Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

Presiden menyatakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta -  Apakah itu G30S TWKDalam catatan Tempo, G30S TWK merujuk pada peristiwa pemecatan 57 pegawai KPK sebab tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan alias TWK. Salah satu pegawai KPK yang tidak lolos adalah penyidik senior Novel Baswedan.

Sementara itu, mengutip cuitan salah satu pegawai KPK yang juga dianggap tidak lolos, Giri Suprapdiono, pada akun Twitter-nya, ia menyampaikan bahwa pimpinan KPK akan mengeluarkan SK atau Surat Keputusan pemecatan pada 30 September 2021.

Hari ini kami dapat SK (Surat keputusan) dari pimpinan KPK. Mereka memecat kami! Berlaku 30 September 2021,” tulis Giri di Twitter pada 15 September 2021 sebagaimana dikutip oleh Tempo. 

Menurut Giri, tanggal tersebut sengaja dipilih agar bertepatan dengan salah satu momentum sejarah paling gelap di Indonesia. 

Tak hanya istilah G30S TWK yang menjadi perbincangan publik, soal-soal yang ditanyakan dalam TWK juga mencuri perhatian. Pasalnya, banyak pegawai KPK yang mengaku ditanyai dengan soal-soal yang nyeleneh.

Beberapa pertanyaan ganjil yang diajukan adalah “Kenapa belum menikah?”, “Apakah bersedia jadi istri kedua?”, “Apakah membaca doa qunut?”, “Apakah ikut merayakan natal?”, dan “Apakah masih memiliki hasrat seksual?”

Perlu diketahui bahwa asesmen TWK ini ditujukan sebagai salah satu proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara alias ASN. Alhasil, 57 pegawai KPK yang tidak lolos tersebut terpaksa harus dipecat dan dikeluarkan oleh lembaga antirasuah ini.

Apa itu IM57+ Institute?

Sejak dikeluarkan dari KPK, 57 pegawai tersebut memilih untuk mendirikan semacam lembaga nirlaba bernama IM57+ Institute. Huruf I dan M dalam nama tersebut merupakan singkatan dari istilah Indonesia Memanggil.

Mengutip dari situs resmi IM57+ Institute, organisasi ini merupakan perkumpulan nirlaba yang dimaksudkan untuk menjadi wadah gerakan antirasuah dengan menjunjung nilai-nilai partisipatif dan kontributif. 

IM57+ Institute juga mengeklaim bahwa kehadiran organisasi ini merupakan bentuk semangat para pendiri yang berasal dari 57 pegawai KPK yang dipecat pada 30 September 2021 bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti meskipun tidak tergabung dalam KPK. 

Guna menjalankan semangat tersebut, IM57+ Institute setidaknya menawarkan tiga strategi, yaitu penguatan partisipasi publik melalui investigasi independen; pengawasan kerja lembaga antirasuah melalui pengkajian, penelitian, dan advokasi; serta peningkatan kesadaran kritis masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi.

Sementara itu, terkait pemecatan 57 pegawai KPK, dalam laman resminya, IM57+ Institute menyebut bahwa pemecatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan adanya temuan 11 pelanggaran HAM dan perbuatan maladministrasi apabila merujuk pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman RI.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Dipecat dari KPK, Novel Baswedan: Sejarah akan Mencatat Kami Berbuat Baik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

17 menit lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

6 jam lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

9 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

10 jam lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

11 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

16 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

17 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

17 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

20 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

21 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.