PPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, membantah isu yang menyebut bekas Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuzy alias Romy, ditenggarai sebagai salah satu elite partai yang melengserkan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP. Menurut Arsul, Romy baru mengambil peran di partai setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang memakzulkan Suharso selesai digelar pada 4 September 2022.

Setelah Suharso dicopot, Mukernas itu sepakat mengangkat Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum yang baru.

"Keterlibatan Mas Romy sebatas setelah adanya Mukernas. Dia berusaha jadi mediator dalam komunikasi antara Pak Suharso dan Pak Mardiono. Romy tidak komunikasi dengan PH DPP," ujar Arsul saat dihubungi Tempo, Senin, 12 September 2022.

Menurut laporan Majalah Tempo edisi Sabtu, 10 September 2022, Romy disebut menyusun agenda melengserkan Suharso Monoarfa bersama beberapa elite partai ka'bah lainnya. Menurut sumber Tempo, Romy juga disebut mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris agar proses pencopotannya berjalan tanpa kehadiran Suharso.

Suharso di Paris

Menurut Arsul, tudingan Romy mencari tahu jadwal kepulangan Suharso ke Tanah Air itu tidak benar. Ia mengatakan kalau pun ada komunikasi antara Suharso dengan Romy, hal itu karena kedekatan keduanya, bukan semata-mata Romy sedang mencari tahu jadwal kepulangan Suharso. Selain itu, Arsul menyebut Romahurmuziy tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah Mukernas pemakzulan Suharso dilaksanakan.

Mengenai alasan Mukernas digelar saat Suharso ke luar negeri, Arsul menyatakan hal tersebut karena kebetulan semata. "Kan ada proses-proses sebelumnya, di mana majelis-majelis meminta Pak Suharso mundur. Ketika Majelis keluarkan surat pemberhentian kan beliau-beliau, para kiai dan senior PPP, tidak tahu Pak Suharso ke luar negeri," kata Arsul. Keputusan pemberhentian Suharso ini diambil setelah 3 pimpinan majelis yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga kepada Suharso.

Sebagai ganti Suharso Monoarfa, Mukernas bertemakan "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024" yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia itu memilih Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. Menanggapi hal itu, Suharso menolak hasil Mukernas tersebut karena dianggapnya tidak sah secara prosedural.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.