Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Pj Gubernur di Provinsi Baru Papua Dilantik Hari Ini, Berikut Profilnya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo (kedua kiri), Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo (kedua kanan), dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk (kanan) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 11 November 2022. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo (kedua kiri), Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo (kedua kanan), dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk (kanan) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 11 November 2022. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mendagri Tito Karnavian melantik tiga Penjabat (Pj) Gubernur untuk tiga provinsi baru di Papua pada Jumat, 11 November 2022.

Pelantikan tersebut digelar di Lapangan Plaza Kantor Pusat Kemendagri yang dihadiri beberapa pejabat penting. Setelah mengucapkan sumpah janji jabatan, ketiga Pj Gubernur yang akan memimpin tiga provinsi baru Papua resmi dilantik.

Baca juga: 3 DOB Papua Diresmikan, Tito: De Facto, Provinsi di Indonesia Jadi 37

Siapa saja ketiga pejabat baru tersebut? Berikut profilnya:

1. Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo

Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT atau Apolo Safanpo hari ini resmi dilantik sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan. Pria kelahiran 24 April 1945 tersebut pernah mengenyam pendidikan S1 Teknik Sipil di UNS Solo.

Dia melanjutkan pendidikan S2-nya di Teknik Lingkungan ITS Surabaya, serta pendidikan S3-nya di Teknik Sipil Undip Semarang.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, Apolo menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil, di Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2003-2005.

Pada 2005-2012, Apolo menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih. Kemudian, di 2012-2017 dia menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih.

Pada riwayat jabatan terbarunya, sebelum menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kemendagri bidang pemerintahan.

2. Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM atau Ribka Haluk merupakan Pj. Gubernur Papua Tengah yang resmi dilantik hari ini. Wanita kelahiran 10 Januari 1971 tersebut pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Cenderawasih.

Kemudian, dia mengejar pendidikan S2 Ilmu Administrasi di Universitas Garut. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi S3 Ilmu Manajemen di Universitas Cenderawasih.

Ribka memiliki beberapa riwayat jabatan, seperti menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayawijaya pada 2004. Pada 2014 dia menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua.

Pada 2021, Ribka menjabat sebagai Bupati Papua. Sebelum dilantik secara resmi, Ribka pernah bekerja sebagai Staf Ahli Mendagri di bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

3. Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo

Nikolaus Kondomo, SH, MH atau Nikolaus Kondomo juga resmi dilantik hari ini sebagai Pj. Gubernur Papua Pegunungan. Pria kelahiran 13 Maret 1964 itu pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas 17 Agustus 1945 jurusan Hukum Pidana. Dia kemudian melanjutkan S2 di Universitas Cenderawasih. 

Nikolaus memiliki beberapa riwayat jabatan, seperti  Kepala Kejaksaan Negeri Sleman pada 2014, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2018, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua pada 2019.

Nikolaus juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional Kejagung.

Baca juga:  Mendagri Lantik 3 Penjabat Gubernur DOB Papua

NESA AQILA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

10 jam lalu

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia alias MAKI, Boyamin Saiman, menghadiri sidang praperadilan atas belum ditahannya bekas Ketua KPK, Firli Bahuri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Rabu, 13 Maret 2024. Dalam gugatannya, MAKI mendesak Polda Metro Jaya, Kapolri, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera menahan Firli. Alasannya, Firli telah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sejak 22 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.


Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.


Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

1 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.


Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik Adhy Karyono (kiri), pejabat lama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak (kanan) berfoto bersama usai pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Timur di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adhi Karyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Provinsi Jatim itu secara resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.


Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.


Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

4 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Lebih dari Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Aparat Sebut Ada Kendala di Lapangan

Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan Pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Belum ada perkembangan signifikan.


TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

6 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.


Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

6 hari lalu

TPNPB-OPM klaim serang pasukan TNI-Polri di Titigi, Papua. Dokumentasi TPNPB OPM.
Kemenko Polhukam Bakal Kaji Istilah Kelompok Bersenjata di Papua

Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara.