Dewan Pers Ingin Diikutsertakan Bahas RKUHP dalam RDPU di Komisi III

Editor

Febriyan

Anggota Dewan Pers saat bertemu dengan Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang juga merupakan anggota Fraksi PPP, pada Senin, 15 Agustus 2022. Dewan Pers menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP yang mereka susun kepada Arsul. Dok. Dewan Pers

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers melanjutkan safari reformulasi 14 pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Senin, 15 Agustus 2022.  Tiga anggota Dewan Pers - Arif Zulkifli, Yadi Hendriana dan Atmaji Sapto Anggoro - menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Arsul Sani. 

Dalam pertemuan itu, Dewan Pers memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP kepada Arsul Sani. Mereka juga menyampaikan harapan agar bisa dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum  (RDPU) di Komisi III saat membahas RKUHP.

Arsul yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP berjanji akan berupaya agar Dewan Pers disertakan RDPU yang membahas RKUHP. 

"Sudah berkomunikasi dengan fraksi lain dalam masalah ini," kata Arsul dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 15 Agustus 2022.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan Dewan Pers adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Arif Zulkifli menyatakan bahwa Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP. Namun, Dewan Pers mempersoalkan 14 pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. 

"Reformulasi 14 pasal ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum,” tutur Arief dalam keterangan tertulis pada Senin, 15 Agustus 2022.

Sapto Anggoro pun mengatakan Dewan Pers hanya menghendaki adanya reformulasi RKUHP. Dia menilai RKUHP memang sudah semestinya diperbarui lantaran usianya sudah sangat tua.

Sedangkan Yadi Hendriana mengatakan hingga saat ini sudah ada empat fraksi di Komisi III DPR yang menerima DIM 14 pasal RKUHP dari Dewan Pers. Masing-masing adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Arsul menilai masukan dari Dewan Pers tersebut cukup lengkap lantaran bukan hanya berisi perspektif saja, melainkan dilengkapi dengan reformulasinya. Namun, ia berkata DPR nanti tidak akan membahas dari awal tetapi berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat, termasuk pembahasan atas 14 pasal yang dipersoalkan oleh insan pers. 

"Masukan Dewan Pers ini juga membawa kepentingan masyarakat sipil,” kata Arsul 

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu pun menilai pasal penghinaan terhadap presiden tetap diperlukan, namun jangan sampai menjadi kesewenangan pihak kepolisian untuk bertindak atau menangkap seseorang. 

Seharusnya, kata dia, perlu ada batasan atau kriteria tertentu tentang penghinaan presiden. Sehingga, pers yang memberitakan tentang hal itu tidak termasuk dalam kategori melakukan penghinaan tersebut.

Arsul mengatakan akan lebih bagus jika ada Dewan Pers memberi masukan perihal besaran hukuman bagi pelanggar ketentuan jika RKUHP nanti diberlakukan.  Ia mengusulkan hukuman di bawah lima tahun, khusus untuk pasal penghinaan presiden yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan masalah yang terkait pemberitaan, dia menyarankan agar sebaiknya diselesaikan melalui Undang-undang Pers dan mekanisme di Dewan Pers.






Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

20 menit lalu

Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak Utuh

Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

32 menit lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

48 menit lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

6 jam lalu

Kaesang Ingin Masuk Politik, Gibran Sebut Jokowi Masih Tidak Percaya atas Keputusan Itu

Gibran menyebut ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan keputusan Kaesang untuk terjun ke dunia politik


Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

6 jam lalu

Top Nasional: PBB Sorongkan Puan-Yusril di Pilpres, Aturan Masa Jabatan Kades Digugat di MK

Partai Bulan Bintang (PBB) menyodorkan duet Puan Maharani dan Yusril Ihza Mahendra untuk berpasangan sebagai capres cawapres pada Pilpres 2024


Gibran Ungkap Reaksi Keluarga soal Kaesang Tertarik Masuk Politik: Shock

19 jam lalu

Gibran Ungkap Reaksi Keluarga soal Kaesang Tertarik Masuk Politik: Shock

Wali Kota Solo,Gibran Rakabuming Raka mengungkap reaksi keluarga termasuk Jokowi soal pernyataan Kaesang yang tertarik masuk dunia politik


Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

21 jam lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Hasto menyebut periodisasi masa jabatan kepala desa beberapa kali mengalami perubahan.


PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

23 jam lalu

PBB Sodorkan Duet Puan Maharani -Yusril untuk Pilpres 2024

Ferry mengakui ada pihak yang mengkritisi rendahnya elektabilitas Yusril. Ia menyebut situasi ini wajar.


Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

23 jam lalu

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu di Istana Negara Kemarin Sore

Jokowi dan Surya Paloh bertemu pada Kamis sore kemarin di Istana Negara.


Demokrat Akhirnya Capreskan Anies Baswedan, Ahli: Langkah Maju Dibandingkan PKS

1 hari lalu

Demokrat Akhirnya Capreskan Anies Baswedan, Ahli: Langkah Maju Dibandingkan PKS

Keputusan Partai Demokrat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden membuat layar Koalisi Perubahan mulai terkembang.