Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dede Yusuf: Indonesia Butuh 1 Juta Guru

image-gnews
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Indonesia membutuhkan 1 juta guru hingga tahun 2024.

“Kami (Komisi X DPR) meminta berapa sih kebutuhan guru dan tenaga kependidikan? Dan akhirnya menurut data dari Kemendikbud, kita membutuhkan guru sekitar 1 juta,” ucap Dede Yusuf, Rabu, 3 Agustus 2022.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, mayoritas tenaga guru saat ini berstatus pegawai honorer. “Nah, 1 juta ini, memang kalau kita jujur, hampir 70 persen guru atau tenaga pendidik itu adalah honorer. Mungkin hanya 30 persen PNS-nya,” kata Dede Yusuf.

Komisi X DPR telah meminta kepada pemerintah agar memenuhi kebutuhan 1 juta guru apapun caranya. “Kita berharap, tolong kebutuhan ini diisi apapun caranya dengan pegawai negara karena negara bertanggung jawab,” ujarnya.

Permintaan Komisi X telah direspons pemerintah dengan membuka formasi 1 juta guru ASN, baik PNS maupun PPPK. “Maka dibuatlah skema 1 juta slot. Jadi 1 juta itu ASN yang disebut sebagai P3K. Karena ASN sekarang ada PNS dan PPPK,” kata Dede.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dede menilai pemerintah telah membuat kemajuan dengan memberikan ruang kepada honorer untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru ASN. Selama ini, kata Dede, pemerintah sulit membuka rekrutmen ASN dengan alasan beban negara akan semakin berat. Pemerintah selalu mengatakan bahwa beban negara untuk membiayai gaji pegawai atau belanja pegawai cukup besar, bisa 60 persen-an, termasuk di daerah.

“Di daerah juga mungkin belanja pegawai saja itu bisa mencapai 60-70 persen rata-rata, sehingga sisanya 40 persen itulah yang disebut sebagai belanja pembangunan,” jelas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Karena itu, Komisi X DPR meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas. “Skala prioritas itu adalah kalau kita berbicara pemerintah mengatakan sumber daya manusia harus diutamakan, maka guru adalah bagian daripada yang harus diutamakan,” ucapnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Dukung Kerja Sama Wirausahawan Muda Indonesia-Tiongkok

11 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerja Sama Wirausahawan Muda Indonesia-Tiongkok

Bambang Soesatyo mendukung rencana para pengusaha muda China yang tergabung dalam China International Youth Exchange Center dalam membangun kerjasama wirausahawan muda Indonesia - Tiongkok.


Bamsoet Dukung FKPPI Produksi Film Anak Kolong

12 jam lalu

Bamsoet Dukung FKPPI Produksi Film Anak Kolong

Bambang Soesatyo mengungkapkan, keluarga besar FKPPI akan segera memproduksi atau syuting film "Anak Kolong".


150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

12 jam lalu

150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memberikan beasiswa kepada 150 pelajar terbaik dari berbagai daerah di wilayahnya.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

12 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

13 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Bamsoet Apresiasi KPU Menetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI

13 jam lalu

Bamsoet Apresiasi KPU Menetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI

Bambang Soesatyo mengapresiasi kerja keras komisi Pemilihan Umum (KPU) serta mendukung penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.


Ekspansi Margin Kotor dan Peningkatan Volume, Unilever Indonesia Catat Laba Bersih 1.4 Triliun

13 jam lalu

Ekspansi Margin Kotor dan Peningkatan Volume, Unilever Indonesia Catat Laba Bersih 1.4 Triliun

Unilever Indonesia mengumumkan hasil kinerja kuartal pertama 2024 dengan mencatat peningkatan margin kotor serta pertumbuhan volume dasar yang positif.


Jokowi Memuji Usaha Sambel Nasabah PNM Mekaar Sri Agustin

14 jam lalu

Jokowi Memuji Usaha Sambel Nasabah PNM Mekaar Sri Agustin

Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM Mekaar di Tangerang Selatan, Senin, 19 Februari 2024.


Semangat Hari Kartini dalam Transformasi Kepemimpinan Perempuan di Jasa Marga

17 jam lalu

Semangat Hari Kartini dalam Transformasi Kepemimpinan Perempuan di Jasa Marga

27 persen perempuan sebagai pimpinan puncak perusahaan.


LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

18 jam lalu

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.