KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Aktivis yang tergabung dalam Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melakukan aksi refleksi malam memperingati kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 7 September 2022. Aksi memperingati 18 tahun kematian Munir itu digelar untuk mendorong Komnas HAM melanjutkan dan menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM hanya merupakan gimmick pemerintah.

Anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Ahmad Sajali mengatakan, adanya tim ini seakan-akan memperlihatkan bahwa negara sudah menyelesaikan pelanggaran HAM. 

Sajali menjelaskan, dalam rancangan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000. Adanya skema itu, juga akan berimplikasi terhadap pemenuhan yang berkaitan dengan non-yudisial seperti pengungkapan kebenaran, pemulihan korban hingga evaluasi negara dan instansi. 

"Kami tidak setuju dengan adanya Tim PPHAM ini. Meski ada dalih yang kerap diulang bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial tidak akan menghentikan proses penyelesaian," ujar Sajali saat dihubungi pada Selasa, 27 September 2022.

Lebih lanjut ia menuturkan, adanya skema lain yang bisa dijalankan dalam penyelesaian pelangaran HAM yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Di Indonesia, dulu pernah ada Undang-undang KKR, tetapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Jika belum adanya KKR lagi sampai hari ini jadi alasan pemerintah, semestinya bisa saja dengan mudah mendudukkan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM untuk segera menyeret pelaku ke pengadilan HAM," kata dia. 

Sebelumnya, Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu telah memulai rapat perdana di Surabaya, Jawa Timur pada Ahad, 25 September 2022.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukan Mahfud Md mengatakan, tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu.

"Nama timnya PPHAM. Bertugas menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai perwujudan tanggung jawab moral, politik kebangsaan, guna mengakhiri luka bangsa demi terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara," kata Mahfud MD kepada wartawan usai memimpin rapat perdana tersebut.

Menurut dia, latar belakang dibentuknya tim ini karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengalami kesulitan memproses perkara-perkaranya melalui mekanisme yudisial.

Mahfud mengatakan, lembaga yang memiliki wewenang menentukan pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM, yaitu melalui proses penyelidikan dan keputusan sidang pleno.

"Komnas HAM menyatakan saat ini tersisa 13 pelanggaran HAM berat. Sebanyak sembilan kasus terjadi sebelum dibuat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, empat kasus terjadi setelah keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000," ujar dia.

Muh Raihan Muzakki






Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

3 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

3 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

4 hari lalu

Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

Menkopolhukam Mahfud Md menyoroti keberadaan mafia hukum di negeri ini. Kemudian dia menyitir soal pesan Nabi tentang mengurus negara.


Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

4 hari lalu

Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

Mahfud MD bersama sejumlah ulama berpengaruh di Indonesia akan menghadiri konferensi mengenai kerukunan antaragama di India.


Alasan Jokowi Angkat Mardiono Jadi Utusan Khusus Presiden, Mahfud Md: Penuh Vitalitas dan Energi

7 hari lalu

Alasan Jokowi Angkat Mardiono Jadi Utusan Khusus Presiden, Mahfud Md: Penuh Vitalitas dan Energi

Mardiono dilantik Jokowi sebagai utusan khusus kerja sama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Mahfud sebut tenaganya masih dibutuhkan.


Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

7 hari lalu

Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

Guntur Hamzah resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.


Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

7 hari lalu

Presiden Jokowi Lantik Guntur Hamzah Gantikan Aswanto Sebagai Hakim MK Pagi Ini

Presiden Jokowi akan melantik Guntur Hamzah untuk menggantikan Aswanto sebagai Hakim MK pagi ini.


LPSK Ungkap Alasan Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Lagi

8 hari lalu

LPSK Ungkap Alasan Kasus Pelecehan Seksual di Kemenkop UKM Dibuka Lagi

LPSK sempat menyurati Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kasus pelecehan seksual di Kemenkop UKM bisa dibuka lagi


Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

8 hari lalu

Mahfud Md Sebut Kasus Dugaan Pemerkosaan di Kemkop dan UKM Dilanjutkan, SP3 Batal

Mahfud Md menyatakan kasus dugaan pemerkosaan di Kemenkop dan UKM terus berjalan. SP3 yang dikeluarkan polisi dibatalkan.


8 Temuan Investigasi Kerangkeng Manusia di Langkat: Proses Masuk Korban hingga Disiksa

8 hari lalu

8 Temuan Investigasi Kerangkeng Manusia di Langkat: Proses Masuk Korban hingga Disiksa

Tim Advokasi Penegakan HAM menemukan 8 temuan dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Apa saja?