saat ini sudah mengakomodasi masukan dari masyarakat. Ia mencontohkan penghapusan kata "dapat" pada pasal pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, dan reformulasi pidana penodaan agama yang sudah sudah disesuaikan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

"Bukankah itu adalah masukan dan aspirasi masyarakat dan aktivis," kata Aries melalui pesan tertulis pada Ahad, 27 November 2022.

Selain itu, Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan undang-undang tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan. Ia menjelaskan pemerintah tentu punya pertimbangan dalam menetapkan pasal dalam RKUHP. "Apalagi memaksakan pendapat yang tentu bukan ciri dari demokrasi," ujar dia.

Baca juga: Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Menjawab tudingan pasal-pasal yang dinilai bermasalah, Aries menjelaskan pemerintah sudah melakukan pertimbangan secara matang. Ia mencontohkan pada Pasal Pidana Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, misalnya. Pasal tersebut dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan keamanan negara.

"Pasal-pasal tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan punya pengecualian untuk kepentingan ilmu pengetahuan," ujar Aries.

Selanjutnya, soal Pasal 218 RKUHP tentang Penghinaan Presiden serta Pasal 218 RKUHP soal Penghinaan Lembaga Negara. Aries berkata kedua pasal tersebut sudah menerangkan dengan jelas batas antara kritik dan penghinaan. "Jadi, tentu sama sekali tidak membatasi ruang demokrasi masyarakat," kata dia.

Terakhir, kata Aries, pada penyesuaian sanksi pidana atas pelanggaran HAM berat dalam BAB Tindak Pidana Khusus di RKUHP. Ia berkata pemerintah telah menimbang secara objektif berdasarkan modified delphi method. "Selain itu hanya mengambil core crimes dari UU sektoralnya saja," ujar Aries.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

22 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

2 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

2 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

2 hari lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.