TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto balik menuding Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY ihwal adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Ini merespons pernyataan SBY dalam forum rapat pimpinan nasional Demokrat yang digelar di Jakarta pada 15 September 2022.
Dalam pidatonya, SBY mengatakan mendapatkan informasi serta mengetahui tanda-tanda Pemilu 2024 bisa digelar secara tidak jujur dan tidak adil. SBY juga mengatakan dalam Pilpres ada pihak yang menginginkan hanya ada 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga.
SBY juga menyebut “mereka” berbuat batil dan jahat. Karena itulah, SBY memutuskan untuk “turun gunung”.
Hasto menjelaskan, pernyataan SBY menunjukkan kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebihan. Dia menyebut SBY hanya menuduh tanpa didasari fakta. Menurutnya, Rapimnas mesti digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.
“Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam gelaran konferensi pers daring pada Ahad, 18 September 2022.
Suara Demokrat 30 Persen
Menanggapi tudingan SBY, Hasto memaparkan pelbagai kecurangan yang diduga dilakukan oleh Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009. Saat itu, SBY nyapres untuk kedua kalinya setelah menang dalam Pemilu 2004.
Pada 2009, kata Hasto, kenaikan suara Partai Demokrat mencapai 30 persen. Menurutnya, ini merupakan anomali dalam Pemilu. Hasto memaparkan pendapatnya disandingkan dengan analisis Marcus Mietzner, peneliti dan dosen asal Australia, dalam jurnalnya yang berjudul Indonesia’s 2009 Election: Populism, Dynasties, and Consolidation of Party System.
Kenaikan drastis perolehan suara Partai Demokrat dan popularitas SBY disebut Hasto imbas dari kebijakan populis SBY mendekati masa Pemilu. Dia mengatakan SBY menggelontorkan dana negara sebesar miliaran USD untuk kepentingan elektoral dalam bentuk kebijakan, seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga beras miskin atau raskin.
“Ini ada data semua, dan ini tidak dilakukan Jokowi. Bagaimana SBY bisa katakan bahwa Jokowi Jahat? Merencanakan kecurangan Pemilu? Pemilunya saja masih jauh,” kata Hasto.
Hasto turut menduga sumber dana yang digunakan SBY untuk memenangkan Pemilu berasal dari Bank Century yang kala itu sedang terlilit kasus. Selain itu, ia mengatakan ada penggunaan instrumen negara, penyusupan agen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pengerahan aparatur negara.
Dugaan Ubah Sistem Pemilu
Hasto mengatakan SBY membuat Pemilu 2009 semakin kompleks dengan mengubah sistem Pemilu. Ia menyebut SBY meniadakan nomor urut pada Pemilu 2009. “Ini ada dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Perubahan sistem Pemilu saat itu dilakukan 4 bulan sebelum Pemilu, itu seharusnya tidak boleh,” ujarnya.
Selain itu, Hasto turut menuding Pemilu 2009 diramaikan dengan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, DPT dimanipulasi begitu masif di bawah kepemimpinan SBY.
“Zaman Pak Harto saja nggak pernah lakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif,” kata dia.
Hasto menjelaskan, manipulasi DPT memberikan sumbangsih besar atas kemenangan SBY pada Pemilu 2009. Adapun dokumen Pemilu 2009, kata dia, sudah dihancurkan untuk menutupi jejak.
IMA DINI SHAFIRA | MUH RAIHAN MUZAKKI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
