Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Amnesty International Indonesia mencatat kebebasan sipil di Indonesia selama kurun waktu 2019-2022 terus tergerus dengan temuan 328 kasus serangan fisik dan serangan digital.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan negara terus-menerus menekan suara kritis dan juga membiarkan tekanan tersebut dilakukan oleh aktor nonnegara yang rata-rata berakhir dengan impunitas. 

“Walaupun pejabat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo, berulang kali menyatakan komitmennya untuk menghormati dan melindungi kebebasan sipil, namun data dan faktanya justru berkata lain. Kebebasan tergerus dari atas dan dari bawah. Ini harus diperbaiki pemerintah Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 7 Oktober 2022.

Laporan Amnesty berjudul “Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia” menemukan fakta merebaknya serangan terhadap kebebasan sipil, yang setidaknya meliputi 328 kasus serangan fisik dan serangan digital dengan 834 korban.

Menurut Amnesty International Indonesia, serangan dari atas berasal dari aktor-aktor negara yang didominasi oleh aparat. Sedangkan serangan dari bawah berasal dari para individu dan kelompok non-negara, yang kerapkali turut menyerang orang lain yang kritis terhadap negara.

Selama tiga tahun terakhir, serangan dari kedua arah tersebut menggerus ruang publik dan berakibat hilangnya hak-hak asasi para aktivis, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan demonstran. Laporan ini disusun berdasarkan 52 wawancara dengan para aktivis, mahasiswa, advokat, jurnalis, pegawai pemerintah, termasuk bersumber dari berkas resmi perkara. 

Kasus terbaru terjadi pada jurnalis Narasi

Laporan itu mendokumentasikan tergerusnya ruang publik untuk kritik dan protes dalam tiga tahun terakhir akibat gelombang serangan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, berserikat, keamanan pribadi, dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang.

“Peretasan terhadap puluhan jurnalis Narasi akhir September membuktikan masalah ini masih terus berlanjut,” kata Usman. 

Dari 23 sampai 30 September 2022, setidaknya 37 anggota tim redaksi Narasi TV menjadi korban peretasan atau percobaan peretasan. Situs Narasi pun mendapatkan serangan DDoS yang menyertakan ancaman pembunuhan berpesan “Diam atau mati.” Sampai saat ini ditulis, penyelidikan terhadap peretasan ini masih berlangsung.

Sejak 2020 hingga Juni 2022, berbagai survei memperkuat indikasi tergerusnya kebebasan sipi. Survei Indikator Politik Indonesia, misalnya, menemukan 60,7 persen responden setuju saat ini orang-orang lebih takut untuk menyuarakan pendapat mereka, 57,1 persen merasa lebih sulit untuk menggelar demonstrasi, dan 50,6 persen berpikir semakin banyak orang yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh pemerintah karena perbedaan pendapat dengan penguasa.

“Sebagian besar pelaku serangan dan ancaman ini tidak mendapat hukuman dari negara. Akibatnya menciptakan iklim ketakutan,” kata Usman. 

Penyalahgunaan UU ITE

Salah satu sebab maraknya serangan kebebasan sipil adalah penyalahgunaan sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama berlaku pada 2008 dan diamandemen pada 2016. Usman menilai sejumlah pasal dalam UU ITE sangat ambigu sehingga sering digunakan sebagai dasar pelaporan polisi, bahkan penangkapan dan penahanan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

UU ITE telah digunakan untuk mengadili, dan dalam banyak kasus, menghukum beragam orang seperti jurnalis yang melaporkan kasus korupsi, akademisi yang mengkritik kebijakan universitas, dan konsumen yang membuat ulasan kritis.

Antara Januari 2019 hingga Mei 2022, Amnesty mencatat setidaknya 316 kasus penyalahgunaan UU ITE yang melanggar hak kebebasan berekspresi dengan total setidaknya 332 korban. Bahkan, ketika tidak ada yang dijadikan tersangka sekalipun, ancaman pidana telah digunakan untuk mengintimidasi pengkritik pemerintah. Ini dialami oleh seorang warga Slawi, Jawa Tengah, Maret 2021. Ia ditangkap karena unggahan komentarnya yang mempertanyakan pengetahuan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengenai sepak bola. Ia dianggap menyiratkan putra sulung Presiden Joko Widodo itu meraih jabatan melalui nepotisme. Kepolisian membebaskannya hanya setelah ia menghapus komentarnya dan meminta maaf secara publik.

Pada Februari 2021, setelah adanya serangkaian kritik publik terhadap UU ITE, termasuk oleh mantan pejabat pemerintah, Presiden Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk merevisi pasal-pasal bermasalah yang terkandung dalam UU tersebut. Pemerintah lalu mengajukan draf revisi UU secara terbatas pada Desember 2021 ke DPR, tetapi sejak itu belum ada pembahasan secara publik.

Pada Mei 2022, pemerintah melanjutkan pembahasan draf revisi RKUHP yang sebelumnya ditangguhkan karena protes publik yang meluas pada 2019. Pasal bermasalah RKUHP, seperti pasal penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal yang memidana demonstrasi tanpa izin, akan membatasi kebebasan sipil. Terlepas dari kritikan publik atas pasal bermasalah ini dan kurang terbukanya partisipasi publik dalam proses pembahasannya, Pemerintah dan DPR tetap berencana untuk mengesahkan RKUHP draf baru sebelum akhir tahun ini.

“Alih-alih merevisi UU yang telah banyak disalahgunakan untuk membatasi hak, termasuk kebebasan berekspresi, sikap pemerintah dan DPR justru berpotensi melanggengkan pasal otoriter semacam ini,” kata Usman.






Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

14 jam lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

18 jam lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

22 jam lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Keponakan Ayatollah Ali Khamenei Serukan Barat Putuskan Hubungan dengan Iran

1 hari lalu

Keponakan Ayatollah Ali Khamenei Serukan Barat Putuskan Hubungan dengan Iran

Keponakan perempuan pemimpin Iran tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyerukan agar negara-negara asing memutuskan segala hubungan dengan Tehran


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

1 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

1 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

3 hari lalu

Tunggu Hasil Autopsi, Keluarga Minta Kematian Prada Indra Wijaya Diusut

Prajurit TNI AU, Prada Indra Wijaya meninggal dunia di Markas Komando Operasi Udara III, Biak, Papua. Korban diduga sempat mengalami tindak kekerasan


Prajurit Tewas Diduga Alami Kekerasan di Makoopsud III Biak, TNI AU Tahan 4 Anggota

5 hari lalu

Prajurit Tewas Diduga Alami Kekerasan di Makoopsud III Biak, TNI AU Tahan 4 Anggota

TNI AU telah menahan empat orang prajurit untuk mendalami dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Muhammad Indra Wijaya di Makoopsud III, Biak


USAID dan Bappenas Kerja Sama untuk Bantu Percepatan Pembangunan di Papua

6 hari lalu

USAID dan Bappenas Kerja Sama untuk Bantu Percepatan Pembangunan di Papua

Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di Papua


KTT APEC Thailand: Polisi Tembakkan Peluru Karet untuk Bubarkan Unjuk Rasa

9 hari lalu

KTT APEC Thailand: Polisi Tembakkan Peluru Karet untuk Bubarkan Unjuk Rasa

Konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC di Thailand diprotes oleh para aktivis di Bangkok