Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wasekjen PDIP Sebut Hasil Safari Politik Puan Maharani Akan Jadi Pertimbangan Megawati Untuk Tentukan Arah Politik

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke NasDem Tower hari ini, kata Willy, menunjukkan hubungan keduanya terjalin baik sebagai partai yang sama-sama mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun pemerintahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Kunjungan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ke NasDem Tower hari ini, kata Willy, menunjukkan hubungan keduanya terjalin baik sebagai partai yang sama-sama mengusung Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama 10 tahun pemerintahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan bahwa  safari politik partainya yang dipimpin oleh Puan Maharani akan menjadi pertimbangan untuk menentukan arah politik mereka menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Arah politik tersebut, menurut Utut, akan diputuskan dalam waktu dekat. 

Utut menyatakan Puan akan melaporkan hasil safari politik itu kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Keputusan soal arah politik PDIP, menurut Utut, akan diputuskan oleh Megawati. 

"Mudah-mudahan tidak sampe dalam tempo dua bulan ini selesai (safari politik), mudah-mudahan Oktober sudah selesai. Baru begitu nanti kita bisa menyimpulkan, kita laporkan kepada ibu ketua umum," ujar Utut saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.

Pecatur dengan gelar Grandmaster tersebut menyatakan bahwa pemilihan Puan sebagai pimpinan dalam safari politik itu tak lepas dari andil Megawati Soekarnoputri. Dia menyatakan Puan akan segera melanjutkan safari politik tersebut setelah pada Senin kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Ibu Ketua DPR RI Mbak Puan yang juga Ketua DPP Bidang Politik ditugaskan oleh ibu ketua umum partai untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi politik. Kemarin sudah ke NasDem, berikutnya tentu ke titik-titik lain, ke Gerindra, Golkar, dan seterusnya, mungkin nanti terakhir ke PPP," kata dia.

Utut yang  juga masuk ke dalam tim advance untuk mendampingi Puan menyatakan safari tersebut juga menunjukan bahwa partainya tetap menjalin hubungan baik dengan yang lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Silaturahmi ini makin membuktikan bahwa kita ini sesungguhnya tidak pernah punya musuh. Kita merangkul semua elemen bangsa dan PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan partai-partai lain," kata dia. 

"Kita ini partai dengan demokrasi terpimpin. Kalau saya tugasnya menggalang teman-teman di DPR RI, fraksi-fraksi untuk silaturahmi ini sebagai tim advance komunikasi untuk berbicara kepada para ketua umum," katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah anggapan bahwa safari politik tersebut merupakan promosi partainya kepada partai lain soal Puan Maharani yang akan mereka usung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Menurut Hasto, penunjukan Puan sebagai pimpinan safari politik partai tersebut tak lepas dari posisinya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP Bidang Politik. 

PDIP hingga saat ini memang belum menentukan apakah akan membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024 atau tidak. Mereka sebenarnya tak perlu membentuk koalisi karena telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan calon presiden secara mandiri. 

Selain Puan Maharani, PDIP juga disebut memiliki Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang siap mereka usung. Berdasarkan sejumlah survei, posisi Ganjar jauh unggul dari Puan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

3 jam lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

5 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

9 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

14 jam lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

1 hari lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres