Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritikan BEM UI sejak Jokowi The King of Lip Service hingga Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia

image-gnews
Massa aksi menampilkan poster sindiran dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Massa dari BEM UI dan berbagai aliansi mahasiswa menggelar demo untuk menentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Massa aksi menampilkan poster sindiran dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Massa dari BEM UI dan berbagai aliansi mahasiswa menggelar demo untuk menentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mendapatkan kritik pedas dari BEM UI. Menurut mereka, lebih dari setengah masa jabatan Jokowi telah berjalan, tapi tak satu pun janji-janji politiknya terpenuhi. Kritik tersebut disampaikan setelah tiga tahun kepemimpinan Jokowi bersama Ma’ruf Amin.

“Segala hal manis yang diucapkan oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin pada masa kampanye hanyalah angin lalu demi memuluskan jalan menuju kekuasaan tanpa pernah terealisasi maksimal,” cuit BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official, dalam utasan Senin, 25 Oktober 2022.

Kritikan BEM UI untuk Jokowi bukanlah kali pertama. Terhitung sejauh ini setidaknya empat kali Jokowi mendapatkan kritikan dari BEM UI. Pada Juni 2021 lalu, orang nomor satu RI ini disebut BEM UI sebagai rajanya tukang omong doang. Pada April 2022, BEM UI juga mengunggah video yang memperlihatkan Jokowi berjalan mundur ke tepi jurang. Dalam latar belakang video tertulis ‘Menuju Indonesia Mundur’.

Baca: Tanggapi Kritik BEM UI ke Jokowi, Setneg: Mirip Akun Medsos Anti-Pemerintah

Kritikan BEM UI

Berikut empat kritikan BEM UI terhadap pemerintahan Jokowi.

1. Jokowi disebut The King of Lip Service

Pada 26 Juni 2021, akun Instagram BEM UI mengunggah poster kritikan terhadap Jokowi. Poster tersebut bergambar Jokowi disertai tulisan “Jokowi: The King of Lip Service”. BEM UI menilai Jokowi kerap mengobral janji manis, di antaranya yaitu, pernyataan Jokowi rindu didemo, keinginan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, serta merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi realitasnya tak selaras.

Akibat postingannya tersebut, Rektorat Universitas Indonesia memanggil BEM UI. Pemanggilan dilakukan melalui surat yang ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra pada 27 Juni 202. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

2. Masyarakat disebut tak bebas berpendapat di era Jokowi

Jokowi akhirnya angkat bicara terkait kritikan yang disampaikan BEM UI. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan ekspresi mahasiswa dan itu sah-sah saja. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” ujarnya.

Namun, pernyataan Jokowi kemudian ditanggapi BEM UI dengan menyebut bahwa masyarakat Indonesia tak bebas berekspresi. “Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” tulis akun resmi @BEMUI_OFFICIAL pada Senin, 20 September 2021. Sayangnya, menurut mereka, kenyataannya berbanding terbalik dengan ucapan sang Presiden.

Berdasarkan survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), tulis BEM UI, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat. Hal ini berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. BEM UI sentil pemerintahan Jokowi: Selamat datang di era kemunduran

Pada April 2022, BEM UI kembali menyentil pemerintahan Jokowi. Melalui akun media sosial, mereka mengunggah sebuah video yang memperlihatkan sosok Jokowi. Dalam video tampak presiden berpakaian setelan jas berjalan mundur hingga di pinggir jurang. Pada bagian latar belakang, terdapat tulisan ‘Menuju Indonesia Mundur’.

Untuk memperjelas maksud sindiran, BEM UI kemudian menambahkan kutipan dalam unggahan di Instagram pada Senin, 11 April 2022 itu. “Selamat datang di era kemunduran, saat negara hukum justru melanggengkan jahatnya kekuasaan.” BEM UI mengungkapkan, sudah hampir delapan tahun rezim kepemimpinan Jokowi berkuasa di Indonesia. “Selama itu juga, Indonesia terus dihiasi dengan banyak janji-janji manis tak terlaksana juga kebijakan yang menyiksa.”

4. Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia

Terbaru, Senin kemarin, melalui akun Twitter, BEM UI kembali secara blak-blakan mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalam video berdurasi 16 detik, terdapat potret Jokowi divisualisasikan dengan hidung panjang mirip Pinokio. Sedangkan Ma’ruf Amin digambar di belakang dengan tangan memegang erat pundak Jokowi. Pada bagian latar, terdapat tulisan “Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia”.

BEM UI juga menambahkan kutipan dalam bentuk utasan. Kutipan itu berisi pujian satire. Jokowi adalah contoh baik tentang seorang Presiden yang dipilih dengan suara rakyat. Namun, tulis BEM UI, kendati dipilih rakyat, Jokowi tak pernah berpihak kepada rakyat. “Tetapi tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan sering memperburuk sendi-sendi kehidupan rakyat.”

Pada akhir utasan, BEM UI juga menyindir kedudukan Ma’ruf Amiin. Menurut mereka, keberadaan sang wakil presiden tak lebih dari sekadar simbol dan pajangan di depan kelas sekolah dasar. “Bagaimana mungkin kita menuju kemajuan jika negara ini dipimpin oleh pendusta dan sebuah foto pajangan?”

HENDRIK KHOIRUL MUHID  

Baca juga: Ini Surat Rektorat yang Panggil BEM UI karena Kritik Jokowi King of Lip Service

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

50 menit lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.


Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

1 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.


Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

4 jam lalu

Pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi (kiri) dengan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo, Respati Ardi-Astrid Widayani (kanan) di Wedangan Pendhopo Solo, Jawa Tengah, Senin malam, 4 November 2024. TEMPO/Septhia Ryanthie
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

Sehari usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Jokowi bertemu dengan paslon Pilkada Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.


Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

5 jam lalu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) usai menikmati sarapan di warung makan Soto Triwindu, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 27 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

Jokowi mengatakan setiap paslon memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan mereka.


AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

11 jam lalu

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, 19 September 2024. Dok. Istimewa
AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.


Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

12 jam lalu

Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saat debat perdana Pilkada Jateng 2024 di Semarang, Rabu (30/10/2024). ANTARA/I.C. Senjaya
Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin


FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

13 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.


Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

13 jam lalu

Paslon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil - Suswono, saat Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pemilihan Tahun 2024, Concert Hall Ecovention Ancol, Jakarta, Minggu, 27 Oktober 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.


Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Antrean mengular di check in counter Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang Banten saat akhir libur panjang perayaan hari raya Waisak pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.