Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu 27 November 2022. TEMPO/MIRZA BAGASKARA

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Minggu 27 November 2022. Dalam aksi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan pasal-pasal RKUHP yang dianggap bermasalah.

Koalisi masyarakat tersebut terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, dan lain sebagainya.

Dalam orasi tersebut, sejumlah pasal dinilai bermasalah namun masih dipertahankan untuk dimuat di dalam RKUHP. Total ada sepuluh pasal yang dinilai bermasalah oleh koalisi masyarakat sipil. Berikut adalah kesepuluh pasal tersebut.

Aturan Living Law

Koalisi menilai aturan living law sebagai peraturan yang semakin memudahkan kriminalisasi masyarakat. Sebab, kata mereka, pasal tersebut bersifat karet mengingat kebudayaan di Indonesia sangat amat beragam.

Pasal Hukuman Mati

Pada pasal hukuman mati, koalisi menilai potensi pelanggaran HAM berat dari pasal tersebut sangatlah tinggi. Kata mereka sering terjadi kesalahan hukuman mati pada orang-orang yang seharusnya tidak bersalah.

Perampasan Aset untuk Denda Individu

Pada pasal ini koalisi menilai hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memiskinan masyarakat miskin dan memperkuat penguasa. Kata mereka metode ini merupakan metode yang sangat kolonial dan hanya menjadi ruang bagi negara untuk memeras atau mencari uang dari rakyat.

Pasal Penghinaan Presiden

Permasalahan yang muncul dari pasal ini, kata koalisi, adalah mematikan ruang aspirasi bagi rakyat. Sebab, menurut mereka, pasal penghinaan Presiden bisa menjadi tameng saat warga mengkritisi kebijakan presiden.

Pasal Penghinaan Lembaga Negara dan Pemerintah

Sama seperti halnya pasal penghinaan presiden, koalisi menilai pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasal ini juga sangat mudah dieksploitasi bagi suara-suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara.

Pasal Contempt of Court

Koalisi menilai pasal ini akan menjadikan posisi hakim di ruang persidangan seperti dewa. Dalam persidangan, seringkali masyarakat menemui adanya hakim yang memihak. Apabila pasal ini disahkan, kata mereka, ketika bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan dapat dianggap sebagai penyerangan integritas. Tentu pasal ini akan membahayakan lawyer, saksi, dan korban.

Pasal Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan

Menurut koalisi, Pasal Unjuk Rasa Tanpa Pemberitahuan sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjamin kebebasan berkumpul. 

Pasal Penyebaran Paham Bertentangan Pancasila 

Pasal ini dikhawatirkan akan memberangus ide-ide kritis di tengah masyarakat. Koalisi menilai pasal ini mengeksploitasi Pancasila untuk mengekang pendapat masyarakat sebagaimana hal tersebut dilakukan di jaman orde baru.

Pasal Edukasi Alat Kontrasepsi

Koalisi menyebut pasal ini akan membahayakan bagi tenaga-tenaga pengajar kesehatan. Pasal ini juga dinilai berbahaya bagi orang tua yang mengajarkan kesehatan reproduksi bagi anaknya.

Pasal Tindak Pidana terkait Agama

Dalam pasal ini, koalisi berkata negara seolah-olah berusaha masuk ke dalam ruang privat warganya. Mereka menyebut negara mampu mengatur keyakinan yang diyakini oleh masyarakat berkat adanya pasal ini.






Anggota Densus 88 yang Bunuh Sopir Taksi Sony Rizal di Depok Bisa Dijerat Hukuman Pidana Mati

16 jam lalu

Anggota Densus 88 yang Bunuh Sopir Taksi Sony Rizal di Depok Bisa Dijerat Hukuman Pidana Mati

Kuasa hukum korban menganggap perkara ini pembunuhan berencana, sebab, anggota Densus 88 itu telah menyiapkan alat untuk membunuh Sony.


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

21 jam lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

1 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

1 hari lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

2 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

2 hari lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

2 hari lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

2 hari lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

2 hari lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.