Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dede Yusuf: Indonesia Butuh 1 Juta Guru

image-gnews
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Indonesia membutuhkan 1 juta guru hingga tahun 2024.

“Kami (Komisi X DPR) meminta berapa sih kebutuhan guru dan tenaga kependidikan? Dan akhirnya menurut data dari Kemendikbud, kita membutuhkan guru sekitar 1 juta,” ucap Dede Yusuf, Rabu, 3 Agustus 2022.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, mayoritas tenaga guru saat ini berstatus pegawai honorer. “Nah, 1 juta ini, memang kalau kita jujur, hampir 70 persen guru atau tenaga pendidik itu adalah honorer. Mungkin hanya 30 persen PNS-nya,” kata Dede Yusuf.

Komisi X DPR telah meminta kepada pemerintah agar memenuhi kebutuhan 1 juta guru apapun caranya. “Kita berharap, tolong kebutuhan ini diisi apapun caranya dengan pegawai negara karena negara bertanggung jawab,” ujarnya.

Permintaan Komisi X telah direspons pemerintah dengan membuka formasi 1 juta guru ASN, baik PNS maupun PPPK. “Maka dibuatlah skema 1 juta slot. Jadi 1 juta itu ASN yang disebut sebagai P3K. Karena ASN sekarang ada PNS dan PPPK,” kata Dede.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dede menilai pemerintah telah membuat kemajuan dengan memberikan ruang kepada honorer untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru ASN. Selama ini, kata Dede, pemerintah sulit membuka rekrutmen ASN dengan alasan beban negara akan semakin berat. Pemerintah selalu mengatakan bahwa beban negara untuk membiayai gaji pegawai atau belanja pegawai cukup besar, bisa 60 persen-an, termasuk di daerah.

“Di daerah juga mungkin belanja pegawai saja itu bisa mencapai 60-70 persen rata-rata, sehingga sisanya 40 persen itulah yang disebut sebagai belanja pembangunan,” jelas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Karena itu, Komisi X DPR meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas. “Skala prioritas itu adalah kalau kita berbicara pemerintah mengatakan sumber daya manusia harus diutamakan, maka guru adalah bagian daripada yang harus diutamakan,” ucapnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PNM Peduli, Bantu Bencana Banjir Bandang dan Lahar Dingin Sumatera Barat

1 jam lalu

PNM Peduli, Bantu Bencana Banjir Bandang dan Lahar Dingin Sumatera Barat

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ikut merasakan kesedihan dan duka atas bencana banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat.


Ketua MUI Baros Beri Pesan Sejuk Di Sosialisasi PNM Mekaar

1 jam lalu

Ketua MUI Baros Beri Pesan Sejuk Di Sosialisasi PNM Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merujuk pada sejarahnya nama Permodalan Nasional Madani langsung diberikan oleh presiden ketiga RI, BJ Habibie. Cita-cita dari Permodalan Nasinal Madani adalah menciptakan masyarakat yang maju secara nasional dengan memberikan 3 modal utama


Bamsoet Bahas Perubahan Tatib MPR, Rancangan UU MPR Hingga Bentuk Hukum PPHN

2 jam lalu

Bamsoet Bahas Perubahan Tatib MPR, Rancangan UU MPR Hingga Bentuk Hukum PPHN

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan bahwa rapat pimpinan (Rapim) MPR RI memutuskan untuk menggelar rapat gabungan pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD pada tanggal 30 Mei 2024.


Bamsoet : Gotong Royong dan Menghidupi Kewajiban Check and Balances

2 jam lalu

Bamsoet : Gotong Royong dan Menghidupi Kewajiban Check and Balances

Ragam persoalan baru yang menjadi tantangan riel, utamanya di sektor ekonomi, terus tereskalasi akibat ketidakpastian global yang berlarut-larut sekarang ini.


BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Perawatan Petugas Jatuh dari Pintu Pesawat

2 jam lalu

Ilustrasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Tempo/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Tanggung Biaya Perawatan Petugas Jatuh dari Pintu Pesawat

Sebuah video yang menunjukkan seorang petugas bandara terjatuh dari tangga pesawat, viral di media sosial.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

18 jam lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.


Pertamina Siap Layani Avtur Penerbangan Haji 2024

18 jam lalu

Pertamina Siap Layani Avtur Penerbangan Haji 2024

PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan Avtur untuk melayani kebutuhan penerbangan haji.


Livin' by Mandiri Kini Layani Pembelian Nomor Spesial Telkomsel

19 jam lalu

Livin' by Mandiri Kini Layani Pembelian Nomor Spesial Telkomsel

Bank Mandiri berkolaborasi dengan Telkomsel menghadirkan promo diskon menarik hingga Rp290 ribu dan bonus kuota 20GB, untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Telkomsel ke-29.


Mensos Risma Optimalkan RAPI untuk Penanganan Bencana

19 jam lalu

Mensos Risma Optimalkan RAPI untuk Penanganan Bencana

Langkah terbaru Mensos Risma, dengan memanfaatkan jaringan Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai sarana vital untuk komunikasi darurat di wilayah terdampak bencana.