TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengingatkan pemerintah untuk segera mencairkan sepenuhnya anggaran Pemilu 2024, karena anggaran sudah disepakati dan tahapan pemilu sudah berjalan.
"Kan sudah panjang pembahasan soal anggaran itu, hingga akhirnya sudah disetujui DPR dan pemerintah. Pemerintah harus mengusahakan memenuhi, bagaimana pun caranya. Tidak ada lagi debat soal anggaran. Anggaran Pemilu 2024 harus menjadi prioritas dari segala prioritas. Jangan lagi berpolemik soal anggaran ini," ujar Anwar saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Agustus 2022.
DPR bersama pemerintah telah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.
Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.
Kebutuhan untuk tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu, belum ada satu pun yang pemenuhan anggarannya yang mencapai 100 persen. Untuk tahapan perencanaan program dan regulasi baru terpenuhi 65,72 persen. Kemudian anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu terpenuhi 65,72 persen. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan terpenuhi 65,47 persen dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpenuhi 75,47 persen.
Anggaran yang sudah cair paling besar adalah dukungan tahapan pemilu berupa gaji sebesar 79,61 persen. Sementara itu, pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen. Kebutuhan dukungan sarana prasarana yang belum cair di antaranya; kantor dan gudang.
Pemerintah Harus Beri Penjelasan
Anwar menyebut, pemerintah harus memberi penjelasan ihwal alasan beberapa mata rantai anggaran tersebut belum dicairkan sepenuhnya.
"Kalau ada hal-hal yang menjadi kebutuhan KPU, pemerintah tidak boleh pangkas-pangkas. Karena beberapa kantor KPU di Indonesia ini memang fasilitasnya sangat minim. Saya sudah keliling di dapil saat masa reses, di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah misalnya, kalau kita berjalan itu bisa goyang-goyang, gedungnya sudah sangat tua," ujar dia.
