INFO NASIONAL – Pengusaha kerap meminjam uang untuk menjalankan bisnisnya, dengan usaha dan kerja keras, omzetnya pun besar dan berkembang. Ketika sudah besar, usahanya pun semakin dikenal dan dipercaya. Hasilnya, pelanggan pun meningkat.
Seperti pengusaha, pemerintah juga demikian. Agar akses lebih mudah, di daerah pun dilakukan pembangunan jalan. Jalanan ini, nantinya bisa menjadi jalur perdagangan baru dan menghasilkan biaya yang lebih murah. Investor pun bakal tertarik untuk mengembangkan daerah.
Untuk pembangunan ini, membangun sistem dan sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat juga diperlukan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Diharapkan, mereka nanti bisa meneruskan pembangunan bangsa dengan lebih baik.
Para generasi penerus ini lah yang digadang akan mendongkrak ekonomi Indonesia di tahun 2045. Generasi penerus itu merupakan bonus demografi yang akan menjadikan negara ini menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar.
Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang menyiapkan sisi infrastruktur, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, sarana prasarana sosial, dan lain sebagainya. Sehingga ketika momentum itu datang, Indonesia sudah siap.
Hal itu yang mengakibatkan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial menjadi naik. Sementara belanja subsidi konsumsi masyarakat menjadi jauh berkurang. Filosofinya adalah utang itu baik apabila menghasilkan sesuatu, yang di jangka panjang, menghasilkan peningkatan kemampuan untuk membayarnya.
Sebagai sektor-sektor prioritas, pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, sebagian besar memang baru akan menuai hasil pada jangka menengah-panjang dan ini tentu bukan berarti tidak produktif. Keberlanjutan pembangunan dan komitmen semua pihak sangat krusial untuk menggunakan momentum saat ini. Tidak menyia-nyiakan upaya pemerintah saat ini adalah kontribusi yang sangat akan memudahkan pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia.
Pembangunan Proyek Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Di tengah situasi Pandemi Covid-19, pengelolaan SBSN pada tahun 2020 mencatatkan kinerja yang baik. Dari total alokasi SBSN Proyek sebesar Rp 23,3 triliun, yaitu alokasi setelah refocusing anggaran tahun 2020 untuk 744 proyek pada 11 K/L, dapat direalisasikan sebesar Rp 21,1 triliun atau 90,96 persen. Beberapa instrumen utang, seperti Pinjaman Proyek dan SBSN Proyek diyakini memberikan banyak manfaat.
Hal ini menunjukkan bahwa di tengah situasi Pandemi Covid-19, pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai melalui SBSN tetap berjalan dengan baik serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan upaya pemulihan perekonomian negara melalui belanja sektor infrastruktur.
Melalui pelaksanaan SBSN Proyek tahun 2020 tersebut, berhasil dilakukan penyelesaian beberapa infrastruktur untuk pelayanan masyarakat, antara lain Jembatan Holtekamp di Papua, gedung perkuliahan dan fasilitas pendidikan tinggi baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama, laboratorium dan fasilitas riset teknologi di LIPI, LAPAN, dan BATAN, serta sarana dan prasarana transportasi baik perkeretaapian, bandar udara, maupun fasilitas pelabuhan di Kementerian Perhubungan.
Khusus di sektor perkeretaapian, pada tahun 2020 Pemerintah melalui SBSN Proyek masih terus mengupayakan penyelesaian pembangunan beberapa jalur kereta api, antara lain jalur kereta api trans Sumatra, jalur kereta api trans Sulawesi, dan penyelesaian pembangunan jalur ganda (double track) kereta api selatan Jawa yang membentang dari Cirebon-Kroya-Solo-Surabaya, yang mana sebagian besar diantaranya sudah memasuki fase konstruksi tahap akhir dan beberapa segmen bahkan sudah dapat dioperasionalkan di tahun 2021.
Pengelolaan Utang Dilakukan Hati-hati
Pemerintah terus menjaga prinsip dasar kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Sampai saat ini Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang menerapkan batasan ketat dalam hal defisit dan rasio utang terhadap PDB sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang. Relaksasi terhadap batasan defisit APBN terhadap PDB untuk penanganan Covid-19 hanya bersifat sementara.
Sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 di bawah kepemimpinan bersama Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Finlandia Annika Saarikko sebagai co-chairs. 12 Oktober 2022. DOK KEMENKEU
Upaya pengendalian utang telah dilakukan melalui upaya menurunkan defisit APBN dari 6,1 persen pada tahun 2020 menjadi 4,57 persen pada tahun 2021 dan diperkirakan menurun kembali di tahun 2022 menjadi 3,92 persen (outlook Laporan semester I 2022). Penurunan akan terus dilakukan pemerintah hingga di bawah 3 persen pada tahun 2023 searah dengan UU Keuangan Negara dan merupakan upaya menuju konsolidasi fiskal.
Sementara itu, batasan utang 60 persen terhadap PDB tetap diberlakukan (tidak direlaksasi) sehingga akumulasi utang tetap manageable dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka panjang. Juga, Pengelolaan utang Pemerintah selalu dijalankan sesuai peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dipantau oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.
Pemerintah senantiasa menyiapkan strategi untuk memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman. Sesuai dengan guidelines pengelolaan utang IMF dan World Bank, risiko pengelolaan utang masih terkendali, di antaranya terlihat dari risiko suku bunga mengambang (variable rate) dan suku bunga tetap (fixed rate) yang selalu dikelola dengan hati-hati.
Dalam rangka memitigasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan akan valuta asing, porsi valas terus menurun dari 44,6 persen pada tahun 2015 menjadi 28,9 persen pada akhir Agustus 2022. Per 31 Agustus 2022, rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 38,30 persen sehingga masih jauh di bawah ambang batas rasio utang ke PDB yaitu 60 persen sesuai UU nomor 17 Tahun 2003. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.
Dalam rangka pengendalian utang, pemerintah menurunkan defisit APBN dan menjalankan konsolidasi fiskal dengan target defisit APBN di bawah 3 persen tahun 2023. Dilakukan juga beberapa langkah riil yang untuk penurunan kebutuhan pembiayaan utang serta mengelola dan memastikan kelancaran pembayaran pokok dan bunga utang.
Di antaranya, optimalisasi pembiayaan non-utang, mengendalikan risiko utang melalui disiplin melakukan pengadaan utang dengan memprioritaskan sumber domestik untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan mengutamakan tingkat bunga tetap untuk mengendalikan risiko tingkat bunga, optimalisasi sumber pembiayaan alternatif dan sustainable seperti blended financing, dan public private partnership/KPBU, penjaminan pemerintah, SDGs dan Green Financing, dan termasuk non-utang dengan tujuan mengurangi beban pengadaan utang baru yang akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan utang.
Selain itu, terdapat juga pendalaman pasar SBN domestik untuk memperkuat kestabilan pasar keuangan dalam negeri, pelaksanaan liability management secara konsisten melalui skema loan conversion, buyback dan debt switch untuk SBN. Sinergi dengan BI (SKB dan The Macroprudential Liquidity Buffer) yang direncanakan akan berakhir di 2022, serta pelaksanaan reformasi fiskal yang komprehensif baik dari sisi pendapatan maupun belanja (dibuktikan dengan terbitnya UU HPP dan UU HKPD).
Seluruh strategi dan peran aktif ini dilakukan untuk mengelola level cicilan utang dan bunga yang dalam batas kemampuan fiskal sehingga kesinambungan fiskal dapat terjaga dan memastikan peran APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.
Semuanya ini diharapkan akan mendukung transisi yang lancar untuk mewujudkan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 serta dalam menciptakan fiscal space yang lebih besar dalam jangka panjang. Pemerintah mendorong kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung tercapainya tujuan ekonomi.
