INFO NASIONAL - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 3 November 2022.
Kegiatan dengan tema "Ethics for smart society 5.0: "Channeling State Ideology Through Digital Humanites" itu dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ph.D secara daring, mewakili Presiden Joko Widodo.
Yasonna membacakan sambutan Presiden yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai pardigma ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden juga mengapresiasi kegiatan yang digagas BPIP berkolaborasi dengan ITB yang telah mengumpulkan para ilmuwan Nasional maupun Internasional dalam bidangnya.
"Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Presiden Republik Indonesia sebagai kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan", ujarnya.
Juga disebutkan bahwa IPB merupakan kampus Presiden Pertama Ir. Soekarno dalam menimba ilmu untuk kemajuan bangsa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. "Maka sudah sewajarnya BPIP berkolaborasi dengan tempat Ir. Soekarno menimba ilmu dalam mempersiapkan kebijakan membangun Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan tersebut mempu menghasilakan karya intelektual yang dapat dijadikan referensi dalam membangun Bangsa yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, disebutkan bahwa kemajuan teknologi pasti menimbukan tantangan dan kerugian terhadap kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka karya ilmiah, sastra yang dihasilkan tidak boleh menghilangkan unsur manusiawi.
Selanjutnya, Kepala BPIP Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D mengatakan di era baru perkembangan teknologi digital berkembang sangat pesat sehingga membawa perubahan yang beragam atau kompleks. "Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehingga perlu perumusan tantangan, peluang dan inovasi yang diperlukan dalam membangun kehidupan smart socety 5.0,” tuturnya.
Dalam evolusi 5.0 adalah masyarakat informasional yang dibangun di atas society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun, semakin kompleksnya tantangan baru yang terjadi saat ini maka Pancasila harus ikut adil dalam kebijakan. "Pancasila sendiri memiliki dimensi atau kekuatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru,” kata Prof. Yudian. "Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan teknologi informasi.”
Rektor ITB Prof. Ir. N.R. Reni D. Wirahadikusumah, MSCE, Ph.D yang diwakili Sekretaris Rektor ITB Prof. Dr. Ing. Widjaja Martokusumo mengucapkan terimakasih kepada BPIP yang sudah menjalin kolaborasi. Menurutnya, Ilmu-ilmu kemanusiaan adalah salah satu faktor yang penting dalam menjadikan ITB sebagai pusat dari pengembangan kebudayaan bangsa.
Hal itu sesuai dengan RENIP ITB 2006-2025. Selaras dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi digital, memahami dan menguasai bidang digital dan kemanusiaan adalah sebuah keharusan.
Ia juga memaparkan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh KK Ilmu-ilmu Kemanusiaan (KKIK) di Fakultas Seni Rupa dan Desain telah melebihi ekspektasi terdapat studi, HAKI, and Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh KKIK, termasuk kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sementara itu Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Dr. M. Sabri, M.A menuturkan, kegiatan ini merupakan ikhtiar agung untuk menghimpun visi dan pemikiran dari para ilmuwan dalam negeri maupun luar negeri.
Output dalam kegiatan tersebut diharapakan dapat melahirkan karya dari para ilmuwan Internasional yang akan menjadi referensi ilmiah dalam menjelaskan beragam tantangan, peluang dan inovasi yang diperlukan dalam rangka membangun kehidupan smart society 5.0 di Indonesia maupun luar negeri dengan menggunakan perspektif Pancasila.
"Kami juga bekerja sama dengan penerbit International Atlantis Press sehingga referensi ilmiah Pancasila dan keilmuan digital humanities dapat diakses secara internasional dan diperbincangkan secara global,” tuturnya. (*)
