Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemberhentian Suharso Monoarfa PPP, PAN: Semoga Dinamikanya Cepat Selesai

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Arilangga Hartarto bertumpu tangan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Umum Partai Golkar Arilangga Hartarto bertumpu tangan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP diharapkan tidak berpengaruh pada eksistensi dan kekompakan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya berharap agar dinamika yang terjadi di internal partai kakbah itu bisa segera selesai.

"PAN dan PPP memiliki hubungan yang baik, dekat, satu visi dan satu gerakan dalam perjuangan membangun masa depan Indonesia. Apalagi sekarang bersatu di KIB," ujarnya.

Viva juga meyakinkan bahwa PAN tidak akan ikut campur atas dinamika dan masalah rumah tangga di PPP, termasuk di partai politik lain. Sikap PAN tersebut untuk menjaga fatsun politik. Maka dari itu, KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024.

Koalisi Indonesia Bersatu digagas Suharso bersama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Zulkifli Hasan dalam sebuah jamuan makan di Menteng. Namun hingga saat ini KIB belum juga mengeluarkan nama calon presiden atau capres yang akan diusung di Pilpres 2024.

Sebelumnya Majelis Tinggi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan resmi memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Keputusan ini diambil setelah 3 pimpinan majelis yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga kepada Suharso.

“Dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP , Usman M. Tokan, dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, posisi PPP di koalisi masih tetap sama lantaran Muhammad Mardiono yang kini jadi Pelaksana tugas Ketua Umum PPP merupakan koordinator partai itu di KIB.

“Pak Mardiono itu posisinya sebagai koordinator PPP untuk KIB,” kata Arsul saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 5 September 2022.

Baca juga: Survei SMRC: Dukungan untuk Golkar, PPP, dan PAN Melemah Dibandingkan 2019

Nugroho Catur Pamungkas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

4 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

11 hari lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto saat di wawancarai di Serang, Banten, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/Desi Purnama Sari
Yandri Susanto: Polemik Kop Surat Kementerian hingga Imbauan Mayor Teddy

Yandri Susanto, menjadi sorotan lantaran polemik undangan dengan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

13 hari lalu

Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Jejak Pendidikan dan Karier Zita Anjani, Putri Ketua Umum PAN yang Kini Gabung Kabinet Prabowo

Zita bersama ayahnya masuk dalam kabinet Prabowo


Jadi Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy Bercerita saat Dipanggil dan Ditawari Posisi oleh Prabowo

14 hari lalu

Menteri PPN/Bappenas periode 2019-2024 Suharso Monoarfa melakukan serah terima jabatan kepada Rachmat Pambudy, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Vedro Imanuel
Jadi Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy Bercerita saat Dipanggil dan Ditawari Posisi oleh Prabowo

Rachmat Pambudy bercerita tawaran menjadi Kepala Bappenas disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya pada malam hari.


Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

18 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Putri Zulhas, Zita Anjani Akan Jabat Wamen Pariwisata

Putri Zulhas, Zita Anjani akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata di Kabinet Prabowo. Ia hadir dalam acara retreat Hambalang hari ini.


PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

26 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
PAN dan Demokrat Beri Tanggapan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Gerindra mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo akan diumumkan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden.


PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

27 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menghadiri penutupan Kongres ke-VI PAN di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Kongres ke-VI PAN secara aklamasi menetapkan incumbent Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PAN Akan Dapat 5 Kursi Menteri, Waketum: Keputusan Kabinet di Tangan Prabowo

Prabowo sedang menyusun formasi kabinet dibantu orang-orang dekatnya. PAN telah menyerahkan nama-nama calon menteri ke presiden terpilih itu.


Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

30 hari lalu

Suasana Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut. TEMPO/Taufan Rengganis
Kata Dasco, Said Abdullah, dan Eko Patrio Soal Rencana Penambahan Komisi di DPR

DPR mematangkan penambahan jumlah komisi setelah presiden terpilih Prabowo mematangkan juga penambahan nomenklatur kementerian.


Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

30 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Respons Gerindra Soal Harapan PAN Dapat Jatah Menteri Sebanyak-banyaknya di Kabinet Prabowo

Dasco akan bertanya langsung kepada Eko Patrio soal harapan PAN mendapat jatah menteri sebanyak-banyaknya di kabinet Prabowo.


Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

32 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ribka Tjiptaning Laporkan Desy Ratnasari ke DKPP, Heddy Lugito Bilang Begini

Ribka Tjiptaning dan Desy Ratnasari sama-sama bertarung di Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.