Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Fakta Pemanggilan Pati Polri ke Istana, Setelah Kasus Sambo, Tragedi Kanjuruhan, Teddy Minahasa

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelum menyampaikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelum menyampaikan pengarahan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan Perwira Tinggi alias Pati Polri dari Kapolres hingga Kapolda dipanggil untuk menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat 14 Oktober 2022, .

Belakangan, diketahui bahwa pemanggilan tersebut berisi pengarahan untuk memperbaiki segala aspek kepolisian guna meningkatkan kepercayaan publik. “Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan arahan Jokowi dalam konferensi pers.

Berdasarkan catatan Tempo, pemanggilan seluruh Petinggi Polri ini merupakan tindakan pertama kali selama kepemimpinan Jokowi sebagai presiden. Lantas, apa sajak fakta-fakta dari pemanggilan ini?

Baca: 5 Kisah Teladan Polisi Jenderal Hoegeng, Pesannya: Anggota Polri Jangan Sampai Dibeli

Fakta Pemanggilan Pati Polri oleh Presiden Jokowi

1. Ratusan Petinggi Polri Datang Bersamaan dengan  Bus

Merujuk hasil pantauan Tempo, ratusan perwira yang dipanggil ini turun secara ramai-ramai dari bus di ujung Jalan Veteran III di samping kompleks Istana Kepresidenan. Kemudian, para petinggi ini berjalan bersama menuju Gedung Krida Bhakti. Sementara itu, sesi pengarahan diketahui mulai pukul 14.00 WIB.

2. Perwira Tinggi Dilarang Membawa Ponsel dan Ajudan

Pemandangan menarik dalam pantauan tersebut adalah ratusan Petinggi Polri tersebut dilarang untuk membawa ponsel dan ajudan. Terlebih lagi, mereka yang hadir tidak tampak mengenakan tongkat, topi, ataupun pernak-pernik yang menunjukkan jabatan tinggi.

Larangan ini pun dikonfirmasi langsung oleh salah seorang kapolres. "Iya enggak bawa handphone," kata Kapolres Sumbawa AKBP Henry Novika Chandra kepada Tempo.

3. Di Hari yang Sama, Irjen Pol Teddy Minahasa Ditangkap soal Narkoba

Di hari yang sama, Jumat pagi, 14 Oktober 2022, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dari Markas Besar Polri diketahui melakukan penangkapan terhadap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa atas dugaan keterlibatan pengedaran narkoba.

Kemudian, pada sore hari, Kapolri Listyo Sigit Prabowo membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari keterangan sejumlah pengedar narkoba yang didapat oleh Polda Metro Jaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar hal tersebut (keterangan para pengedar narkoba), saya minta tadi pagi Kadiv Propam untuk menjemput dan memeriksa Irjen TM (Teddy Minahasa)” kata Listyo Sigit dalam keterangan resminya.

4. Pemanggilan Dilakukan 2 Minggu Usai Tragedi Kanjuruhan

Sebelum pemanggilan ratusan perwira tinggi oleh presiden berlangsung, publik memang diresahkan oleh sejumlah tindakan polisi belakangan ini. Secara kronologis, pemanggilan ini terjadi sekitar dua minggu usai Tragedi Kanjuruhan menewaskan lebih dari 127 penonton sepak bola.

Dalam peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu, sejumlah pihak menilai Polri perlu bertanggung jawab karena telah menembakkan gas air mata sehingga menyebabkan penonton panik, berhamburan, dan saling dorong hingga terinjak-injak dan meninggal dunia.

5. Kompolnas Benny Mamoto Bantah Presiden Jokowi Marah

Walaupun momen pemanggilan ini bertepatan dengan penurunan kepercayaan publik kepada institusi Polri, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional alias Kompolnas Benny Mamoto membantah bahwa Presiden Jokowi marah-marah dalam sesi pengarahan tersebut. 

"Enggak (marah). Hanya stressing (menekankan) supaya cepat naik (kepercayaan publik terhadap polri)," kata Benny Mamoto. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta polisi agar tidak lagi melakukan sejumlah pelanggaran dan melayani publik dengan lebih baik.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca juga: Kejadian Beruntun di Tubuh Polri, Setahun Lalu Kapolri Listyo Sigit Katakan Soal Ikan Busuk

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

3 jam lalu

Batasan usia pensiun Polri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Foto: Canva
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.


Kapolri Rekrut Casis Bintara yang Jarinya Putus karena Dibegal

3 jam lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit saat menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kapolri Rekrut Casis Bintara yang Jarinya Putus karena Dibegal

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut Satrio Mukhti calon siswa (casis) Bintara Polri yang jarinya putus karena dibegal


Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

8 jam lalu

Aktivitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. BPJS Kesehatan meluncurkan data sampel yang mewakili seluruh data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Data ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TEMPO/Tony Hartawan
Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

16 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

1 hari lalu

Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

1 hari lalu

Armia Fahmi yang saat ini menjabat Wakapolda Aceh telah mendaftar ke Partai Aceh (PA) sebagai bakal calon Bupati Aceh Tamiang. Foto: Istimewa
Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.


DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

1 hari lalu

Sejumlah tersangka dalam konferensi pers terkait Pengungkapan Kasus Illegal Fishing Penyelundupan Benih Bening Lobster di Wilayah Bogor, Jawa Barat di Gedung Aula R.P. Soedarsono Direktorat Polisi Air (Ditpolair) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 17 Mei 2024. Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagalkan penyelundupan sekitar 91.246 ekor benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.