Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw ANTARA/Tri Adi Santoso

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua. Paulus menilai Lukas tidaklah pantas menjadi seorang pemimpin.

"Dalam hati saya menangis melihat masyarakat yang ditinggal pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita ini, dan bikin malu menurut saya," kata Paulus Waterpauw saat ditemui di JCC, Jakarta, Kamis, 29 September 2022.

Apalagi, kata Paulus, lewat hedonisme yang ditunjukkan Lukas dengan menghabis-habiskan uang rakyat. "Lebih baik dia mundur saja daripada nanti dia ditangkap KPK," kata Kapolda Papua periode 2015-2021 ini.

Sebelumnya, KPK menetapkan Lukas menjadi tersangka kasus gratifikasi Rp 1 miliar. Belakangan, KPK menyatakan akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Lukas di kasino. 

Di tengah kasus ini berjalan, tim kuasa hukumnya menuding Paulus terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas oleh KPK. Paulus yang tak terima lantas melayangkan somasi 2 x 24 jam. Karena tak direspons, Paulus hari ini memastikan akan melaporkan tim kuasa hukum Lukas ke Bareskrim Polri. 

"Hari ini kami laporkan di Bareskrim Polri, itu kewajiban hukum," kata Paulus. "Saya sebagai mantan penegak hukum, ya kita ikuti saja proses yang berlangsung. Hak mereka untuk nanti menjawab."

Tak hanya tudingan dari tim kuasa hukum Lukas, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief juga bersuara dan menyebut ada urusan Jokowi yang meminta posisi Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang dekat Istana. Permintaan disampaikan sebelum Lukas jadi tersangka. Lukas adalah Ketua DPD Demokrat Papua, sebelum dicopot pada hari ini oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga membantahnya. "Tidak benar bahwa ada utusan Presiden Jokowi yang pernah datang ke Partai Demokrat untuk merundingkan jabatan Wakil Gubernur Papua," kata dia pada 24 September lalu.

Tapi hari ini, Paulus justru membenarkan bahwa dirinya diminta untuk mengisi kursi Wakil Gubernur Papua yang ditinggalkan oleh Klemen Tinal. Klemen yang merupakan kader Golkar itu meninggal dunia pada 21 Mei 2021.

Permintaan datang dari Ketua Umum Golkar yaitu Airlangga Hartarto yang datang langsung ke Papua, karena Klemen juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Papua. Sehingga, kata dia, Airlangga memang berhak meminta pengganti Klemen dari partainya sendiri. "Itu sesungguhnya hak Golkar untuk Wagub, bukan hak Demokrat," kata dia.

Meski yang meminta Airlangga, Paulus membantah diartikan sebagai utusan Jokowi. "Oh tak ada, tak ada, itu bukan urusan presiden. Itu keterpanggilan saya sebagai anak daerah. Kedua itu haknya Golkar, jadi Pak Airlangga datang dan sampaikan langsung," ujarnya.

Baca: Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

59 menit lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

1 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

3 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

4 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

4 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

6 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

12 jam lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

13 jam lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

2 hari lalu

Peneliti ISESS: Kalau Kapolri Serius Ingin Bersih-bersih, Gandeng KPK dan PPATK

Kapolri diminta gandeng PPATK dan KPK jika ingin bersih-bersih di tubuh Polri. Ini dilakukan agar mengetahui aliran transaksi perwira polri.