Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada media usai menerima audiensi dari ayah mendiang Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Samuel Hutabarat dan Persatuan Marga Hutabarat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022. Mahfud menyebut kasus penembakan Brigadir J bukanlah kriminal biasa dan terdapat faktor psiko-hirarki, psiko-politis, dan faktor lainnya yang membuat penyidikan kasus memakan waktu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -  Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu memulai rapat perdana di Surabaya, Jawa Timur pada Ahad, 25 September 2022.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukan Mahfud Md mengatakan, tim ini  tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi yang Berat Masa Lalu.

"Nama timnya PPHAM. Bertugas menyelesaikan secara nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai perwujudan tanggung jawab moral, politik kebangsaan, guna mengakhiri luka bangsa demi terciptanya kerukunan berbangsa dan bernegara," kata Mahfud MD kepada wartawan usai memimpin rapat perdana tersebut.

Menurut dia, latar belakang dibentuknya tim ini karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengalami kesulitan memproses perkara-perkaranya melalui mekanisme yudisial.

Mahfud mengatakan, lembaga yang memiliki wewenang menentukan pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM, yaitu melalui proses penyelidikan dan keputusan sidang pleno.

"Komnas HAM menyatakan saat ini tersisa 13 pelanggaran HAM berat. Sebanyak sembilan kasus terjadi sebelum dibuat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, empat kasus terjadi setelah keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000," ujar dia.

9 Kasus Pelanggaran HAM Sebelum Terbit UU Nomor 26 Tahun 2000

Mahfud mengatakan, terdapat beberapa kasus yang telah diajukan Komnas HAM melalui mekanisme yudisial. Dua di antaranya kejadian HAM berat yang terjadi sebelum diterbitkan UU Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pascajajak pendapat di Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok.

Selanjutnya: Peristiwa Abepura






KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

9 jam lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

2 hari lalu

Mahfud MD Akui Aparat Hukum Perlu Dibenahi Soal Mafia Jelang Pemilu 2024

Mahfud Md mengakui perlu adanya pembenahan terhadap aparat keamanan dan penegak hukum menjelang Pemilu Serentak 2024.


Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

2 hari lalu

Di Depan Pebisnis Mahfud Md Pastikan Pemilu 2024 Tak Bisa Mundur Lagi

Penegasan ini disampaikan Mahfud Md di tengah masih berhembusnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

7 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

7 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

8 hari lalu

Soroti Mafia Hukum, Mahfud Md Sitir Hadits: Negara Akan Hancur Jika Diperintah dengan Tidak Benar

Menkopolhukam Mahfud Md menyoroti keberadaan mafia hukum di negeri ini. Kemudian dia menyitir soal pesan Nabi tentang mengurus negara.


Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

8 hari lalu

Mahfud MD Hadiri Konferensi Kerukunan Beragama di India

Mahfud MD bersama sejumlah ulama berpengaruh di Indonesia akan menghadiri konferensi mengenai kerukunan antaragama di India.


Alasan Jokowi Angkat Mardiono Jadi Utusan Khusus Presiden, Mahfud Md: Penuh Vitalitas dan Energi

11 hari lalu

Alasan Jokowi Angkat Mardiono Jadi Utusan Khusus Presiden, Mahfud Md: Penuh Vitalitas dan Energi

Mardiono dilantik Jokowi sebagai utusan khusus kerja sama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Mahfud sebut tenaganya masih dibutuhkan.


Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

11 hari lalu

Resmi, Guntur Hamzah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Aswanto

Guntur Hamzah resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.