Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono Tetap Jabat Kasatpres di Istana

image-gnews
Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. ANTARA
Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono menyatakan dirinya tetap bakal menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana Kepresidenan. Heru menjabarkan, menurut aturan dirinya harus tetap menjabat sebagai Kasetpres yang merupakan pejabat Eselon 1 agar bisa menjadi Pj Gubernur. 

"Tapi nanti akan ada pelaksana tugas harian (Plh) yang menjalankan tugas saya di Istana," ujar Heru saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Oktober 2022. 

Heru menyebut Plh tersebut bisa diambil dari Kepala Deputi atau Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden. Kewenangan penentuan Plh bakal sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

"Nanti saya juga akan tetap bertugas ke Istana, mungkin seminggu sekali. Dekat kan dari Balai Kota ke Istana," ujar Heru. 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan Heru Budi Hartono terpilih dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA) pada Jumat, 7 Oktober 2022. Sidang itu memilih satu nama dari tiga Pj Gubernur.

Adapun ketiga orang tersebut, antara lain Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. Beni menyebut Keputusan Presiden atau Keppres Jokowi tentang pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta bakal terbit pekan ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekilas mengenai Heru Budi Hartono, dia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014.

Pada 2008, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Setelahnya, ia juga sempat menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) pada 2013. Pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Heru menempati posisi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Bakal Normalisasi Kali Ciliwung, Heru Budi Hartono Sebut Tak Harus dengan Menggusur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

21 jam lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Kemendagri Perkuat Sistem Pemetaan Data Wilayah Rawan Bencana

Kemendagri tengah memperkuat dukungan data untuk program pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.


Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

2 hari lalu

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, membuka Rapat Kerja dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin di Jakabaring Selatan, 16-17Juli 2024. Dok. Pemkab Banyuasin.
Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi atas peningkatan target pelayanan yang terus dilakukan oleh Pemkab Banyuasin di bawah komando Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam.


Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

4 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berbincang dengan warga saat blusukan di Gang I Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Soal Pengganti Gibran Rakabuming Jika Mundur sebagai Wali Kota Solo

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Lantas, siapa penggantinya?


Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

4 hari lalu

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Murtono menjelaskan tentang kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sekda Kota Solo Buka Suara Soal Kabar Gibran Akan Mundur dari Wali Kota

Sekda Kota Solo buka suara seputar kabar pengunduran diri Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya saat ini


Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

4 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kiri) berbicang dengan Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo (kanan) usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dikabarkan Akan Mundur Sebagai Wali Kota Solo Akhir Juli, Ini Respons Gibran

Gibran dikabarkan bakal mundur sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.


Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

8 hari lalu

Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Supadi.  Instagram DPRD Rembang)
Ketua DPRD Rembang Dikabarkan Ditahan Otoritas Arab Saudi, Ini Profilnya

Ketua DPRD Rembang, Supadi, dikabarkan ditahan oleh otoritas Arab Saudi, ini profilnya


Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mendagri Minta Pemda di Sumatra Segera Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri Tito Karnavian menemukan ada beberapa daerah yang belum mencairkan anggaran untuk Pilkada Serentak.


Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Minta Pemda di Sumatera Bantu Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

Kemendagri telah menyerahkan DP4 Pilkada serentak seluruh provinsi di Sumatera. Jumlah pemilih mencapai 43 juta orang.


Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

13 hari lalu

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo, (kiri) saat menjadi narasumber dalam kegiatan Coaching Clinic  kepada Perangkat Daerah Kota Bogor di Aula Mahoni, Pondok Kapilih Pacawati, Caringin, Bogor pada Jumat, 5 Juli 2024.  Dok. Kemendagri.
Inovasi Belum Menyeluruh, Kepala BSKDN Minta Pemkot Bogor Maksimalkan Potensi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi inovasi di masing-masing unit kerja.


Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

14 hari lalu

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

Berbagai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mulai dirasakan warga meski belum genap memimpin Jakarta selama dua tahun.