Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi penembakan. timeout.com

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penyintas Penembakan Misterius atau Petrus di era Soeharto menilai Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu  merupakan keputusan yang aneh bin ajaib.

"Keppres 17 Tahun 2022 ini justru menjadi pintu gerbang atau sekaligus bertindak sebagai pelopor atas pemberian impunitas terhadap pelaku tindak kejahatan kemanusiaan di rezim Soeharto,"  kata Bathi Moelyono, sebagai penyintas Petrus tahun 1983 sampai 1985 dalam keterangannya pada Ahad, 25 September 2022.

Dia mengatakan, yang menarik dicermati dalam beleid itu adalah pasal 9 dan 10. Sebab, di pasal tersebut dikatakan tugas dari tim itu adalah melakukan pengungkapan dan analisis terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.

Bathi menyebut dalam pengungkapan dan analisisnya itu, tim diberikan rambu-rambu atau batasan yaitu semata-mata tertuju kepada: 1. latar belakang, 2. Sebab akibat, 3. Faktor pemicunya, dan 4. Identifikasi korban dan dampak yang timbul. 

Menurutnya, ketika terjadi peristiwa kejahatan, khususnya yang menyangkut tindak pidana pembunuhan, yang harus diungkap adalah siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut.

Sehingga lanjut pria asal Semarang berusia 75 tahun ini, maksud dan tujuan dari Keppres 17 Tahun 2022 itu sangat aneh bin ajaib. 

"Karena di belahan dunia mana pun, ketika terjadi peristiwa kejahatan, khususnya yang menyangkut tindak pidana pembunuhan, yang harus diungkap adalah siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut," ujar dia.

Seharusnya, katanya, berbagai investigasi dan analisis harus dilakukan guna mengungkap siapa pelaku dari tindak kejahatan pembunuhan tersebut. Bukan sebaliknya, yang dianalisis atau diungkap hanya korbannya saja.

"Benar-benar sulit diterima nalar sehat, terutama sekali jika berkehendak untuk mengungkap atau pun menganalisa kejahatan kemanusiaan Soeharto dalam tragedi pembunuhan misterius yang digelar sejak 1983 sampai 1985, dimana secara kasat mata dan terang benderang Soeharto dengan sadar telah mengakui sendiri perbuatannya," kata dia.

Hal itu, kata Bathi, diakui Soeharto melalui buku otobiografinya yang berjudul: "Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya". Dan, satu lagi di buku Soeharto berjudul: Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun", yang terdapat pernyataan bahwa Soeharto siap untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan sekalipun.

Padahal, kata Bathi, Komnas HAM telah menyatakan kasus pembunuhan misterius di masa Soeharto adalah pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab itu, dia mengatakan, jika kinerja atau aturan main tim itu hanya terbelenggu pada rambu-rambu yang ditentukan oleh pasal 9 dan 10 Keppres 17 Tahun 2022, Bathi khawatir hasilnya kasus Sengkon dan Karta pada masa silam.

"Mengingat hasil kerja tim sama sekali tidak menganalisis atau mengungkap siapa pelaku atau aktor intelektual pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia.

Bathi mengatakan keinginannya agar tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu mengungkap sesuai fakta dan kebenaran sejarah yang terjadi tanpa manipulasi mengenai pelanggaran HAM di era Soeharto.

"Semoga kinerja tim PPHAM tidak seperti halnya orang buta ketika menatap sinar matahari. Meskipun cahaya terang yang di hadapannya akan tetapi hanya kegelapan yang dilihat dan dipikirkannya," kata dia.

Baca juga: Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

NUGROHO CATUR PAMUNGKAS






KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

7 jam lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

1 hari lalu

Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

Sudah tahukah Anda sejarah dan asal usul terbantuknya Paspampres, pasukan pengamanan presiden dan wapres?


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

2 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

7 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

7 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.


GWK Tempat Gala Dinner KTT G20 Bali, Kilas Balik Pembangunan Garuda Wisnu Kencana

15 hari lalu

GWK Tempat Gala Dinner KTT G20 Bali, Kilas Balik Pembangunan Garuda Wisnu Kencana

Taman Budaya GWK yang dijadikan lokasi gala dinner para pemimpin G20 di Bali. Disetuji Presiden Soeharto, diresmikan Presiden Jokowi.


Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

16 hari lalu

Jenderal Andika Perkasa Pensiun Bulan Depan, Bagaimana Syarat Pengangkatan Panglima TNI?

Jenderal Andika Perkasa akan pensiun Desember mendatang, berikut adalah mekanisme pengangkatan Panglima TNI. Komnas HAM punya 7 syarat.


Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

17 hari lalu

Ini Harapan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Kepada Komnas HAM

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan berharap Komnas HAM bisa mengusut tuntas peristiwa yang menewaskan 135 orang tersebut.


Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

17 hari lalu

Komnas HAM Akan Dalami Rekomendasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Komnas HAM berjanji akan mengkaji ulang hasiil investigasi mereka terhadap Tragedi Kanjuruhan.


Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

17 hari lalu

Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Temui Komnas HAM

Puluhan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan menemui Komnas HAM hari ini.