TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat meminta Presiden maupun para pembantunya tidak mengooptasi dan menggergaji hak partai politik sebagai entitas berdaulat. Pernyataan ini dilontarkan menanggapi sinyal Istana yang hendak melakukan reshuffle kabinet usai pendeklarasian Anies Baswedan capres oleh Partai NasDem.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai apa yang dilakukan NasDem merupakan tugas dan tanggung jawab politik sesuai amanat konstituen. Menurutnya, tekanan dan intimidasi yang muncul setelah NasDem mendeklarasikan capres menunjukkan kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki.
“Tekanan, intimidasi, dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki,” kata Herzaky kepada Tempo, Jumat, 14 Oktober 2022.
Demokrasi dinilai makin bobrok
Herzaky mengatakan tekanan dan intimidasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya sosok lain di luar kelompok penguasa. Menurutnya, upaya ini juga untuk menahan sosok yang dianggap berbeda tampil dan berlaga di kontestasi 2024. Jika benar demikian, kata dia, maka demokrasi Indonesia menjadi semakin bobrok.
“Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok,” ujarnya.
Alih-alih sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan, Herzaky meminta Presiden dan koalisinya berfokus memperbaiki nasib rakyat. Apalagi, kata dia, iklim demokrasi Indonesia makin tidak kondusif.
“Harapannya, Presiden Jokowi dan koalisinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan,” kata dia.
Sebelumnya, Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau penggantian menteri di kabinetnya. Ia tidak menampik saat ditanya media ihwal kaitan reshuffle dengan pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres oleh Partai NasDem.
"Rencana selalu ada," kata Jokowi saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022.
Adapun Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut partainya mendukung rencana reshuffle tersebut. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat.
“Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi. Karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022.
Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Pernyataan Hasto merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai NasDem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi.
“Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk mengevaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah Presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi misi Presiden,” ujarnya.
IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO
Baca: Tanggapi Sinyal Reshuffle Usai Pendeklarasian Anies, Demokrat: Publik Bisa Menilai
