TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate meminta masyarakat tidak khawatir dengan kebocoran data publik oleh peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka. Menurut Johnny, data tersebut masuk golongan informasi umum.
"Memang ada data-data yang beredar, yang salah satunya (dibocorkan) oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang ter-update sekarang," ujar Johnny di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.
Meski begitu, Johnny menyebut tim dari Polri, Badan Intelijen Negara, Kominfo, hingga Badan Siber dan Sandi Negara masih berkooridnasi untuk menelaah informasi yang disebarkan Bjorka.
Agar peristiwa serupa tak terulang, Johnny G Plate menyebut pemerintah saat ini sedang berusaha mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Jika aturan ini telah disahkan, Johnny yakin perlindungan data masyarakat akan lebih baik.
"Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP, akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital," kata Johnny.
Sebelumnya, peretas Bjorka melalui laman Twitter miliknya mengklaim mengantongi dokumen surat menyurat milik Presiden Jokowi dengan lembaga BIN. Bjorka juga menyebarkan data pribadi yang diduga milik sejumlah pejabat publik, dari mulai Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, sampai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.
Misalnya data Puan Maharani. Bjorka pertama menyinggung bagaimana kader PDI Perjuangan tersebut merayakan ulang tahun di gedung DPR, dalam sidang paripurna 6 September, di saat ada demo tolak kenaikan harga BBM di luar gedung.
"Apa kabar Bu @puanmaharani_ri? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda?" tulis Bjorka melalui unggahannya di akun twitter @bjorkanism pada Minggu, 11 September 2022.
Akun @bjorkanism tersebut kini telah ditangguhkan pada Minggu sore. "Akun ditangguhkan: Twitter menangguhkan akun yang melanggar Peraturan Twitter," demikian bunyi informasi dari pihak Twitter, ketika akun @bjorkanism.
Meski akun Twitter ditangguhkan, grup Telegram dengan nama Bjorkanism masih bjsa diakses. Di grup inilah, peretas Bjorka ikut mempublikasikan informasi yang diduga data pribadi dari pejabat negara dan beberapa nama tersebut.
Misalnya, Bjorka membocorkan data pribadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut data yang diunggah Bjorka, Luhut disbeut baru menerima dua kali vaksin Covid-19, padahal dia kerap menggeborkan kebijakan vaksin booster sebagai salah satu syarat perjalanan masyarakat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir pun tak lepas dikupas. Bjorka menyebut pengusaha tersebut tak mungkin menjadi presiden dan lebih baik jangan membuang waktu berkampanye dengan berkeliling Indonesia.
"Bagaimana kabar anda pak? kamu seharusnya bekerja, daripada keliling melakukan hal yang tidak penting. Percayalah, anda tidak akan pernah jadi presiden, jangan buang waktu anda. Apakah anda tidak peduli pada harga BBM terbaru?," tulis Bjorka
