LHKP Muhammadiyah juga menyoroti isu lain menjelang Pemilu 2024. Mereka ikut menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang dinilai jadi penyebab polarisasi politik, dan berujung pada terjadinya kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif.
Untuk itu, LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan Presidential Threshold dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam.
"Serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019," kata Agus.
Tapi keinginan untuk menghapus Presidential Threshold 20 persen bukanlah hal baru. MK telah berkali-kali menolak gugatan yang datang ke mereka, terakhir yaitu dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra pada 7 Juli 2022.
Selain soal wacana Jokowi jadi cawapres dan presidential threshold, LHKP Muhammadiyah juga menyoroti soal inflasi yang meningkatkan kemiskinan. Situasi ini dinilai bisa menyebabkan hilangnya kompetisi yang bebas, adil, dan setara saat pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
"Sebab pada setiap peluang terjadinya kemiskinan, maka potensi terjadinya money politics (jual beli suara) akan semakin besar," kata Agus.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)