KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Antara/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar dana partai politik ditambah. KPK menilai peningkatan bantuan dana ini bisa mencegah terjadinya korupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan besarnya ongkos politik untuk menjadi anggota DPR, DPRD dan kepala daerah ditengarai menjadi penyebab banyaknya praktek korupsi. “Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis,” ujar Ghufron dalam acara Bincang Staranas PK: Cegah Korupsi Politik, Bantuan Parpol Jadi Solusi?, di Gedung KPK, Jumat, 16 September 2022.

Ghufron menjelaskan dalam survei KPK didapati fakta dana yang harus disiapkan para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II ialah Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Sementara untuk posisi gubernur atau wakil, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 100 miliar. “Sebuah angka fantastis yang tidak sebanding dengan gaji selama lima tahun mereka menjabat,” kata dia.

Untuk diketahui, dana parpol di Indonesia saat ini berjumlah Rp 1.000 per suara untuk di pusat dan Rp 1.200 sampai Rp 1.500 per suara di daerah. Sementara, menurut kajian KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2018-2019, kebutuhan keuangan parpol dalam satu tahun adalah Rp 16.992 per suara. Dari angka tersebut, KPK menilai negara bisa memberikan subsidi sebanyak 50 persen atau Rp 8.461 per suara.

Kenaikan Bertahap

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris berpendapat kenaikan dana parpol bisa dilakukan secara bertahap. Dia mengusulkan kenaikan 30 persen untuk tahun 2023. “Subsidi negara pada parpol mestinya membuka peluang bagi mereka untuk memiliki otonomi secara finansial,” kata dia.

Menurut dia, kenaikan yang diusulkan KPK sudah relevan. Dia membandingkan dana parpol di negara lain, seperti Turki yang memberikan subsidi 90 persen, Meksiko 75 persen, dan 30-50 persen untuk negara-negara di Eropa.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan kenaikan sebesar 30 persen subsidi dari angka yang dibutuhkan oleh parpol hanya untuk tahun pertama. Dia berpendapat dana tersebut bisa saja dinaikkan hingga lima tahun ke depan sampai pada level 100 persen.

Dia mengatakan untuk mendapatkan dana tersebut parpol harus menerapkan Sistem Integritas Partai Politik. SIPP itu terdiri dari standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

10 jam lalu

Mundur dari PSI, Michael Victor Sianipar Sudah Dapat Tawaran dari Parpol Lain

Michael Sianipar mengakui ada komunikasi dengan parpol lain setelah mundur dari PSI, bahkan ada ajakan untuk bergabung dengan parpol lain.


Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

20 jam lalu

Kasus Korupsi Helikopter AW 101, KPK Akan Berkoordinasi dengan Panglima TNI Baru

KPK menyebut akan mulai kembali penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter AW 101 setelah pelantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono


Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

1 hari lalu

Mundur dari Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar Singgung Soal Prinsip Politik

Michael Victor Sianipar menyatakan alasannya mundur dari Ketua DPW PSI DKI Jakarta salah satunya adalah soal prinsip politiknya.


KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

1 hari lalu

KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini

KPK menyatakan telah menetapkan enam tersangka dalam kasus korupsi LNG Pertamina.


Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

2 hari lalu

Daftar Pemenang Anti Corruption Film Festival 2022, KPK Punya Harapan Besar

Anti Corruption Film Festival atau ACFFEST 2022 mengangkat tema "Berawal Dari Kita, Bangkit dan Bergerak Bersama Lawan Korupsi".


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

4 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

4 hari lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

5 hari lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

5 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

5 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.