Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saiful Mujani Sebut 3 Faktor Agar Partai Baru Bisa Peroleh Dukungan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan hasil survei nasional lembaganya terkait NKRI dan ISIS di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, 4 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan hasil survei nasional lembaganya terkait NKRI dan ISIS di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, 4 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

Begitu dideklarasikan, SBY bisa menarik suara dan Demokrat mendapatkan suara yang cukup signifikan, sekitar 7 persen pada 2004. Lalu setelah SBY menjadi presiden, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat mendapatkan suara 21 persen.

Saiful menjelaskan bahwa dalam kasus PAN, keluarnya Amien Rais dari partai berlambang matahari putih itu dan kemudian mendirikan partai baru, Ummat, dinilai menarik perhatian.

"Ini adalah ujian bagi PAN apakah partai politik ini sudah kuat secara lembaga atau masih sangat terikat pada individu. Apakah dengan keluarnya Amien Rais PAN bisa survive atau tidak? Jika tidak survive, maka salah satu penjelasannya, kata Saiful, adalah pecahnya elit dan ada tokoh sentral yang keluar dari PAN, yakni Amien Rais," ujar Saiful.

Tapi pada saat yang sama, ujar dia, juga perlu dilihat apakah partai yang baru didirikan oleh Amien Rais itu akan mendapatkan suara secara signifikan atau tidak.

Partai Gelora yang didirikan tokoh-tokoh eks Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta dan Fahri Hamzah, juga menarik perhatian Saiful. Selama ini, PKS adalah partai yang dinilai cukup terlembagakan atau partai yang mencerminkan kolektivitas, dan tidak memiliki tokoh yang sangat menonjol.

"PKS lebih merupakan sebuah organisasi yang bagus. Jika hal itu benar, maka langkah Anis Matta dkk mendirikan partai sendiri adalah tindakan yang cukup berani mengambil risiko politik. Kalau tesis bahwa PKS adalah partai yang sudah terorganisasi dan terlembagakan, tidak terikat dengan satu tokoh tertentu, maka keluarnya Anis Matta dkk tidak akan memiliki pengaruh pada PKS,” ujar Saiful.

Terkait dengan partai Buruh, Saiful menyatakan bahwa di Indonesia basis sosial keagamaan jauh lebih kuat dari basis sosial sekuler. Basis sosial sekuler antara lain, kata dia, adalah organisasi buruh, nelayan, tani, dan lain-lain. Organisasi berbasis sosial sekuler ini, menurut Saiful, sangat besar. Namun, Partai Buruh, Partai Tani, Partai Nelayan yang sebelumnya dibuat tidak pernah mendapat suara signifikan.

Di Indonesia, kata Saiful, yang dimaksud dengan basis sosial bagi partai politik di Indonesia adalah yang bersifat keagamaan. Sementara organisasi sekuler seperti buruh, menurut dia, kurang politik.

"Faktor kedua adalah bahwa kekuatan buruh tidak dimonopoli oleh partai tertentu. Semua partai memiliki unsur buruhnya. Berbeda dengan di Eropa, misalnya, di mana Partai Buruh memonopoli basis sosial dan perjuangan kalangan pekerja atau buruh. Di Indonesia, ada yang namanya Partai Buruh, tapi Golkar juga mengklaim partai yang memperjuangkan aspirasi buruh. Demikian juga PDIP,” ujar Saiful.

Sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2019, kata Saiful, jumlah partai cenderung semakin sedikit. Pada Pemilu 1999, ada 48 partai yang ikut dalam kontestasi Pemilu. Pemilu 2019, tinggal 16 partai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setelah Berkoalisi di Pilpres, PKS Siap Bekerja Sama dengan PKB di Pilkada 2024

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi memberikan keterangan pers usai menggelar rapat Partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Senin, 18 September 2023.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Berkoalisi di Pilpres, PKS Siap Bekerja Sama dengan PKB di Pilkada 2024

PKS dan Golkar semakin intens membangun koalisi di Pilkada 2024 Kota Depok.


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

8 jam lalu

Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

PDIP belum menentukan sikap apakah oposisi atau koalisi hingga saat ini. Apakah Prabowo dan Gibran bakal mengajak PDIP merapat?


Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

8 jam lalu

Prabowo-Gibran tengah merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden untuk bergabung ke koalisi Prabowo.
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.


Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Begini respons PKS soal PKB dan NasDem yang merapat ke Prabowo-Gibran. Padahal sebelumnya, mereka sama-sama berada di Koalisi Perubahan.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Ramai-ramai Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Akankah PDIP Menyusul?

12 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Ramai-ramai Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, Akankah PDIP Menyusul?

Partai NasDem dan PKB menyatakan kerja sama dengan pemerintahan yang baru, yakni Prabowo-Gibran. Akankah PDIP ikut menyusul?


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

16 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

18 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 25 April 2024. Pertemuan petinggi PKB dan PKS dalam rank silahturahmi perubahan yang telah dijalin kedua partai dalam pemilu 2024. PKB, PKS dan Nasdem diketahui pernah berkoalisi untuk mengusung pasangan Anies-Imin di Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat melanjutkan kerja sama mereka setelah usai berkoalisi di Pilpres 2024. Kerja sama itu akan dilanjutkan di tingkat daerah jika kedua partai berbeda haluan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.