Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haedar Nashir Kembali Jadi Ketum PP Muhammadiyah, PAN: Kepemimpinannya Terbukti

image-gnews
Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027, Haedar Nashir (kiri), memberikan pernyataannya kepada pers seusai penetapan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Ahad, 20 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027, Haedar Nashir (kiri), memberikan pernyataannya kepada pers seusai penetapan hasil Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, Ahad, 20 November 2022.TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Masa Bakti 2022-2027. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional  Eddy Soeparno menilai pemilihan ini digelar melalui proses yang demokratis ditunjang oleh teknologi E-Voting.

"PAN  mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Prof. Haedar Nashir sebagai Ketua Umum dan Prof. Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah melalui proses yang demokratis penuh suasana kekeluargaan ditunjang teknologi E-Voting di Muktamar ke 48," kata Eddy dalam keterangannya, Ahad, 20 November 2022.

Menurut Eddy, Haedar dan Mu’ti telah membuktikan peran strategisnya kala memimpin pada periode sebelumnya. Dia menyebut keduanya berhasil menangani masa krisis dengan menggerakkan sumber daya untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi.

Di bawah kepemimpinan Haedar dan Mu’ti, kata dia, Rumah Sakit Muhammadiyah bergerak paling depan membantu masyarakat. Adapun dari sisi pemulihan ekonomi, Eddy menyebut amal usaha Muhammadiyah telah mendampingi masyarakat yang terdampak.

PAN Yakin Muhammadiyah Jaga Gerakan Moral
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini berujar bahwa Muhammadiyah sedang mendirikan sekolah di Australia dan berencana membeli gereja di Spanyol. Menurut dia, hal tersebut merupakan capaian amal usaha yang melampaui batas-batas negara.

Eddy hakulyakin kepemimpinan Haedar dan Mu’ti di periode kedua bakal merefleksikan tema Muktamar 48 Muhammadiyah, yakni memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta."Kami yakin dengan kepemimpinan Prof. Haedar dan Prof. Mu'ti Muhammadiyah akan menjaga prinsipnya sebagai gerakan moral yang modern dan moderat khususnya menghadapi agenda strategis Pemilu 2024 nanti," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan dan penetapan Haedar serta Mu’ti digelar melalui Sidang Pleno VIII Muktamar Muhammadiyah. Agenda ini digelar di Edutorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Ahad, 20 November 2022. 

Dalam konferensi pers perdana sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027, Haedar menyatakan pihaknya telah bersidang dengan suasana santai tapi serius serta dari hati ke hati mengenai masa depan Muhammadiyah.

"Kami yang 13 ini (anggota tetap PP Muhammadiyah) mengemban amanah ini kolektif kolegial dan tersistem sebagaimana karakter kepemimpinan Muhammadiyah. Saya selaku Ketua Umum, sebagai Ketua Umum hanya sejengkal di depankan, seinchi ditinggikan, tetapi prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan kolektif kolegial,” ujar Haedar.

Baca Juga: Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir Sebut Empat Poin Penting


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

3 hari lalu

Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Kisah Inspiratif Calon Guru Besar Unpam dan Peniadaan UN Dikaji Kembali di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno pada Sabtu pagi ini, 2 November 2024, masih dipuncaki artikel terpopuler pada Jumat pagi berisi antara lain kisah inspiratif dari Unpam.


Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

4 hari lalu

Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada diantara sejumlah bangku yang kosong saat saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
Kilas Balik Penghapusan Ujian Nasional, Kini UN Dikabarkan Siap Berlaku Kembali

Pendidikan sekolah dasar dan menengah diwacanakan akan kembali menerapkan Ujian Nasional (UN). Ini alasannya dulu dihapuskan.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

4 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Ini Mata Pelajaran yang Dulu Diujikan di Ujian Nasional dari SD Hingga SMA Sederajat

Abdul Mu'ti berencana memberlakukan kembali Ujian Nasional. Berikut sejumlah mata pelajaran yang diujikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/Sederajat.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

4 hari lalu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui usai acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

DPR beri kesempatan pembahasan lebih lanjut soal rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti menerapkan kembali kebijakan ujian nasional.


PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

5 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
JPPI Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Terlalu Muluk-muluk

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah terlalu muluk-muluk.