Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek Suardika. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - I Gede Pasek Suardika, eks Ketua Komisi III DPR RI mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam. Kemarin, KPK telah menetapkan Dimyati sebagai tersangka kasus suap pengurusan kasasi pailit Kopersi Simpan Pinjam Intidana. 

Pasek, yang saat itu menjadi Ketua Komisi III dari fraksi Partai Demokrat, mengatakan skandal toilet yang melibatkan Dimyati dengan anggota Komisi III dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bahruddin Nashori saat uji kelayakan dan kepatutan hakim agung, seharusnya membuat seleksi terhadapnya tidak perlu dilanjutkan.  

“Sebenarnya proses untuk nama yang sama itu tidak perlu berlanjut lagi untuk diloloskan. Kan masih banyak calon calon Hakim Agung lain yang mumpuni. Anggap saja sudah Pamali,” kata I Gese Pasek saat dihubungi Tempo, Jumat, 23 September 2022.

Ia menceritakan kejadian pertemuan Dimyati dan Bahruddin terjadi saat mereka berada di toilet Komisi I, bukan di toilet Komisi III. Saat itu Pasek sedang memimpin uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi III.

Ia mengatakan peristiwa itu terjadi saat fit and proper test masih berlangsung. Meski demikian ia mengatakan tidak ada lobi antara keduanya dan hanya berpapasan saat masuk toilet. Esoknya, Pasek mendampingi Bahruddin Nashori untuk menyampaikan peristiwa itu ke publik setelah seorang wartawan mengetahui pertemuan keduanya di toilet.

I Gede Pasek menilai skandal itu menimbulkan cacat yang berujung tidak lolosnya Dimyati sebagai hakim agung.

“Sehingga siapapun di dalam perjalanan ada cacat maka jangan diajukan lagi. Sebab mencari wakil Tuhan mengawal keadilan di dunia tidak mudah. Cacat sedikit seharusnya sudah masuk kategori afkiran,” kata politikus yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Dimyati sempat gagal dalam seleksi sebagai Hakim Agung di Komisi III DPR pada 2013. Kegagalan Dimyati menjadi hakim agung diwarnai skandal dugaan suap terhadap anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bahruddin Nashori. Penyuapan itu diduga terjadi di toilet Gedung DPR.

Skandal itu terungkap setelah seorang jurnalis sempat mengaku melihat keduanya bertemu di toilet itu. Akan tetapi suap itu tak sempat diusut. Bahruddin juga membantah menerima sesuatu dari Dimyati. Batal menjadi Hakim Agung, Dimyati justru harus menghadapi sidang oleh Komisi Yudisial (KY) saat itu. Akan tetapi KY pun menyatakan bahwa dia tak terbukti melakukan suap terhadap Bahruddin.

Dimyati menyatakan pertemuannya dengan Bahruddin tidak disengaja. Dia bahkan mengaku tak mengetahui bahwa pria tersebut adalah anggota Komisi III. Akan tetapi Dimyati menyatakan bahwa mereka sempat terlibat percakapan. Bahruddin disebut sempat menanyakan soal hakim karir yang ikut dalam seleksi tersebut.

Selanjutnya: setahun kemudian Dimyati mengajukan kembali menjadi hakim agung dan...






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

4 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

6 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

14 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

20 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

20 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

22 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

23 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.