Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri Bakal Tutup Jalan di Kawasan GWK Jelang Gala Dinner Delegasi KTT G20

image-gnews
Foto udara ikon pariwisata Bali patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, Bali, Kamis, 14 Oktober 2021. Selain harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19, turis mancanegara yang ingin berwisata di Bali wajib memiliki asuransi kesehatan yang menanggung penanganan Covid-19 senilai minimal 100.000 dollar AS. ANTARA/Fikri Yusuf
Foto udara ikon pariwisata Bali patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, Bali, Kamis, 14 Oktober 2021. Selain harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19, turis mancanegara yang ingin berwisata di Bali wajib memiliki asuransi kesehatan yang menanggung penanganan Covid-19 senilai minimal 100.000 dollar AS. ANTARA/Fikri Yusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polri akan melakukan sejumlah penutupan dan pengalihan arus lalu lintas yang menuju kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya gala dinner para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 pada Selasa malam 15 November 2022.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jendral Aan Suhanan mengungkapkan penutupan ini dilakukan dua waktu yakni pada pukul 17.30-19.30 WITA dan 20.30-22.00 WITA.

"Nanti 17.30 pada saat menjelang gala dinner di GWK kita tutup kembali arus lalu lintas menuju GWK. Karena tamu negara banyak di Nusa Dua Utara, maka jalan Nusa Dua Utara menuju GWK kita tutup dari 17.30 sampai 19.30 WITA dan pukul 20.30 hingga pukul 22.00 WITA ditutup kembali untuk para delegasi kembali ke tempat akomodasi," kata Aan pada keterangan tertulisnya, Selasa 15 Oktober 2022.

Pada keterangan tertulis yang dibagikan, Aan juga mengungkapkan permintaan maaf kepada masyarakat dan wisatawan di Bali jika nantinya ada sejumlah penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas.

Meski begitu, pihaknya pun sudah menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk masyarakat dan wisatawan jika nantinya ada penutupan.

"Masyarakat Bali dan wisatawan mudah-mudahan bisa memahami jika adanya kepadatan dan pengalihan. Kita sudah menyiapkan backup ada penebalan untuk mengurai kepadatan," ujarnya.

Untuk mengurangi aktivitas masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali juga sudah mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar dan perkantoran dapat dilakukan di rumah. Apalagi dua hari ini adalah puncak dari rangkaian KTT G20.

Menurutnya, penyelenggaraan KTT G20 ini dapat berjalan sukses juga berkat peran serta masyarakat. 

"Jadi keberhasilan KTT G20 adalah keberhasilan masyarakat Bali dan Indonesia. Ini jadi satu kebanggan kalau KTT G20 berjalan lancar aman tak ada hambatan. Kami mohon maaf pertama ke masyarakat dan wisatawan mungkin satu dua hari ini agak tersendat di ruas-ruas jalan tertentu namun kami terus melakukan upaya pencairan," kata dia.

Baca: Di Depan AS dan Rusia saat Pembukaan KTT G20, Jokowi Minta Perang Dihentikan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Jasa Marga Tutup Sementara Off Ramp Grogol Besok Malam, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya

1 hari lalu

Ilustrasi Perbaikan Jalan. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Jasa Marga Tutup Sementara Off Ramp Grogol Besok Malam, Simak Rekayasa Lalu Lintasnya

Pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Off Ramp Grogol KM 13+800 Ruas Tol Dalam Kota ini akan dilaksanakan pada Sabtu malam.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.