Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Andi Arief Sebut Jokowi Terlalu Mencampuri Kedaulatan Partai Soal Capres 2024

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 April 2022. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menilai kedaulatan partai saat ini sedang diganggu oleh sosok yang berkecimpung di dunia politik. Menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Jokowi terlalu mencampuri urusan kedaulatan partai soal penunjukan calon presiden atau Capres 2024.

“Sayangnya memang kedaulatan saat ini sedang diganggu oleh kepentingan dari personal politik yang kalau kita lihat saat ini Pak Jokowi terlalu mencampuri terlalu dalam urusan kedaulatan partai-partai. Ini jadi tidak sehat,” kata Andi saat dihubungi, Selasa, 8 November 2022.

Menurut Andi, belakangan ini Jokowi kerap meng-endorse Capres. Adapun sosok yang didukung Jokowi disebut Andi berganti-ganti. Dia menilai endorsement ini tidak etis dilakukan oleh Presiden.

Baca juga: Membaca Kode Jokowi Soal Capres Saat Pidato di HUT Perindo

“Tampaknya kurang etis ya sebagai Presiden yang masih jauh-jauh hari mengendorse Capres dan berganti-ganti yang diendorse, kadang-kadang Airlangga, Ganjar, Prabowo, jangan-jangan lagi kebingungan ini,” kata dia.

Saat menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo pada Senin, 7 November 2022, Jokowi menyinggung soal kemenangannya di Pilpres 2014 dan 2019. Saat mengungkit hal itu, Jokowi terlihat tersenyum karena kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara tersebut. 

"Dua kali di Pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo," ujar Jokowi diikuti senyum. 

Para kader Perindo yang hadir di acara tersebut tampak tertawa dan bertepuk tangan. Mereka tampak lebih heboh ketika Prabowo berdiri dan memberi hormat.

Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pilpres 2014. Saat itu ia berpasangan dengan Hatta Rajasa dan dikalahkan oleh Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Lalu pada Pilpres 2019, Prabowo kembali maju dan berpasangan dengan Sandiaga Uno, namun kembali dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," kata Jokowi diikuti tepuk tangan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pernyataan Jokowi ini mempertegas dukungannya kepada Prabowo untuk nyapres.

“Secara rasional, Ia mengakui peluang Prabowo bersama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan PKB sementara ini unggul dibanding koalisi lainnya yang masih tarik ulur di internal partai atau koalisi dalam menentukan nama Capres atau Cawapres,” kata Agung dalam keterangannya, Selasa, 8 November 2022.

Adapun dalam konteks elektoral, kata Agung, Jokowi makin memperkuat perannya sebagai salah satu king maker dalam Pilpres 2024 karena rekam jejaknya yang tidak pernah kalah. Menurut Agung, Jokowi ingin terlibat dalam menentukan Capres dan Cawapres serta berupaya memenangkannya.

“Kemudian yang ketiga, di sisi personal, Presiden Jokowi ingin siapapun yang mendapat restunya maju dalam Pilpres 2024, memberikan garansi bahwa program atau kebijakan pemerintahannya tetap dilanjutkan agar terealisasi dan memberikan efek keberlanjutan yang signifikan,” kata dia.

 Baca juga:  Lampu Hijau Jokowi untuk Prabowo Kembali Nyapres

IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Disomasi atas Penyalahgunaan Wewenang

29 menit lalu

Presiden Jokowi menyapa warga saat berkunjung ke Pasar Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 6 Desember 2023, Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat dan pedagang hingga mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Disomasi atas Penyalahgunaan Wewenang

TPDI dan Perekat Nusantara meminta Presiden Jokowi melakukan enam hal dalam surat somasi yang mereka layangkan hari ini.


Agus Rahardjo Sempat Ceritakan Pertemuan dengan Jokowi ke Koleganya di KPK

51 menit lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama empat Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan pers terkait laporan kinerja KPK 2016-2019 menjelang berakhirnya masa jabatan mereka, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam laporannya, mereka menyampaikan bahwa KPK telah menjerat 608 koruptor dari berbagai unsur dan enam korporasi selama 2016-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Agus Rahardjo Sempat Ceritakan Pertemuan dengan Jokowi ke Koleganya di KPK

Agus Rahardjo mengatakan, dia sempat menceritakan ihwal perintah Jokowi menyetop kasus e-KTP ke komisioner KPK lainnya.


Tom Lembong Sebut Pemerintah Era Jokowi Terlalu Terobsesi pada Nikel dan Mobil Listrik

55 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Tom Lembong Sebut Pemerintah Era Jokowi Terlalu Terobsesi pada Nikel dan Mobil Listrik

Pemerintah era Presiden Jokowi getol melakukan hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral tersebut.


Eddy Hiariej Mundur, Kemenkumham Belum Tahu

1 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Akibat laporan itu, Sugeng pun dilaporkan balik oleh asisten Eddy bernama Yogi Arie Rukmana ke Bareskrim Mabes Polri. TEMPO/Imam Sukamto
Eddy Hiariej Mundur, Kemenkumham Belum Tahu

Kemenkumham mengatakan belum mengetahui pengunduran diri Eddy Hiariej dari jabatan Wamenkumham.


Ganjar Pranowo Cerita Alasan Maju sebagai Capres lantaran Diskusi dengan Presiden Jokowi

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan pengemudi ojek saat mengunjungi Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo berdialog dengan pemgemudi ojek, pedagang sayur mayur hingga membeli dagangannya berupa cabai dan tempe. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ganjar Pranowo Cerita Alasan Maju sebagai Capres lantaran Diskusi dengan Presiden Jokowi

Ganjar Pranowo bercerita soal kedekatannya dengan Presiden Jokowi hingga akhirnya ia membuat keputusan untuk maju sebagai capres di Pemilu 2024.


Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

2 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

Istana memastikan belum akan mengambil langkah hukum terhadap eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap dugaan intervensi oleh Presiden Jokowi


Pemerintah Jokowi Buka Masukan soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

2 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Buka Masukan soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

Pemerintah Presiden Jokowi terbuka atas berbagai masukan terhadap RUU DKJ, termasuk kewenangan Presiden menunjuk gubernur di Jakarta.


Tom Lembong Sebut 3 Masalah Besar Program Hilirisasi Jokowi

2 jam lalu

Tim Nasional Pemenangan (TPN)  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, ketika ditemui di Gedung Pakarti Centre Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Tom Lembong Sebut 3 Masalah Besar Program Hilirisasi Jokowi

Co-captain Timnas AMIN, Tom Lembong, menilai program hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tiga masalah besar.


Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

Revisi UU ITE disahkan DPR. Beberapa tokoh pernah kritik dan menolak UU ITE dari Jusuf Kalla, Rocky Gerung, KontraS hingga Elsam memuat pasal karet.


Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

2 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

Ari Dwipayana mengatakan Istana sudah menerima surat pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.