Kasus Korupsi Impor Garam, Kejagung Tetapkan 4 Tersangka

Reporter

Editor

Febriyan

Dari kanan- Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dan Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi memberikan keterangan pers penetapan tersangka importasi garam di Kejaksaan Agung, Rabu (2/11/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

TEMPO.CO, Jakarta -   Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi impor garam. Tiga diantaranya adalah pejabat di Kementerian Perindustrian. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan jaksa tindak pidana khusus Nomor 38/F2/FD: 06/2022. Dia menyatakan mereka telah melakukan gelar perkara pada 27 Oktober lalu.

"Tim penyidik pada tanggal 27 Oktober 2022 telah melakukan gelar perkara setelah mengumpulkan banyak alat bukti yang cukup dan menemukan pelakunya pada hari Rabu tanggal 2 November atau pada hari ini. Tim penyidik Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus importasi garam," jelas Kuntadi di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Ketiga pejabat Kementerian Perindustrian yang menjadi tersangka terebut adalah Dirjen Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian periode 2019-2022 Muh. Khayam, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fredy Juwono, dan Kasubdit Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Yosi Arfianto. Sementara satu tersangka lainnya adalah Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Frederik Tony Tanduk. 

"Modus operandi yang dilakukan, mereka bersama-sama merekayasa data yang akan dipergunakan untuk menetukan jumlah kuota (impor garam)," kata Kuntadi di Kejaksaan Agung, Rabu, 2 November 2022.

Data untuk menetapkan kuota import tak diverifikasi

Kutandi menjelaskan, data itu terkumpul tanpa terverifikasi, tanpa didukung dengan data yang cukup sehingga ketika ditetapkan kuota import terjadi kelebihan barang.

"Oleh karenanya maka terjadi penyerapan barang dari pasar industri ke garam konsumsi sehingga situasi menjadi harga garam konsumsi jadi turun," kata Kuntadi.

Kuntadi menyatakan, berdasarkan penyelidikan tim Kejaksaan Agung,  kuota garam industri yang diimpor sebanyak 3 juta ton, padahal jumlah kebutuhan dalam negeri hanya 2,3 juta ton.

Dampak lain dari ulang para pejabat di Kementerian Perindustri itu menyebabkan kuota garam oleh pemerintah menjadi tidak valid.

"Penetapan kuota garam oleh pemerintah jadi tidak valid akibat ulah para pelaku," katanya.

Keempat tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun demikian, Kuntadi tak menjelaskan berapa jumlah kerugian negara atas permainan keempat tersangka tersebut. Kuntadi pun tak menyebutkan soal adanya dugaan suap kepada para tersangka untuk mempermainkan kuota garam industri itu.

Sudah naik penyelidikan ke penyidikan sejak Juni

Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor garam tahun 2016-2022 dari penyelidikan menjadi penyidikan pada Senin 27 Juni 2022. Meskipun demikian, saat itu belum ada satu pun orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam itu telah menimbulkan kerugian ekonomi negara.

Pada 2018, Kementerian Perdagangan  menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM, dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Perkara tersebut berpengaruh pada usaha PT Garam (Persero) milik BUMN yang tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkan oleh kasus kelebihan impor ini.

Berdasarkan keterangan yang diterima, pada 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp 2,05 triliun tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia.

Para importir itu kemudian mengalihkan secara melawan hukum peruntukan garam industri menjadi garam konsumsi dengan perbandingan harga yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani garam lokal dan kerugian perekonomian negara.

MUH RAIHAN MUZAKKI|ANTARA
 






Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

2 hari lalu

Kepala BPKP: Kerugian Korupsi BTS Kominfo Kami Hitung

Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung kerugian kasus korupsi BTS di Kominfo.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

4 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Usman Kansong Diperiksa Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Usman Kansong terkait kasus korupsi BTS.


Indonesia Siap Masuk Era Smart Society 5.0, Digitalisasi Pasar Rakyat Dipercepat

4 hari lalu

Indonesia Siap Masuk Era Smart Society 5.0, Digitalisasi Pasar Rakyat Dipercepat

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pemerintah akan mempercepat program Digitalisasi Pasar Rakyat meyambut Era Smart Society 5.0


ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

5 hari lalu

ETLE Belum Sepenuhnya Didukung Kemenkeu dan Kejagung, Kenapa?

Lemkapi mengabarkan bahwa penerapan tilang elektronik (ETLE) belum didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).


Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

5 hari lalu

Kasus KSP Indosurya Dianggap Ranah Perdata, PSI: Hakim Seharusnya Punya Rasa Kemanusiaan

PSI menilai majelis hakim seharusnya memiliki rasa kemanusiaan dalam memutuskan vonis untuk terdakwa kasus penipuan KSP Indosurya, Henry Surya.


Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

5 hari lalu

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Kejagung: Perkara Bukan Pidana tapi Perdata

Selain Henry, terdakwa Kasus KSP Indosurya lainnya juga didakwa bebas.


2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

7 hari lalu

2 Terdakwa Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD akan Divonis Akhir Januari

Dua terdakwa korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 2013-2020 yang merugikan negara hingga Rp 133 miliar divonis 31 Januari


Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

8 hari lalu

Korban KSP Indosurya Kecewa Vonis Lepas June Indria

Vonis lepas ini mengkhawatirkan korban Indosurya apabila nanti putusan yang sama diberikan kepada Henry Surya.


Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

8 hari lalu

Bos Indosurya Divonis Bebas, Kuasa Hukum Korban Fokus Gugatan Ganti Kerugian

Bersama June Indria, dia disebut menawarkan produk KSP Indosurya dengan menjanjikan bunga keuntungan tinggi mencapai 8 hingga 11 persen.


Kejaksaan Agung Sebut Tuntutan terhadap Richard Eliezer Sudah Mengakomodir Status JC

9 hari lalu

Kejaksaan Agung Sebut Tuntutan terhadap Richard Eliezer Sudah Mengakomodir Status JC

Kejaksaan Agung mengatakan tuntutan 12 tahun tersebut dibuat berdasarkan fakta Richard Eliezer atau Bharada E merupakan eksekutor utama