Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menyaksikan pembuatan olahan makanan berbahan dasar sorgum hasil kreasi siswa SMK PGRI 2 Kudus, Jawa Tengah, Jumat 12 Agustus 2022. (ANTARA/HO-KSP)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Enembe sebelumnya mangkir dari panggilan KPK karena mengaku sakit. 

Selain itu masyarakat pendukung Enembe saat ini masih berjaga-jaga di depan rumah sang gubernur. Mereka tak ingin Enembe keluar dari Papua. Menanggapi kondisi ini, Moeldoko mengatakan, jika Enembe masih tidak kooperatif dengan penyidik, bisa saja TNI dikrerahkan.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Seperti itu," ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2022. 

Moeldoko menyebut seluruh masyarakat harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Ia juga menyayangkan dugaan penyelewengan uang negara oleh Enembe. Menurut dia, uang yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Papua harusnya digunakan untuk pemerataan pembangunan. 

"Jangan sampai kegiatan afirmatif itu diselewengkan. Saya tidak berhak mengadili, tapi siapa pun harus bertanggung jawab di depan hukum. KPK juga harus lebih keras lagi," kata Moeldoko. 

Sebelumnya, kesehatan menjadi alasan Lukas Enembe mangkir 2 kali dari panggilan KPK. Pertama pada pemeriksaan 12 September 2022 dan kedua pada 26 September 2022. Pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya sudah menderita stroke dari 2018. Lukas, kata dia, mondar-mandir ke Singapura untuk menjalani perawatan. Kondisi Lukas, kata dia, makin memburuk 2 bulan belakangan ini.

Namun, KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit. Menurut KPK, tim dokter Enembe kesulitan menjawab sejumlah pertanyaan dari dokter KPK.

 "Ketika bertanya kepada tim medisnya, ternyata tidak bisa memberi jawaban yang kami butuhkan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di kantornya, Senin, 26 September 2022.

Menurut Ali peristiwa itu terjadi ketika kuasa hukum dan dokter Lukas Enembe menyambangi gedung komisi antirasuah pada Jumat, 23 September 2022. Kedatangan mereka untuk meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Lukas. Lukas dijadwalkan diinterogasi penyidik KPK pada Senin, 26 September 2022.

Ali menuturkan dokter Lukas menyerahkan dokumen rekam medis pasiennya. Saat itu, KPK juga menghadirkan tim dokter lembaganya. Tim dokter KPK, kata dia, kemudian menganalisis dokumen medis tersebut dan bertanya kepada dokter Lukas, namun tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. "Mereka tak bisa menjelaskan hal teknis terkait dengan kesehatan," kata dia.

Ali mengatakan KPK menjunjung tinggi hak asasi tersangka dengan memperhatikan kesehatannya. Namun, kondisi kesehatan itu harus juga bisa dibuktikan. KPK berencana menggandeng Ikatan Dokter Indonesia untuk memeriksa kesehatan Lukas. Bila hasil pemeriksaan IDI menyatakan Lukas butuh dirawat ke luar negeri, KPK akan mengabulkannya.

 Baca juga: Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

M JULNIS FIRMANSYAH I M ROSSENO AJI






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

17 menit lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

26 menit lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

2 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

3 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

4 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

4 jam lalu

Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Pengamat: Perubahan Pendekatan Papua Jadi Ujian

Yudo Margono diharapkan bisa merealisasikan kebijakan ihwal perubahan pendekatan dalam menangani konflik di Papua


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

5 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

11 jam lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

13 jam lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.