TEMPO.CO, Jakarta - Seorang penyintas Penembakan Misterius atau Petrus di era Soeharto menilai Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu merupakan keputusan yang aneh bin ajaib.
"Keppres 17 Tahun 2022 ini justru menjadi pintu gerbang atau sekaligus bertindak sebagai pelopor atas pemberian impunitas terhadap pelaku tindak kejahatan kemanusiaan di rezim Soeharto," kata Bathi Moelyono, sebagai penyintas Petrus tahun 1983 sampai 1985 dalam keterangannya pada Ahad, 25 September 2022.
Dia mengatakan, yang menarik dicermati dalam beleid itu adalah pasal 9 dan 10. Sebab, di pasal tersebut dikatakan tugas dari tim itu adalah melakukan pengungkapan dan analisis terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.
Bathi menyebut dalam pengungkapan dan analisisnya itu, tim diberikan rambu-rambu atau batasan yaitu semata-mata tertuju kepada: 1. latar belakang, 2. Sebab akibat, 3. Faktor pemicunya, dan 4. Identifikasi korban dan dampak yang timbul.
Menurutnya, ketika terjadi peristiwa kejahatan, khususnya yang menyangkut tindak pidana pembunuhan, yang harus diungkap adalah siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut.
Sehingga lanjut pria asal Semarang berusia 75 tahun ini, maksud dan tujuan dari Keppres 17 Tahun 2022 itu sangat aneh bin ajaib.
"Karena di belahan dunia mana pun, ketika terjadi peristiwa kejahatan, khususnya yang menyangkut tindak pidana pembunuhan, yang harus diungkap adalah siapa pelaku dari tindak kejahatan tersebut," ujar dia.
Seharusnya, katanya, berbagai investigasi dan analisis harus dilakukan guna mengungkap siapa pelaku dari tindak kejahatan pembunuhan tersebut. Bukan sebaliknya, yang dianalisis atau diungkap hanya korbannya saja.
"Benar-benar sulit diterima nalar sehat, terutama sekali jika berkehendak untuk mengungkap atau pun menganalisa kejahatan kemanusiaan Soeharto dalam tragedi pembunuhan misterius yang digelar sejak 1983 sampai 1985, dimana secara kasat mata dan terang benderang Soeharto dengan sadar telah mengakui sendiri perbuatannya," kata dia.
Hal itu, kata Bathi, diakui Soeharto melalui buku otobiografinya yang berjudul: "Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya". Dan, satu lagi di buku Soeharto berjudul: Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun", yang terdapat pernyataan bahwa Soeharto siap untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan sekalipun.
Padahal, kata Bathi, Komnas HAM telah menyatakan kasus pembunuhan misterius di masa Soeharto adalah pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebab itu, dia mengatakan, jika kinerja atau aturan main tim itu hanya terbelenggu pada rambu-rambu yang ditentukan oleh pasal 9 dan 10 Keppres 17 Tahun 2022, Bathi khawatir hasilnya kasus Sengkon dan Karta pada masa silam.
"Mengingat hasil kerja tim sama sekali tidak menganalisis atau mengungkap siapa pelaku atau aktor intelektual pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia.
Bathi mengatakan keinginannya agar tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu mengungkap sesuai fakta dan kebenaran sejarah yang terjadi tanpa manipulasi mengenai pelanggaran HAM di era Soeharto.
"Semoga kinerja tim PPHAM tidak seperti halnya orang buta ketika menatap sinar matahari. Meskipun cahaya terang yang di hadapannya akan tetapi hanya kegelapan yang dilihat dan dipikirkannya," kata dia.
Baca juga: Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas
NUGROHO CATUR PAMUNGKAS
