Pemda Diminta tak Ragu Gunakan Instrumen Keuangan APBD untuk Kendalikan Inflasi


INFO NASIONAL -- Pemerintah daerah (Pemda) diminta tak ragu menggunakan instrumen keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 24 Oktober 2022.

Mendagri meminta Pemda untuk mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), bansos reguler, Dana Desa, Dana Transfer Umum (DTU), hingga program bantuan lain dari pemerintah pusat.“Untuk (mengendalikan inflasi) rekan-rekan (Pemda) tidak ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD azyang ada, dan sekaligus juga bekerja sama dengan stakeholder di daerah, Forkopimda,” katanya.

Sebagaimana hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) akhir September 2022, kata Mendagri, baik data month-to-month maupun year-to-year, terjadi kenaikan inflasi di daerah. Mendagri meminta kepala daerah memberikan atensi terhadap penyebab inflasi dan mencari solusinya. Khususnya dengan cara mendorong Pemda menggunakan instrumen keuangan yang berasal dari APBD, salah satunya BTT.

“BTT ini akumulasi dari provinsi, kabupaten/kota itu adalah 13 triliun lebih, yang baru terpakai adalah 2,10 triliun. Artinya masih ada lebih kurang 11 triliun yang belum menggunakan BTT, ini penggunaannya baru 16,04 persen. Sebagian memang digunakan untuk bencana, tapi sebagian lagi bisa digunakan untuk intervensi (pengendalian) inflasi, baik dalam bentuk bantuan langsung, bantuan transportasi kepada penyediaan sarana transportasi, dan lain-lain,” ujar dia. 

Anggaran lain yang perlu direalisasikan oleh Pemda yaitu dana bansos seluruh provinsi dan kabupaten/kota, yang berjumlah lebih kurang Rp11,79 triliun, sementara yang terpakai baru Rp5,79 triliun. Selain itu, Mendagri juga meminta Pemda untuk menggunakan Dana Desa yang dimiliki, karena anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan optimal oleh desa.

“Untuk Dana Desa yang sudah disalurkan, ini yang tertinggi adalah di Bali 84,86 persen, (kemudian) DIY, Jateng, NTB, Bangka Belitung, Jatim, Gorontalo, dan seterusnya. Sementara yang rendah, baru ada yang tiga persen Dana Desanya disalurkan, mungkin kurang administrasi dan lain-lain. Mohon pengawasan rekan bupati/wali kota yang punya desa,” kata dia. 

Mendagri pun menegaskan, political will (keinginan politik) kepala daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing sangat penting. Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penghargaan bagi daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan pemberian dana insentif.

Masalah pengendalian inflasi, kata Mendagri, merupakan isu prioritas karena memiliki dampak yang besar. Dalam menghadapi inflasi, kepala daerah akan diuji kepemimpinannya. Kepala daerah juga dituntut untuk melakukan komunikasi publik yang baik, sehingga tidak membuat masyarakat panik, ketakutan, hingga over-reaktif.

“Naikkan (inflasi) sebagai isu nomor satu. Ini bukan main-main, karena tadi kita sudah lihat data-data internasional, data-data negara-negara lain. Sudah banyak yang inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional,” ujar dia. 

 






Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

56 menit lalu

Heru Budi Sebut 3 Nama Calon Sekda DKI Sudah Diserahkan ke Mendagri

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) sudah berada di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk selanjutnya dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Solidaritas Meminta Keadilan

13 jam lalu

Solidaritas Meminta Keadilan

Delapan provinsi kepulauan berjuang bersama karena selama ini ketimpangan DAU membuat Jawa sejahtera sendirian.


Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

13 jam lalu

Menunggu Lampu Hijau Pemerintah

Pemerintah mengklaim 75 persen isi RUU Daerah Kepulauan sudah diakomodasi dalam undang-undang. Perlu memasukkan isu-isu terkini dalam draf rancangan undang-undang.


Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

13 jam lalu

Kepastian Hukum agar Kepulauan Berdaya

RUU Daerah Kepulauan kembali diperjuangan setelah 18 tahun tanpa pembahasan di DPR. Pemerintah masih enggan membahas.


Ali Mazi: Kami Menuntut Keadilan, Bukan Otonomi

14 jam lalu

Ali Mazi: Kami Menuntut Keadilan, Bukan Otonomi

BKS Provinsi Kepulauan memperjuangan Rancangan Undang-undang Daerah Kepulauan.


HikVision ColorVu AI Camera CCTV: Tepat, Aman, dan Akurat

18 jam lalu

HikVision ColorVu AI Camera CCTV: Tepat, Aman, dan Akurat

Kamera CCTV yang sudah dilengkapi teknologi AI ini memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kamera CCTV konvensional.


Insentif Pajak untuk Energi Hijau

18 jam lalu

Insentif Pajak untuk Energi Hijau

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk menanggulangi perubahan iklim.


BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Kembangkan Smart City

20 jam lalu

BNI dan Pemkot Cilegon Kerja Sama Kembangkan Smart City

Sinergi ini berfokus pada pengembangan ekosistem dan dukungan untuk program digitalisasi di Kota Cilegon.


Gubernur BI: Ekonomi 2023 Tumbuh 5 Persen Meski Global Belum Bersahabat

21 jam lalu

Gubernur BI: Ekonomi 2023 Tumbuh 5 Persen Meski Global Belum Bersahabat

Gubernur BI Perry Warjiyo yakin bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh.


Yakin Ekonomi 2022 Tumbuh 5 Persen, Gubernur BI: Global Hanya 3 Persen

23 jam lalu

Yakin Ekonomi 2022 Tumbuh 5 Persen, Gubernur BI: Global Hanya 3 Persen

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan inflasi setelah penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu, turun lebih cepat dari yang diperkirakan.