Airlangga Bilang Sudah Bicara dengan Menkeu untuk Segera Cairkan Dana Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum Partai Golkar Arilangga Hartarto bertumpu tangan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut meminta pemerintah untuk segera mencairkan anggaran Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Airlangga saat berpidato usai melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU.

"Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan terkait anggaran tahun ini. Tentu ada kaitannya dengan mekanisme DIPA dan yang lain. Sebetulnya itu seluruhnya bisa diselesaikan, basisnya itu dulu, kemudian pencairan bisa dilakukan berbasis DIPA," ujar Airlangga di kantor KPU, Rabu, 10 Agustus 2022.

Airlangga mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga sudah memerintahkan agar anggaran pemilu segera diturunkan. "Kemarin di dalam rapat dengan bapak presiden, sudah disampaikan bahwa anggaran Pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears sampai dengan 2024. Jadi kalau Golkar pasti dukung karena kami ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Lebih dari separuh usulan anggaran KPU untuk kebutuhan tahapan di 2022 belum disetujui pemerintah. Total anggaran yang diusulkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui tambahan anggaran  sebesar Rp1,24 triliun.

Dengan demikian, total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 yang disetujui hanya sebesar Rp3,69 triliun atau 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan lembaganya sudah legowo dengan keputusan pemerintah yang belum mengucurkan seluruh anggaran usulan lembaganya pada tahun ini dan akan memaksimalkan anggaran yang ada. Namun, KPU berharap anggaran tahun depan lebih optimal.

"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan proyek strategis nasional
lainnya, sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran pemilu yang telah dialokasikan pada 2022 ini, walaupun belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," ujar Sudrajat di kantornya, Senin, 8 Agustus 2022.

Anggaran pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi (IT), paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen. Kebutuhan dukungan sarana prasarana yang paling besar adalah untuk perbaikan kantor dan gudang.

"Karena dukungan sarana prasarana yang disetujui baru 17 persen, kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan menjadi kantor maupun gudang, sebagai bagian dari solusi agar  penyelenggaraan pemilu tetap berjalan dengan baik," ujar Sudrajat.

Selain anggaran untuk pembangunan kantor dan gudang, KPU juga menunda pengadaan untuk keperluan IT seperti komputer dan laptop. "Jadi kami pending dulu untuk pengadaan komputer, laptop di provinisi dan kabupaten/kota. Sementara ini kami optimalkan anggaran yang 17 persen itu sesuai skala prioritas," ujar Sudrajat.

Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan lembaganya telah mengajukan revisi DIPA KPU 2022 yang telah disesuaikan dengan skala prioritas. Ia berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat segera memproses usulan revisi tersebut.

"Dalam proses revisi DIPA ini, KPU telah mengusulkan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bernad di lokasi yang sama.

Ia mencontohkan, misalnya untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol itu semula ada anggaran untuk bimbingan teknis secara berjenjang dari pusat provinsi dan kabupaten/kota. "Karena anggaran yang diberi ke KPU itu tidak optimal, KPU  melakukan Bimtek ke tingkat pusat saja, sehingga anggarannya bisa dialihkan ke pos-pos lainnya. Jadi untuk revisi ini tidak menambah pagu, tetapi hanya untuk mengoptimalkan antar akun," ujar Bernad.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

1 jam lalu

Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

1 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

2 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

6 jam lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

7 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

8 jam lalu

Survei CSIS: Generasi Muda Ingin Pemimpin Jujur dan Bebas Korupsi di Pemilu 2024

CSIS merilis hasil survei terhadap keinginan generasi muda memiliki pemimpin jujur dan bebas korupsi pada pemilu 2024.


Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

15 jam lalu

Targetkan Perolehan Suara PPP Sama dengan Pemilu 2014, Mardiono Genjot Konsolidasi hingga Cabang

Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas PPP terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.


Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

1 hari lalu

Anies Baswedan Diundang di Mukercab PPP DKI, Mardiono Bantah soal Pilpres 2024

DPW PPP DKI mengundang Anies Baswedan untuk hadir di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab)