Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saiful Mujani Sebut 3 Faktor Agar Partai Baru Bisa Peroleh Dukungan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan hasil survei nasional lembaganya terkait NKRI dan ISIS di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, 4 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan hasil survei nasional lembaganya terkait NKRI dan ISIS di Jalan Cisadane Nomor 8, Cikini, Jakarta, 4 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

Saiful melihat bahwa penurunan jumlah partai yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum ini menunjukkan bahwa orang semakin belajar bahwa mendirikan partai bukan sesuatu yang mudah.

Namun walaupun yang ikut Pemilu semakin sedikit, tapi jumlah partai yang mendapat suara signifikan semakin banyak. Pemilu 1999, hanya lima partai mendapat suara di atas 4 persen di DPR, sementara pada Pemilu 2019, ada 9 partai. Partai yang mendapatkan suara 4 persen ke atas semakin banyak.

“Ini menunjukkan bahwa jumlah partai yang ikut Pemilu semakin sedikit, tapi intensitas atau kualitas partai yang sedikit ini untuk menyerap suara semakin baik,” kata Saiful.

Pada 1999, hanya lima partai mendapat suara di atas 4 persen: PDIP, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Pada 2004 jumlah partai yang mendapat suara di atas 4 persen menjadi tujuh dengan tambahan Partai Demokrat dan PKS.

Pada 2009, muncul Gerindra sehingga yang mendapat suara di atas 4 persen menjadi delapan partai. Pada Pemilu 2014, muncul Partai NasDem dan Hanura yang menggenapi partai di parlemen menjadi 10. Pada Pemilu terakhir, tidak ada penambahan partai baru, yang terjadi justru pengurangan partai karena Hanura tidak lolos parliamentary threshold, sehingga hanya ada sembilan partai di parlemen saat ini.

“Mungkin jumlah partai 9 atau 10 itu sudah maksimal,” jelas Doktor Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat ini.

Dilihat dari tren, menurut Saiful, secara keseluruhan partai baru untuk lolos ke parlemen cukup berat. "Bukan berarti peluangnya tidak ada, tapi partai baru untuk lolos ke Senayan sangat berat. Perlu kerja ekstra luar biasa dibanding sebelum-sebelumnya,” kata Saiful.

Menurut Saiful, tiga prasyarat bagi partai baru untuk mendapatkan dukungan signifikan dari publik cenderung tidak terpenuhi. Tidak ada momentum, basis sosial cenderung stagnan, dan tidak muncul tokoh baru. “Jadi apa alasannya harus ada partai yang baru jika syarat-syarat kebaruan itu tidak terpenuhi?” tuturnya.

Baca juga: Jazilul: Mau Ikut Koalisi Gerindra-PKB Cukup Deal dengan Prabowo atau Cak Imin

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

3 hari lalu

Kamala Harris dan Donald Trump. FOTO/Erin Schaff/Pool via REUTERS dan REUTERS/Mike Segar
AS Tuduh Rusia Sebarkan Video Hoaks Soal Pemilu AS

Rusia dituduh menyebarkan video hoaks tentang imigran Haiti yang ikut memilih di pemilu AS.


Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

5 hari lalu

Menteri Sosial  H Saifullah Yusuf dalam rembukan nasional dengan zoom meeting di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024Dok. Kemensos
Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

Hubungan Gus Ipul dan Cak Imin sempat memanas imbas 'perseteruan' PBNU dan PKB.


Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

5 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Sebut KPU Habiskan Uang Negara, Anggota Baleg DPR Usul Komisi Pemilihan Jadi Lembaga Adhoc 2 Tahun

Saleh menilai, adanya KPU ini hanya menghabiskan uang negara. Padahal, menurut dia KPU hanya bekerja selama dua tahun saja.


Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf  atau Gus Ipul di kantor Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

Cak Imin dan Gus Ipulsiap bekerja sama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

5 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat memimpin rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.


Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

7 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers Kejaksaan Agung soal Penyidikan Dugaan Suap Gratifikasi Oknum Hakim PN Surabaya di Gedung Kartika, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

Kejaksaan Agung buka peluang panggil Edward Tannur terkait aliran dana tersangka suap eks pejabat MA, Zarof Ricar.


Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

7 hari lalu

Shigeru Ishiba. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool
Jepang Diselimuti Ketidakpastian Usai Pemilu

Ketidakpastian kondisi pemerintahan di Jepang telah membuat mata uang yen berada dilevel terendah dalam tiga bulan.


Saiful Mujani Jelaskan Mengapa Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen

10 hari lalu

Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 19 Agustus 2019. Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi telah menggagas dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memajukan Indonesia. Mulai dari pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi birokrasi, hingga hilirisasi industri. TEMPO/Ijar Karim
Saiful Mujani Jelaskan Mengapa Approval Rating Jokowi Tembus 79 Persen

Saiful Mujani menjelaskan mengapa approval rating Jokowi menunjukkan skor yang tinggi, hingga mencapai 79 persen.


Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

11 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

Cak imin sapaan akrabnya, masuk ke dalam menteri di kabinet Prabowo - Gibran.


CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

11 hari lalu

Peneliti CSIS Arya Fernandez TEMPO/Dewi Nurita
CSIS Khawatir DPR Tambah Anggota di Pemilu 2029 Imbas Kabinet Gemuk Prabowo

CSIS menjelaskan kemungkinan DPR menambah jumlah anggota imbas besarnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo.